Anggota Dewan Minta Kaji Ulang Rasionalisasi Bansos
DPRD Bali langsung goncang ketika Gubernur Bali 2018-2023 terpilih Dr Ir Wayan Koster MM berencana evaluasi dana bansos/hibah yang difasilitasi para anggota Dewan.
DENPASAR, NusaBali
Sejumlah pentolan Fraksi DPRD Bali di luar PDIP langsung minta Wayan Koster yang selama ini pro adat dan budaya untuk mengkaji ulang rencana rasionalisasi bansos/hibah. Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Bagus Padakesuma alias Gus Pada, mengatakan sangat paham dengan pemikiran Wayan Koster yang ingin memajukan dan mempercepat pembangunan infrastruktur Shortcut (jalan pintas) Jalur Utama Denpasar-Singaraja vis Bedugul. Namun, program Shortcut bukan satu-satunya program yang akan diterima masyarakat Bali. “Program pembangunan seni, adat, dan budaya Bali penting juga karena merupakan roh dari kehidupan krama Bali,” ujar Gus Pada, Kamis (2/8).
Gus Pada menyebutkan, kalau seni, budaya, dan adat di Bali tidak ajeg dan dijaga dengan campur tangan pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali, maka aura relegius Pulau Dewata bisa lenyap. Jika adat, seni, dan budaya itu lenyap, Bali kehilangan taksu.
“Pak Koster selama ini saya kenal dengan perjuangannya yang all out untuk seni dan budaya. Teman-teman di DPRD Bali jadi kaget juga. Yang saya tahu dan yang saya fasilitasi selama ini adalah bansos/hibah untuk pembangunan pura, hibah untuk pembinaan seni dan sekaa,” tandas politisi Golkar asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung yang duduk di Komisi III DPRD Bali ini.
Menurut Gus Pada, progam Shortcut yang direncanakan nanti bisa ditunda dulu, karena bansos/hibah yang difasilitasi DPRD Bali sudah berproses. Kalau mau melakukan program percepatan pembangunan Shortcut di Buleleng, bisa dilaksanakan di APBD Bali 2020.
“Kalau hibah/bansos APBD 2019 ini sudah pembahasan dan masyarakat telah mengajukan proposal. Kalau tiba-tiba dievaluasi karena kepentingan Shortcut, saya rasa masyarakat juga akan goncang. Jangan sampai Koster-Ace yang dipilih, rakyat terluka. Sekarang banyak konstituen kami di bawah merasa hati mereka terluka kalau bansos/hibahnya batal diterima,” tegas Gus Pada.
Gus Pada juga menekankan selama ini pariwisata Bali banyak memberikan kontribusi atau devisi kepada pusat. “Pariwisata Bali itu ada karena adat dan budaya, tradisi dan seni di Bali. Jadi, siapa lagi yang bisa menjaga adat dan budaya ini? Ya, kita, pemerintah di Bali. Selama ini saya melihat pusat tidak banyak berkontribusi menjaga adat dan budaya Bali,” katanya.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, Nyoman Suyasa, juga meminta kaji ulang rencana rasionalisasi dana bansos/hibah karena percepatan pembangunan Shortcut. “Kalau mau membangun Shortcut, kita dukung. Tapi usulkan ke pusat supaya menggunakan dana APBN. Kalau APBD Bali, ya untuk membangun hal-hal yang terkait dengan kepentingan kulture, adat, dan budaya Bali,” ujar Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Suyasa mengakui DPRD Bali mulai pakrimik dan merasakan wacana evaluasi bansos/hibah tersebut justru membuat kecewa masyarakat. Sebab, program hibah/bansos selama ini dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. “Ya, karena kebanyakan untuk membangun pura, membangun wantilan, pengadaan gong dan gamelan, yang bertujuan melestarikan adat, budaya, serta menjaga kelangsungan kehidupan beragama Hindu di Bali. Ini dari hati nurani kami menyampaikan sebaiknya saudara Cagub-Cawagub Bali terpilih pikirkan ulang penghapusan bansos/hibah tersebut,” pinta Suyasa.
