OSS Tingkatkan Peluang Investasi
Dampak perang dagang AS vs China, potensi kenaikan suku bunga The Fed diharapkan bisa terantisipasi dengan hadirnya system pelayanan terintegrasi secara elektronik.
JAKARTA, NusaBali
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) bisa meningkatkan peluang berinvestasi di Indonesia. "Mudah-mudahan ini membawa kebaikan dan menjadi 'blessing in disguise'," kata Darmin dalam acara peresmian sistem OSS yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian Lembaga terkait di Jakarta, Senin (9/7).
Darmin mengatakan Indonesia harus mencari peluang dalam kondisi global yang saat ini dilanda ketidakpastian akibat potensi terjadinya kenaikan suku bunga The Fed maupun perang dagang antara AS dengan China. Salah satu antisipasi tersebut adalah dengan memperkuat struktur investasi maupun ekspor dengan memperbaiki iklim kemudahan berusaha agar pondasi perekonomian Indonesia tidak goyah oleh tekanan global.
Perbaikan iklim berusaha ini sudah dilakukan pemerintah, melalui peluncuran sistem OSS secara resmi, yang terintegrasi mulai dari tingkat Kementerian Lembaga terkait hingga pemerintah daerah, untuk meningkatkan daya saing. "Peluncuran ini sudah muncul pada saat yang tepat," kata Darmin.
Di sisi lain Darmin Nasution menyebutkan bahwadua sektor, yaitu pertambangan dan keuangan, belum termasuk dalam industri yang dilayani OSS. "Dua sektor ini tidak masuk, pertambangan di ESDM, dan keuangan di BI dan OJK. Karena logikanya lain, bukan cuma sistemnya," kata Darmin . Darmin mengatakan dua sektor ini tidak masuk dalam pembahasan awal Undang-Undang Penanaman Modal pada era 1966-1967, sehingga proses pengajuan perizinan berusahanya tidak melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain itu, model bisnis industri pertambangan yang makin berkembang pesat, bisa menyulitkan pemberian insentif perpajakan yang juga tercantum dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini. "Jadi jangan dianggap 100 persen ada di OSS," kata Darmin.
Darmin menambahkan perlakuan terhadap dua sektor ini di sistem pelayanan terpadu di negara lain seperti Australia juga mengalami hal yang serupa dan tidak masuk dalam pelayanan integrasi secara elektronik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani ikut menyambut baik peluncuran sistem pelayanan terpadu secara elektronik yang telah digagas sejak Oktober 2017 ini. Meski demikian, ia mengharapkan adanya implementasi dari sistem OSS ini, yang lebih baik dari eksekusi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang selama ini masih banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha.
"Kita melihat yang sekarang ini saja dengan PTSP ini masih banyak masalahnya. Jadi dari kami, ini suatu yang bagus, tapi kemudian nanti bagaimana pelaksanaannya, karena masih banyak keraguan dari eksekusi," ujarnya.
Menurut dia, perbaikan sistem perizinan ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kinerja investasi maupun ekspor, terutama dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. "Kalau kita mau menarik investasi dalam keadaan perang dagang dan perlemahan rupiah, kuncinya dua, meningkatkan ekspor dan menarik investasi. Kalau menarik investasi, perlu perizinan yang baik," kata Shinta.*ant
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) bisa meningkatkan peluang berinvestasi di Indonesia. "Mudah-mudahan ini membawa kebaikan dan menjadi 'blessing in disguise'," kata Darmin dalam acara peresmian sistem OSS yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian Lembaga terkait di Jakarta, Senin (9/7).
Darmin mengatakan Indonesia harus mencari peluang dalam kondisi global yang saat ini dilanda ketidakpastian akibat potensi terjadinya kenaikan suku bunga The Fed maupun perang dagang antara AS dengan China. Salah satu antisipasi tersebut adalah dengan memperkuat struktur investasi maupun ekspor dengan memperbaiki iklim kemudahan berusaha agar pondasi perekonomian Indonesia tidak goyah oleh tekanan global.
Perbaikan iklim berusaha ini sudah dilakukan pemerintah, melalui peluncuran sistem OSS secara resmi, yang terintegrasi mulai dari tingkat Kementerian Lembaga terkait hingga pemerintah daerah, untuk meningkatkan daya saing. "Peluncuran ini sudah muncul pada saat yang tepat," kata Darmin.
Di sisi lain Darmin Nasution menyebutkan bahwadua sektor, yaitu pertambangan dan keuangan, belum termasuk dalam industri yang dilayani OSS. "Dua sektor ini tidak masuk, pertambangan di ESDM, dan keuangan di BI dan OJK. Karena logikanya lain, bukan cuma sistemnya," kata Darmin . Darmin mengatakan dua sektor ini tidak masuk dalam pembahasan awal Undang-Undang Penanaman Modal pada era 1966-1967, sehingga proses pengajuan perizinan berusahanya tidak melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain itu, model bisnis industri pertambangan yang makin berkembang pesat, bisa menyulitkan pemberian insentif perpajakan yang juga tercantum dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini. "Jadi jangan dianggap 100 persen ada di OSS," kata Darmin.
Darmin menambahkan perlakuan terhadap dua sektor ini di sistem pelayanan terpadu di negara lain seperti Australia juga mengalami hal yang serupa dan tidak masuk dalam pelayanan integrasi secara elektronik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani ikut menyambut baik peluncuran sistem pelayanan terpadu secara elektronik yang telah digagas sejak Oktober 2017 ini. Meski demikian, ia mengharapkan adanya implementasi dari sistem OSS ini, yang lebih baik dari eksekusi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang selama ini masih banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha.
"Kita melihat yang sekarang ini saja dengan PTSP ini masih banyak masalahnya. Jadi dari kami, ini suatu yang bagus, tapi kemudian nanti bagaimana pelaksanaannya, karena masih banyak keraguan dari eksekusi," ujarnya.
Menurut dia, perbaikan sistem perizinan ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kinerja investasi maupun ekspor, terutama dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. "Kalau kita mau menarik investasi dalam keadaan perang dagang dan perlemahan rupiah, kuncinya dua, meningkatkan ekspor dan menarik investasi. Kalau menarik investasi, perlu perizinan yang baik," kata Shinta.*ant
1
Komentar