Bangli Kekurangan Tenaga POPT
Dari 4 tenaga POPT seluruhnya sudah memasuki pensiun dan belum ada tenaga tambahan.
BANGLI, NusaBali
Tenaga Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, sudah massa pengabdian terakhir. Sebentar lagi memasuki massa pensiun, namun sampai saat ini belum ada generasi penerus. Bangli kekurangan tenaga POPT, hanya ada 4 petugas berstatus PNS. Mereka ditempatkan di masing-masing kecamatan. Jika pensiun, akan ada POPT mewilayahi 2 kecamatan.
Sekretaris Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma, didampingi Kasi Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi Dinas PKP Bangli, I Made Marnata menjelaskan, tenaga POPT memiliki tugas melakukan pengamatan dini serangan hama pada pertanian hingga melakukan penanggulangan serangan hama. “Saat ini hujan cukup intens, tenaga POPT terus melakukan pengamatan penyakit atau serangan hama yang menyerang tanaman petani. POPT bersama Penyuluh Pertanian dan petani bergerak bersama mengatasi serangan hama,” jelasnya, Rabu (25/7).
Dari 4 tenaga POPT seluruhnya sudah memasuki pensiun dan belum ada tenaga tambahan. “Jika sampai pensiun belum ada tenaga tambahan, maka POPT yang lain harus mengawasi dua wilayah, tentu tidak mudah karena wilayah Kintamani luas. Kami sudah sampaikan ke pusat tentang kondisi ini,” ungkapnya. Sarma berencana mengajukan staf di Dinas PKP agar bisa menjadi tenaga POPT, sebelum itu harus ada pelatihan. “Tidak semua memiliki kemampuan teknis, maka dari itu harus mengikuti pelatihan khusus POPT spesialis teknis hama tanaman,” ujarnya.
Selain POPT, Bangli masih kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian PNS. Saat ini ada 59 tenaga penyuluh. Menyiasati kekurangan tersebut, manfaatkan tenaga krontak tenaga bantu penyuluh pertanian sebanyak 37 orang. “Di setiap desa ada 1 tenaga penyuluh. Untuk di Bangli ada 68 desa dan 4 kelurahan,” sebutnya. Tenaga bantu penyuluh pertanian dikontrak selama satu tahun. Gaji tenaga bantu penyuluh pertanian dibayar 10 bulan saja karena pemerintah daerah belum cukup anggaran. “Gaji dibayarkan melalui APBN dan ABPD I, sebetulnya 2 bulan sisanya diharapkan dibayarkan menggunakan anggaran kabupaten, namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab Bangli belum mampu membayar. Sempat sekali Pembab Bangli bayar,” ungkapnya. Tenaga bantu penyuluhan lulusan SMA digaji Rp 1,2 juta per bulan dan S1 digaji Rp 2 juta. *e
Tenaga Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, sudah massa pengabdian terakhir. Sebentar lagi memasuki massa pensiun, namun sampai saat ini belum ada generasi penerus. Bangli kekurangan tenaga POPT, hanya ada 4 petugas berstatus PNS. Mereka ditempatkan di masing-masing kecamatan. Jika pensiun, akan ada POPT mewilayahi 2 kecamatan.
Sekretaris Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma, didampingi Kasi Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi Dinas PKP Bangli, I Made Marnata menjelaskan, tenaga POPT memiliki tugas melakukan pengamatan dini serangan hama pada pertanian hingga melakukan penanggulangan serangan hama. “Saat ini hujan cukup intens, tenaga POPT terus melakukan pengamatan penyakit atau serangan hama yang menyerang tanaman petani. POPT bersama Penyuluh Pertanian dan petani bergerak bersama mengatasi serangan hama,” jelasnya, Rabu (25/7).
Dari 4 tenaga POPT seluruhnya sudah memasuki pensiun dan belum ada tenaga tambahan. “Jika sampai pensiun belum ada tenaga tambahan, maka POPT yang lain harus mengawasi dua wilayah, tentu tidak mudah karena wilayah Kintamani luas. Kami sudah sampaikan ke pusat tentang kondisi ini,” ungkapnya. Sarma berencana mengajukan staf di Dinas PKP agar bisa menjadi tenaga POPT, sebelum itu harus ada pelatihan. “Tidak semua memiliki kemampuan teknis, maka dari itu harus mengikuti pelatihan khusus POPT spesialis teknis hama tanaman,” ujarnya.
Selain POPT, Bangli masih kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian PNS. Saat ini ada 59 tenaga penyuluh. Menyiasati kekurangan tersebut, manfaatkan tenaga krontak tenaga bantu penyuluh pertanian sebanyak 37 orang. “Di setiap desa ada 1 tenaga penyuluh. Untuk di Bangli ada 68 desa dan 4 kelurahan,” sebutnya. Tenaga bantu penyuluh pertanian dikontrak selama satu tahun. Gaji tenaga bantu penyuluh pertanian dibayar 10 bulan saja karena pemerintah daerah belum cukup anggaran. “Gaji dibayarkan melalui APBN dan ABPD I, sebetulnya 2 bulan sisanya diharapkan dibayarkan menggunakan anggaran kabupaten, namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab Bangli belum mampu membayar. Sempat sekali Pembab Bangli bayar,” ungkapnya. Tenaga bantu penyuluhan lulusan SMA digaji Rp 1,2 juta per bulan dan S1 digaji Rp 2 juta. *e
Komentar