BI Dorong Realisasi Kartu ATM GPN di Bali
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong perbankan Pulau Dewata mempercepat realisasi penerbitan kartu ATM atau debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) karena merupakan kedaulatan dan identitas sistem pembayaran dalam negeri.
DENPASAR, NusaBali
"Dengan GPN, transaksi semakin efisien dan biaya transaksi yang selama ini lari ke luar negeri bisa dialihkan ke Indonesia," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana ketika menggelar kampanye GPN di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, Minggu (29/7).
Menurut Causa, dengan adanya GPN akan memperkecil kompetisi perbankan di antaranya ditunjukkan dengan banyaknya deretan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) seperti di pusat perbelanjaan dan berjejernya mesin pemrosesan data transaksi elektronik atau EDC di kasir pusat perbelanjaan.
Dengan GPN, masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki karena semua kartu yang diterbitkan oleh penerbit domestik dapat terhubung dengan satu mesin EDC.
Pria yang akrab disapa CIK mengemukakan bahwa GPN merupakan solusi dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi dan dapat dioperasikan satu sama lain. "Ke depan diharapkan dapat mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar dan tepercaya," katanya.
Kehadiran GPN, imbuh CIK, diharapkan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan memudahkan mereka untuk melakukan transaksi pembayaran dengan biaya lebih rendah.
Biaya yang lebih rendah tersebut dapat dinikmati oleh pedagang atau merchant dengan penurunan biaya (MDR) yang semula dikenakan berkisar 2-3 persen menjadi 1 persen. Bagi masyarakat pemegang kartu dapat menikmati turunnya biaya administrasi termasuk untuk penerima bantuan sosial pemerintah, GPN mengenakan MDR sebesar nol persen. Sehingga penerima manfaat atau bantuan sosial tidak dikenakan biaya untuk melakukan pencairan.
Sedangkan bagi bank, mereka tidak perlu berkompetisi dalam menyediakan infrastruktur kanal pembayaran, tetapi dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas layanan. Biaya yang lebih rendah tersebut, ucap CIK, karena pelaksananya kini dilakukan oleh lembaga dalam negeri tidak lagi menggunakan lembaga asing.
Penyelenggara GPN terdiri dari tiga lembaga yaitu lembaga standar yakni Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang bertugas sebagai lembaga standar kartu ATM/debit dan uang elektronik.
Lembaga kedua yakni lembaga ‘switching’ yang dilakukan oleh Artajasa, Rintis, Alto dan Jalin yang bertugas menyelenggarakan pemrosesan data transaksi pembayaran domestik secara aman dan efisien.
Lembaga ketiga yakni PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) sebagai Lembaga Services yang bertugas antara lain menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah.
Selain itu, lembaga services bertugas mengembangkan sistem untuk pencegahan penyalahgunaan serta menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen.
Sementara itu kampanye di Denpasar tersebut diikuti oleh 14 bank yakni BPD Bali, Mandiri, BNI, BCA, BRI, Maybank, China Construction Bank, Bank Woori Saudara, Bank Mega, Bank Mantap, CIMB Niaga, OCBC NISP, BJB dan BTN. Dalam kesempatan itu bank tersebut menggelar penukaran kartu ATM/debit lama dengan kartu berlogo GPN gratis.
Perbankan didorong mengoptimalkan sosialisasi termasuk mengajak nasabah menukarkan kartu ATM menjadi logo GPN dengan membawa kartu identitas, buku tabungan dan kartu ATM/debit lama yang akan diganti dengan kartu berlogo nasional di masing-masing kantor bank tersebut. CIK menargetkan setelah kampanye itu akan digelar pekan penukaran kartu ATM mulai 30 Juli-3 Agustus 2018 sebanyak 7.000 kartu di Bali.