Kalau mau berjuang dana infrastruktur, kata Suyasa, di Jakarta tempatnya. Karena selama ini Bali berkontribusi banyak terhadap pusat dengan pariwisatanya. “Dana hibah itu dirasakan langsung oleh rakyat di akar rumput (desa adat). Bahkan, mereka minta tambah ketika kami melaksanakan reses dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan,” papar politisi asal Desa Pertima, Kecamata Karangasem ini.
Sementara itu, sejumlah Fraksi DPRD Bali di luar PDIP merapatkan barisan. Mereka akan bersikap atas wacana evaluasi bansos/hibah. Salah satu pentolan Fraksi DPRD Bali yang selama ini sebagai pendukung Cagub-Cawagub IB Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), mengatakan mereka akan menyiapkan statement dan berkomunikasi dengan Koster.
Sedangkan dari sejumlah pakrimik yang ditangkap NusBali, Kamis kemarin, kalangan DPRD Bali menolak bansos/hibah dihapus karena takut kehilangan ‘peluru’ dalam Pileg 2019 yang sudah di ambang pintu. Para anggota DPRD Bali sudah memproyeksikan dana hibah/bansos untuk masyarakat lewat APBD 2019. Tentu saja masing-masing anggota Dewan yang jumlahnya 55 orang kebagian memfasilitasi dana bansos/hibah tersebut.
Menurut sumber NusaBali di DPRD Bali, tiap anggota Dewan dapat jatah akan fasilitasi bansos/hibah sebesar Rp 4 miliar di APBD Induk 2019. Jumlah tersebut meningkat dari APBD 2017 yang besarnya mencapai Rp 3,5 miliar per anggota Dewan. Bansos Rp 4 miliar per orang bagi incumbent inilah yang membuat para penantang (new comer) di Pileg 2019 ketar-ketir.
Di sisi lain, Wayan Koster belum menanggapi sikap kalangan DPRD Bali supaya mengkaji ulang rencana rasionalisasi bansos/hibah tersebut. Saat dikonfirmasi usai rapat di Kantor Transisi, Jalan Mohamad Yamin Niti Mandala Denpasar, Kamis kemarin, Koster tidak bersedia memberikan komentarnya. *nat
Sejumlah pentolan Fraksi DPRD Bali di luar PDIP langsung minta Wayan Koster yang selama ini pro adat dan budaya untuk mengkaji ulang rencana rasionalisasi bansos/hibah. Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Bagus Padakesuma alias Gus Pada, mengatakan sangat paham dengan pemikiran Wayan Koster yang ingin memajukan dan mempercepat pembangunan infrastruktur Shortcut (jalan pintas) Jalur Utama Denpasar-Singaraja vis Bedugul. Namun, program Shortcut bukan satu-satunya program yang akan diterima masyarakat Bali. “Program pembangunan seni, adat, dan budaya Bali penting juga karena merupakan roh dari kehidupan krama Bali,” ujar Gus Pada, Kamis (2/8).
Gus Pada menyebutkan, kalau seni, budaya, dan adat di Bali tidak ajeg dan dijaga dengan campur tangan pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali, maka aura relegius Pulau Dewata bisa lenyap. Jika adat, seni, dan budaya itu lenyap, Bali kehilangan taksu.
“Pak Koster selama ini saya kenal dengan perjuangannya yang all out untuk seni dan budaya. Teman-teman di DPRD Bali jadi kaget juga. Yang saya tahu dan yang saya fasilitasi selama ini adalah bansos/hibah untuk pembangunan pura, hibah untuk pembinaan seni dan sekaa,” tandas politisi Golkar asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung yang duduk di Komisi III DPRD Bali ini.
Menurut Gus Pada, progam Shortcut yang direncanakan nanti bisa ditunda dulu, karena bansos/hibah yang difasilitasi DPRD Bali sudah berproses. Kalau mau melakukan program percepatan pembangunan Shortcut di Buleleng, bisa dilaksanakan di APBD Bali 2020.
