nusabali

DPRD Soroti Sejumlah Persoalan di Tahun 2017

  • www.nusabali.com-dprd-soroti-sejumlah-persoalan-di-tahun-2017

Pemkab Klungkung bersama DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

SEMARAPURA, NusaBali

Rapat digelar di Gedung DPRD Klungkung, Senin (16/7) pagi.  Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta. Setelah penjelasan eksekutif mengenai Ranperda pertangungjawaban tersebut, dilanjutkan dengan pemandangan umum Fraksi DPRD Klungkung.

Pemandangan Fraksi PDIP Klungkung dibacakan Anak Agung Gde Bagus mengapresiasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2017. Karena capaiannya menunjukkan banyak perbaikan dengan indikasi realisasi belanja mencapai 92,42 persen yakni dari anggaran belanja Rp 1.224.380.236.761, realisasinya 1.131.341.737.202,54. “Tetapi perlu mendapat perhatian realisasi pendapatan di beberapa sektor masih di bawah 100 persen. Seperti pada penerimaan retribusi,’’ jelasnya.

Fraksi PDIP juga menyorot persoalan program pendidikan non formal khususnya pada indikator persentase kelulusan Paket A,B,C dari target 38 persen, namun realisasinya hanya 12.98 persen. Oleh karena itu, perlu didalami akar permasalahannya untuk mendapat solusi pemecahan secara tepat sehingga menjadi perbaikan di masa depan.

Pariwisata mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Namun, perkembangan pariwisata kurang terkendali karena konsep pengembangan yang belum jelas. Perkembangan pariwisata di Nusa Penida khususnya di Lembongan dan Ceningan cukup mengkhawatirkn. Karena pariwisata ini berjalan sendiri tanpa pengaturan yang jelas. ‘’Hal ini jika dibiarkan terus akan membahyakan industri pariwisata itu sendiri dan meninggalkan kerusakan,” katanya.

Pemandangan umum dari Fraksi Hanura dibacakan Luh Andriani. Dia menyebutkan setiap tahun selalu ada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya, beberapa ruas jalan di Klungkung belum aman dan nyaman. Sebulan kebututuhan pokok seringkali mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, sementara daya beli masyarakat semakin rendah dan lain-lain. “Apa alternatif solusi pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut,” ujarnya. Sementara itu, dari fraksi lainnya juga menyampaikan pemandangannya. Menanggapi pemandangan umum itu, dilanjutkan jawaban dari ekskutif dalam sidang paripurna selanjutnya. *wan

Komentar