nusabali

Dewan Usul Bangun Gedung SMA

  • www.nusabali.com-dewan-usul-bangun-gedung-sma

“Kenapa kita bodoh, membiarkan setiap tahun PPDB bermasalah. Sudah tahu masalahnya kekurangan sekolah ya harus bangun sekolah baru lebih banyak” (Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana)

DENPASAR, NusaBali
Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK membuat kalangan wakil rakyat teriak untuk penambahan gedung sekolah baru di Provinsi Bali. DPRD Bali meminta Pemprov Bali menambah pembangunan gedung SMA/SMK. Kalau terkendala lahan pembangunan gedung bisa dibangun dengan bertingkat, apalagi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Propinsi Bali akan dilakukan revisi.

Anggota Fraksi Golkar Ida Bagus Padakusuma di Denpasar, Jumat (6/7) mengatakan, persoalan PPDB yang selalu muncul setiap tahun dimana siswa tidak ditampung di sekolah negeri sepertinya masalah klasik. “Masalahnya kekurangan kelas setiap tahun. Persoalan ini berulang tahun setiap Tahun Ajaran Baru. Kenapa tidak ada inisiatif membangun sekolah lagi. Kami meminta Pemprov Bali bangun, tambah gedung sekolah di Badung dan Denpasar,” usul politisi Golkar asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ini.

Karena, menurutnya, dana dan Sumber Daya Manusia sangat memadai untuk menambah sekolah baru. “Kalau lahan kita terbatas di daerah perkotaan ya bisa dengan bangunan bertingkat. Kan kita sedang membahas perubahan Perda RTRW Bali. Hal itu memungkinkan kok,” ujar Padakusuma.

Gus Pada menegaskan, untuk PPDB Tahun 2018/2019 ini segera diterbitkan payung hukum antisipasi siswa yang sudah mendaftar melalui jalur-jalur yang ada, supaya bisa ditampung. “Mereka banyak yang tercecer. Seharusnya kalau sudah masuk zonasi ya diterima. Kalau sudah jelas anak miskin diterima. Kita berharap Pergub diterbitkan segera,” kata Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.

Senada, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali I Kadek Diana, Jumat kemarin juga meminta pemerintah menambah gedung sekolah SMA/SMK baru di Provinsi Bali. Selama ini, SMA/SMK di Denpasar dan Badung diserbu siswa, sehingga muncul sekolah favorit. “Kenapa kita bodoh, membiarkan setiap tahun PPDB bermasalah. Sudah tahu masalahnya kekurangan sekolah ya harus bangun sekolah baru lebih banyak,” ujar Kadek Diana.

Kadek Diana mempertanyakan, fenomena PPDB setiap tahun yang ada persoalan dimana siswa tidak dapat sekolah sepertinya menjadi kenyamanan. “Apakah sekolah-sekolah favorit ini saja boleh ada, kan tidak? Apakah tidak boleh membangun sekolah lagi? Ya solusinya harus bangun sekolah? Di Kabupaten Badung saja sudah siap itu menambah sekolah. Bahkan Badung sudah siap membantu kabupaten lain membangun sekolah,” tegas Kadek Diana.  

Selain tambahan gedung baru, Kadek Diana mengatakan sistem zonasi harusnya diantisipasi sejak dini supaya tidak menimbulkan masalah. Dia mencontohkan di Desa Sukawati Gianyar, ada SMPN 1 Sukawati. SMPN 1 Sukawati tersebut harus menjadi zona 1 beberapa desa lainnya seperti Desa Guwang, Desa Singapadu, Desa Batuan, Batuan Kaler, Desa Batubulan, dan Desa Celuk. “Ada siswa di luar Desa Sukawati yang NEM-nya lebih tinggi, otomatis menyingkirkan siswa yang masuk bina lingkungan lokal. Ini menjadi masalah. Kenapa zonasi harus diranking dengan NEM lagi?” ujar Kadek Diana, mempertanyakan.

Anggota Komisi IV DPRD Bali I Wayan Sutena meminta sistem zonasi di evaluasi. Menurutnya, banyak terjadi kesalahn tafsir dalam sistem zonasi. “Penerimaan zonasi ada kesalahan tafsir. Sudah masuk zonasi, NUN/NEM mereka ditarungkan lagi. Ini masalah anak-anak bangsa. Pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Wajib hukumnya pemerintah memberikan pelayanan pendidikan gratis. Kalau sekolahnya kurang, kelas kurang carikan solusi. Bangun gedung baru,” ujar politisi asal dapil Klungkung ni.

Sementara Pemprov Bali melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Dewa Gede Mahendra Putra secara terpisah mengatakan, pendapat dan usulan anggota DPRD Bali soal penambahan gedung sekolah sedang dipikirkan Pemprov Bali. Semuanya akan dilakukan kajian bersama DPRD Bali. “Kita sangat apresiasi dengan keinginan tersebut, karena Pemprov Bali juga punya pemikiran yang sama. Nanti akan dibahas bersama-sama,” ujar Dewa Mahendra.

Untuk solusi siswa yang tercecer, hingga kemarin Dinas Pendidikan Provinsi Bali masih melakukan rapat mencari solusi agar anak-anak yang tercecer bisa ditampung. “Perintah Pak Gubernur sudah sangat jelas, yang sudah mendaftar sesuai zonasi, anak miskin, prestasi PKB, bina lingkungan lokal akan diupayakan bisa diterima,” ujar Dewa Mahendra. *nat

Komentar