Sekolah Swasta di Badung Kekurangan Siswa
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang pendidikan SMA/SMK tahun ajaran 2018/2019 masih menyisakan persoalan.
MANGUPURA, NusaBali
Bila di sekolah negeri muncul aspirasi menambah daya tampung, justru di sekolah swasta kini masih kekurangan siswa. Hal itu yang terjadi di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Badung, yakni SMK PGRI 2 Badung.
Di sekolah tersebut terdapat delapan kelas dengan daya tampung kurang lebih 288 siswa, namun sampai saat ini pelamar di SMK PGRI 2 Badung justru berkurang drastis hanya 175 yang melakukan daftar ulang dari total keseluruhan 250 orang. Jumlah itu bisa saja berkurang, karena menurut pengakuan Kepala SMK PGRI 2 Badung I Gusti Ketut Sukadana, ada beberapa dari calon peserta didik di sekolahnya yang masih menunggu pembukaan ulang di sekolah negeri. “Kalau begini bisa berkurang jumlah sekolah kami tahun ini. Karena semua mengingikan sekolah negeri karena gratis,” katanya.
Sukadana juga tak habis pikir, kenapa setiap tahun ajaran baru sekolah negeri yang paling diutamakan. Padahal, sebutnya, pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. “Kabarnya masih banyak siswa tidak tertampung, kalau di sekolah negeri mungkin iya, tapi kan masih ada sekolah swasta. Nyatanya sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri. Malah di sekolah kami kerap memperoleh juara saat ada lomba-lomba.”
Disinggung bagaimana dengan penambahan rombel (rombongan belajara) di sekolah negeri, Sukadana mengatakan tidak jadi masalah. Hanya dia khawatir, bila penambahan penerimaan siswa baru di sekolah negeri benar-benar terjadi, anak-anak yang sudah mendaftar di sekolah swasta akan pindah ke sekolah negeri.
“Saya pribadi sebenarnya tidak menjadi masalah dengan peraturan pemerintah, hanya saja harus tegas menjalankan aturan yang semestinya dijalankan. Jika seperti ini yang susah sekolah swasta. Padahal sekolah swasta dengan sekolah negeri kan tujuannya sama, yakni sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.
Tak sekadar masalah PPDB saja, lanjut Sukadana, untuk urusan bantuan kepada sekolah swasta pun dinilai tidak sama ketimbang sekolah negeri. “Padahal bila dapat bantuan keuangan bisa membantu biaya SPP siswa juga,” tandasnya.
Sementara pihak Dinas Pendidikan, Kepemudahaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung enggan memberikan komentar perihal masalah ini. “Sekarang SMA/SMK kewenangannya di provinsi, bukan kewenangan kami lagi. Jadi langsung saja ke provinsi,” pinta Kadisdikpora Badung I Ketut Widia Astika. *asa
Bila di sekolah negeri muncul aspirasi menambah daya tampung, justru di sekolah swasta kini masih kekurangan siswa. Hal itu yang terjadi di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Badung, yakni SMK PGRI 2 Badung.
Di sekolah tersebut terdapat delapan kelas dengan daya tampung kurang lebih 288 siswa, namun sampai saat ini pelamar di SMK PGRI 2 Badung justru berkurang drastis hanya 175 yang melakukan daftar ulang dari total keseluruhan 250 orang. Jumlah itu bisa saja berkurang, karena menurut pengakuan Kepala SMK PGRI 2 Badung I Gusti Ketut Sukadana, ada beberapa dari calon peserta didik di sekolahnya yang masih menunggu pembukaan ulang di sekolah negeri. “Kalau begini bisa berkurang jumlah sekolah kami tahun ini. Karena semua mengingikan sekolah negeri karena gratis,” katanya.
Sukadana juga tak habis pikir, kenapa setiap tahun ajaran baru sekolah negeri yang paling diutamakan. Padahal, sebutnya, pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. “Kabarnya masih banyak siswa tidak tertampung, kalau di sekolah negeri mungkin iya, tapi kan masih ada sekolah swasta. Nyatanya sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri. Malah di sekolah kami kerap memperoleh juara saat ada lomba-lomba.”
Disinggung bagaimana dengan penambahan rombel (rombongan belajara) di sekolah negeri, Sukadana mengatakan tidak jadi masalah. Hanya dia khawatir, bila penambahan penerimaan siswa baru di sekolah negeri benar-benar terjadi, anak-anak yang sudah mendaftar di sekolah swasta akan pindah ke sekolah negeri.
“Saya pribadi sebenarnya tidak menjadi masalah dengan peraturan pemerintah, hanya saja harus tegas menjalankan aturan yang semestinya dijalankan. Jika seperti ini yang susah sekolah swasta. Padahal sekolah swasta dengan sekolah negeri kan tujuannya sama, yakni sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.
Tak sekadar masalah PPDB saja, lanjut Sukadana, untuk urusan bantuan kepada sekolah swasta pun dinilai tidak sama ketimbang sekolah negeri. “Padahal bila dapat bantuan keuangan bisa membantu biaya SPP siswa juga,” tandasnya.
Sementara pihak Dinas Pendidikan, Kepemudahaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung enggan memberikan komentar perihal masalah ini. “Sekarang SMA/SMK kewenangannya di provinsi, bukan kewenangan kami lagi. Jadi langsung saja ke provinsi,” pinta Kadisdikpora Badung I Ketut Widia Astika. *asa
Komentar