Tahun Lalu, Belanja Daerah Jembrana Tersisa Rp 230 Miliar
Penyerapan belanja daerah Pemkab Jembrana dalam APBD tahun anggaran 2017, belum maksimal.
NEGARA, NusaBali
Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.268.899.677.988 yang disediakan tahun lalu, terealisasi sebesar Rp.1.038.782.383.713 atau sekitar 81,86 persen, dengan sisa anggaran mencapai Rp 230.177.294.275.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna I DPRD Jembrana masa persidangan III tahun sidang 2017/2018 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Wardana. Agenda rapat adalah laporan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jembrana TA 2017, di ruang sidang DPRD Jembrana, Rabu (11/7). Dalam laporan yang dibacakan oleh Bupati Jembrana I Putu Artha, itu disampaikan 3 poin yakni mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Untuk pendapatan daerah TA 2017, Bupati Artha menyampaikan secara keseluruhan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, terealisasi sebesar Rp 1.186.843.211.312 atau mencapai 98,77 persen dari target sebesar Rp 1.201.592.435.477. Rinciannya, (PAD) dari target sebesar Rp 119.758.101.825, terealisasi sebesar Rp 121.342.475.323 atau mencapai 101,32 persen. Kemudian pada dana perimbang yang ditargetkan sebesar Rp 745.201.854.461, terealisasi sebesar Rp 727.758.128.281 atau mencapai 97,66 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, dari target sebesar Rp 336.632.479.190, terealisasi sebesar Rp 337.742.607.707 atau mencapai 100,33 persen.
Sedangkan belanja daerah TA 2017, terealisasi belanja daerah adalah sebesar Rp 1.038.782.383.713, atau 81,86 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.268.899.677.988. Adapun belanja daerah itu, terbagi dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung, terealisasi sebesar Rp 495.845.592.823 atau 85,99 persen dari anggaran sebesar Rp 576.610.313.901. Sedangkan pada belanja langsung, terealisasi sebesar Rp 542.936.790.890 atau 78,43 persen dari anggaran sebesar Rp 692.289.364.086.
Kemudian pada pembiayaan daerah TA 2017, yang terbagi dalam penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, khusus pada penerimaan pembiayaan daerah terungkap realisasi cukup maksimal. Di mana pada penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 83.289.948.667, terealisasi sebesar Rp.79.834.879.194 atau 95,85 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 15.982.706.156, terealisasi sebesar Rp 7.900.000.000 atau 49,43 persen.
Berdasarkan uraian tersebut, Bupati Artha mengakui masih terdapat beberapa capaian yang belum maksimal, khususnya pada komponen belanja daerah. Hasil yang belum maksimal itu pun dipastikan menjadi bahan evaluasi jajarannya di Pemkab Jembrana. “Hal ini tentunya menjadi catatan penting dan referensi yang sangat berharga bagi kami untuk lebih memperhatikan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di waktu yang akan datang. Ke depan, dalam menyusun perencanaan tahunan, selain memperhatikan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, kami juga akan lebih berhati-hati, dan memperhatikan berbagai dinamika dan kondisi yang mungkin terjadi,” ujarnya. *ode
Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.268.899.677.988 yang disediakan tahun lalu, terealisasi sebesar Rp.1.038.782.383.713 atau sekitar 81,86 persen, dengan sisa anggaran mencapai Rp 230.177.294.275.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna I DPRD Jembrana masa persidangan III tahun sidang 2017/2018 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Wardana. Agenda rapat adalah laporan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jembrana TA 2017, di ruang sidang DPRD Jembrana, Rabu (11/7). Dalam laporan yang dibacakan oleh Bupati Jembrana I Putu Artha, itu disampaikan 3 poin yakni mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Untuk pendapatan daerah TA 2017, Bupati Artha menyampaikan secara keseluruhan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, terealisasi sebesar Rp 1.186.843.211.312 atau mencapai 98,77 persen dari target sebesar Rp 1.201.592.435.477. Rinciannya, (PAD) dari target sebesar Rp 119.758.101.825, terealisasi sebesar Rp 121.342.475.323 atau mencapai 101,32 persen. Kemudian pada dana perimbang yang ditargetkan sebesar Rp 745.201.854.461, terealisasi sebesar Rp 727.758.128.281 atau mencapai 97,66 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, dari target sebesar Rp 336.632.479.190, terealisasi sebesar Rp 337.742.607.707 atau mencapai 100,33 persen.
Sedangkan belanja daerah TA 2017, terealisasi belanja daerah adalah sebesar Rp 1.038.782.383.713, atau 81,86 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.268.899.677.988. Adapun belanja daerah itu, terbagi dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung, terealisasi sebesar Rp 495.845.592.823 atau 85,99 persen dari anggaran sebesar Rp 576.610.313.901. Sedangkan pada belanja langsung, terealisasi sebesar Rp 542.936.790.890 atau 78,43 persen dari anggaran sebesar Rp 692.289.364.086.
Kemudian pada pembiayaan daerah TA 2017, yang terbagi dalam penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, khusus pada penerimaan pembiayaan daerah terungkap realisasi cukup maksimal. Di mana pada penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 83.289.948.667, terealisasi sebesar Rp.79.834.879.194 atau 95,85 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 15.982.706.156, terealisasi sebesar Rp 7.900.000.000 atau 49,43 persen.
Berdasarkan uraian tersebut, Bupati Artha mengakui masih terdapat beberapa capaian yang belum maksimal, khususnya pada komponen belanja daerah. Hasil yang belum maksimal itu pun dipastikan menjadi bahan evaluasi jajarannya di Pemkab Jembrana. “Hal ini tentunya menjadi catatan penting dan referensi yang sangat berharga bagi kami untuk lebih memperhatikan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di waktu yang akan datang. Ke depan, dalam menyusun perencanaan tahunan, selain memperhatikan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, kami juga akan lebih berhati-hati, dan memperhatikan berbagai dinamika dan kondisi yang mungkin terjadi,” ujarnya. *ode
Komentar