Sejak diluncurkan pada 4 Desember 2017, perkembangan GPN di Bali dinilai cukup baik. Bank sentral itu mencatat data statistik kartu ATM atau debit GPN di Bali sampai Juni 2018 yang telah beredar di Bali mencapai 42.607 unit, stok mencapai 118.074 unit, komitmen tambahan kartu GPN perbankan mencapai 252.750 unit. Selain itu mesin ATM siap GPN di Bali mencapai 2.450 unit dan jumlah mesin EDC siap GPN mencapai 11.797 unit. *ant, k17
Menurut Causa, dengan adanya GPN akan memperkecil kompetisi perbankan di antaranya ditunjukkan dengan banyaknya deretan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) seperti di pusat perbelanjaan dan berjejernya mesin pemrosesan data transaksi elektronik atau EDC di kasir pusat perbelanjaan.
Dengan GPN, masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki karena semua kartu yang diterbitkan oleh penerbit domestik dapat terhubung dengan satu mesin EDC.
Pria yang akrab disapa CIK mengemukakan bahwa GPN merupakan solusi dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi dan dapat dioperasikan satu sama lain. "Ke depan diharapkan dapat mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar dan tepercaya," katanya.
Kehadiran GPN, imbuh CIK, diharapkan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan memudahkan mereka untuk melakukan transaksi pembayaran dengan biaya lebih rendah.
Biaya yang lebih rendah tersebut dapat dinikmati oleh pedagang atau merchant dengan penurunan biaya (MDR) yang semula dikenakan berkisar 2-3 persen menjadi 1 persen. Bagi masyarakat pemegang kartu dapat menikmati turunnya biaya administrasi termasuk untuk penerima bantuan sosial pemerintah, GPN mengenakan MDR sebesar nol persen. Sehingga penerima manfaat atau bantuan sosial tidak dikenakan biaya untuk melakukan pencairan.
Sedangkan bagi bank, mereka tidak perlu berkompetisi dalam menyediakan infrastruktur kanal pembayaran, tetapi dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas layanan. Biaya yang lebih rendah tersebut, ucap CIK, karena pelaksananya kini dilakukan oleh lembaga dalam negeri tidak lagi menggunakan lembaga asing.
Penyelenggara GPN terdiri dari tiga lembaga yaitu lembaga standar yakni Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang bertugas sebagai lembaga standar kartu ATM/debit dan uang elektronik.
Lembaga kedua yakni lembaga ‘switching’ yang dilakukan oleh Artajasa, Rintis, Alto dan Jalin yang bertugas menyelenggarakan pemrosesan data transaksi pembayaran domestik secara aman dan efisien.
Lembaga ketiga yakni PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) sebagai Lembaga Services yang bertugas antara lain menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah.
Selain itu, lembaga services bertugas mengembangkan sistem untuk pencegahan penyalahgunaan serta menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen.
Sementara itu kampanye di Denpasar tersebut diikuti oleh 14 bank yakni BPD Bali, Mandiri, BNI, BCA, BRI, Maybank, China Construction Bank, Bank Woori Saudara, Bank Mega, Bank Mantap, CIMB Niaga, OCBC NISP, BJB dan BTN. Dalam kesempatan itu bank tersebut menggelar penukaran kartu ATM/debit lama dengan kartu berlogo GPN gratis.
Perbankan didorong mengoptimalkan sosialisasi termasuk mengajak nasabah menukarkan kartu ATM menjadi logo GPN dengan membawa kartu identitas, buku tabungan dan kartu ATM/debit lama yang akan diganti dengan kartu berlogo nasional di masing-masing kantor bank tersebut. CIK menargetkan setelah kampanye itu akan digelar pekan penukaran kartu ATM mulai 30 Juli-3 Agustus 2018 sebanyak 7.000 kartu di Bali.
Sejak diluncurkan pada 4 Desember 2017, perkembangan GPN di Bali dinilai cukup baik. Bank sentral itu mencatat data statistik kartu ATM atau debit GPN di Bali sampai Juni 2018 yang telah beredar di Bali mencapai 42.607 unit, stok mencapai 118.074 unit, komitmen tambahan kartu GPN perbankan mencapai 252.750 unit. Selain itu mesin ATM siap GPN di Bali mencapai 2.450 unit dan jumlah mesin EDC siap GPN mencapai 11.797 unit. *ant, k17
Komentar