“Kalau hibah/bansos APBD 2019 ini sudah pembahasan dan masyarakat telah mengajukan proposal. Kalau tiba-tiba dievaluasi karena kepentingan Shortcut, saya rasa masyarakat juga akan goncang. Jangan sampai Koster-Ace yang dipilih, rakyat terluka. Sekarang banyak konstituen kami di bawah merasa hati mereka terluka kalau bansos/hibahnya batal diterima,” tegas Gus Pada.
Gus Pada juga menekankan selama ini pariwisata Bali banyak memberikan kontribusi atau devisi kepada pusat. “Pariwisata Bali itu ada karena adat dan budaya, tradisi dan seni di Bali. Jadi, siapa lagi yang bisa menjaga adat dan budaya ini? Ya, kita, pemerintah di Bali. Selama ini saya melihat pusat tidak banyak berkontribusi menjaga adat dan budaya Bali,” katanya.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, Nyoman Suyasa, juga meminta kaji ulang rencana rasionalisasi dana bansos/hibah karena percepatan pembangunan Shortcut. “Kalau mau membangun Shortcut, kita dukung. Tapi usulkan ke pusat supaya menggunakan dana APBN. Kalau APBD Bali, ya untuk membangun hal-hal yang terkait dengan kepentingan kulture, adat, dan budaya Bali,” ujar Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Suyasa mengakui DPRD Bali mulai pakrimik dan merasakan wacana evaluasi bansos/hibah tersebut justru membuat kecewa masyarakat. Sebab, program hibah/bansos selama ini dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. “Ya, karena kebanyakan untuk membangun pura, membangun wantilan, pengadaan gong dan gamelan, yang bertujuan melestarikan adat, budaya, serta menjaga kelangsungan kehidupan beragama Hindu di Bali. Ini dari hati nurani kami menyampaikan sebaiknya saudara Cagub-Cawagub Bali terpilih pikirkan ulang penghapusan bansos/hibah tersebut,” pinta Suyasa.
Kalau mau berjuang dana infrastruktur, kata Suyasa, di Jakarta tempatnya. Karena selama ini Bali berkontribusi banyak terhadap pusat dengan pariwisatanya. “Dana hibah itu dirasakan langsung oleh rakyat di akar rumput (desa adat). Bahkan, mereka minta tambah ketika kami melaksanakan reses dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan,” papar politisi asal Desa Pertima, Kecamata Karangasem ini.
Sementara itu, sejumlah Fraksi DPRD Bali di luar PDIP merapatkan barisan. Mereka akan bersikap atas wacana evaluasi bansos/hibah. Salah satu pentolan Fraksi DPRD Bali yang selama ini sebagai pendukung Cagub-Cawagub IB Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), mengatakan mereka akan menyiapkan statement dan berkomunikasi dengan Koster.
Sedangkan dari sejumlah pakrimik yang ditangkap NusBali, Kamis kemarin, kalangan DPRD Bali menolak bansos/hibah dihapus karena takut kehilangan ‘peluru’ dalam Pileg 2019 yang sudah di ambang pintu. Para anggota DPRD Bali sudah memproyeksikan dana hibah/bansos untuk masyarakat lewat APBD 2019. Tentu saja masing-masing anggota Dewan yang jumlahnya 55 orang kebagian memfasilitasi dana bansos/hibah tersebut.
Menurut sumber NusaBali di DPRD Bali, tiap anggota Dewan dapat jatah akan fasilitasi bansos/hibah sebesar Rp 4 miliar di APBD Induk 2019. Jumlah tersebut meningkat dari APBD 2017 yang besarnya mencapai Rp 3,5 miliar per anggota Dewan. Bansos Rp 4 miliar per orang bagi incumbent inilah yang membuat para penantang (new comer) di Pileg 2019 ketar-ketir.
Di sisi lain, Wayan Koster belum menanggapi sikap kalangan DPRD Bali supaya mengkaji ulang rencana rasionalisasi bansos/hibah tersebut. Saat dikonfirmasi usai rapat di Kantor Transisi, Jalan Mohamad Yamin Niti Mandala Denpasar, Kamis kemarin, Koster tidak bersedia memberikan komentarnya. *nat
Komentar