Anggaran Dipotong, Kinerja Melemah
Penambahan pagu belanja langsung untuk Dinas PUPR dan Bagian Kesra akibat dari banyaknya sebaran proposal pembangunan ke desa desa jelang Pilkada Gianyar 2018.
GIANYAR, NusaBali
Kualitas kinerja pada puluhan unit kerja dalam lingkup Pemkab Gianyar tahun 2019, akan menghadapi tantangan berat. Karena Pemkab ini merancang pagu belanja langsung tahun 2019 dengan opsi pemotongan anggaran. Pemotongan paru terendah yaini Rp 100 juta pada sub unit kecamatan, dan tertinggi Rp 34 miliar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Informasi di Gianyar, Rabu (18/7), draf rencana pagu belanja langsung tahun 2019 yang ditandatangani Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, telah diinformasikan kepada 100 sub unit kerja lingkup Pemkan Gianyar. Sub unit ini mulai dari SMPN, kelurahan, kecamatan, UPT (unit pelaksana teknis), bagian, hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Dari 100 sub init kerja itu, yang kena pemotongan pagu anggaran yakni 36 unit, bernilai total Rp 144.602.628.500.
Hasil pemotongan itu akan dipakai untuk menambah pagu belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 96 miliar. Dengan tambahan ini, dinas tersebut dirancang memiliki pagu anggaran tahun 2019 Rp 380.190.990.891. Selain Dinas PUPR, penambahan pagu anggaran akan dipasang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, Rp 6 miliar. Maka, bagian ini akan dipasangi pagu anggaran belanja langsung Rp 13.010.146.470.
Sejumlah pejabat menilai, pemotongan sejumlah pagu belanja langsung 2019 dibandingkan tahun 2018 tersebut akan membuat iklim kerja pelayanan birokrasi makin terseok-seok. Kondisi terparah akan dihadapi pada unit kerja kecamatan. Karena sebelum dilakukan pemotongan pagu anggaran belanja langsung, birokrasi tingkat kecamatan sudah amat sulit melaksakan pola kerja pelayanan karena keterbatasan anggaran. Hal hampir sama juga terjadi pada banyak sub unit kerja lainnya. Para pejabat dan kalangan ASN menilai pemotongan pagu anggaran belanja langsung tahun 2019 ini sebagai salah satu upaya menutupi defisit APBD Gianyar tahun 2018 mencapai ratusan miliar rupiah. ‘’Penambahan pagu belanja langsung tahun 2019 untuk Dinas PUPR dan Bagian Kesra tentu akibat dari banyaknya sebaran proposal pembangunan ke desa desa jelang Pilkada Gianyar 27 Juni lalu,’’ jelas beberapa pejabat.
Sesuai surat sosialisasi Sekda Gianyar, pemotongan terbesar kedua ditujukan pada Dinas Pendidikan Rp 30.702.628.500 dari pagu belanja langsung tahun 2018 Rp 67.827.779.427. Dinas Kesehatan akan tertimpa pemotongan Rp 19 miliar. Dinas ini pada APBD 2018 memperoleh anggaran Rp 55.121.436.549,80.
Sedangkan sub unit yang tak ada pemotongan yakni DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, Sekretariat DPRD, dan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah. Namun dalam lembar sosialisasi itu, Sekda tak mencantumkan angka APBD 2018 dan angka rencana pagu anggaran tahun 2019.
Saat dikonfirmasi, Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, tak memberikan tanggapan terkait ancaman kualitas pelayanan birokrasi akan melemah karena banyaknya pemotongan pagu anggaran belanja langsung tersebut. Dia juga tak menjelaskan tentang pertimbangan terkait adanya pemotongan pagu anggaran bejalan itu tahun 2019. ‘’Rencana pagu anggaran belanja langsung 2019 itu, belum kami bahas. Kami (eksekutif dan DPRD,Red) baru dapat membahas APBD 2019,’’ jelansya. *lsa
Kualitas kinerja pada puluhan unit kerja dalam lingkup Pemkab Gianyar tahun 2019, akan menghadapi tantangan berat. Karena Pemkab ini merancang pagu belanja langsung tahun 2019 dengan opsi pemotongan anggaran. Pemotongan paru terendah yaini Rp 100 juta pada sub unit kecamatan, dan tertinggi Rp 34 miliar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Informasi di Gianyar, Rabu (18/7), draf rencana pagu belanja langsung tahun 2019 yang ditandatangani Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, telah diinformasikan kepada 100 sub unit kerja lingkup Pemkan Gianyar. Sub unit ini mulai dari SMPN, kelurahan, kecamatan, UPT (unit pelaksana teknis), bagian, hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Dari 100 sub init kerja itu, yang kena pemotongan pagu anggaran yakni 36 unit, bernilai total Rp 144.602.628.500.
Hasil pemotongan itu akan dipakai untuk menambah pagu belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 96 miliar. Dengan tambahan ini, dinas tersebut dirancang memiliki pagu anggaran tahun 2019 Rp 380.190.990.891. Selain Dinas PUPR, penambahan pagu anggaran akan dipasang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, Rp 6 miliar. Maka, bagian ini akan dipasangi pagu anggaran belanja langsung Rp 13.010.146.470.
Sejumlah pejabat menilai, pemotongan sejumlah pagu belanja langsung 2019 dibandingkan tahun 2018 tersebut akan membuat iklim kerja pelayanan birokrasi makin terseok-seok. Kondisi terparah akan dihadapi pada unit kerja kecamatan. Karena sebelum dilakukan pemotongan pagu anggaran belanja langsung, birokrasi tingkat kecamatan sudah amat sulit melaksakan pola kerja pelayanan karena keterbatasan anggaran. Hal hampir sama juga terjadi pada banyak sub unit kerja lainnya. Para pejabat dan kalangan ASN menilai pemotongan pagu anggaran belanja langsung tahun 2019 ini sebagai salah satu upaya menutupi defisit APBD Gianyar tahun 2018 mencapai ratusan miliar rupiah. ‘’Penambahan pagu belanja langsung tahun 2019 untuk Dinas PUPR dan Bagian Kesra tentu akibat dari banyaknya sebaran proposal pembangunan ke desa desa jelang Pilkada Gianyar 27 Juni lalu,’’ jelas beberapa pejabat.
Sesuai surat sosialisasi Sekda Gianyar, pemotongan terbesar kedua ditujukan pada Dinas Pendidikan Rp 30.702.628.500 dari pagu belanja langsung tahun 2018 Rp 67.827.779.427. Dinas Kesehatan akan tertimpa pemotongan Rp 19 miliar. Dinas ini pada APBD 2018 memperoleh anggaran Rp 55.121.436.549,80.
Sedangkan sub unit yang tak ada pemotongan yakni DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, Sekretariat DPRD, dan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah. Namun dalam lembar sosialisasi itu, Sekda tak mencantumkan angka APBD 2018 dan angka rencana pagu anggaran tahun 2019.
Saat dikonfirmasi, Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, tak memberikan tanggapan terkait ancaman kualitas pelayanan birokrasi akan melemah karena banyaknya pemotongan pagu anggaran belanja langsung tersebut. Dia juga tak menjelaskan tentang pertimbangan terkait adanya pemotongan pagu anggaran bejalan itu tahun 2019. ‘’Rencana pagu anggaran belanja langsung 2019 itu, belum kami bahas. Kami (eksekutif dan DPRD,Red) baru dapat membahas APBD 2019,’’ jelansya. *lsa
Komentar