Dewan Sarankan untuk Dihibahkan
Pemprov Bali memiliki investasi saham di PT Mergantaka Mandala sebesar Rp 5,48 miliar. Saham itu disertakan pada tahun 2005, dalam usaha Rumah Potong Hewan.
Saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala
DENPASAR,NusaBali
Kepemilikan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pengelolaannya belum maksimal, DPRD Bali menyarankan supaya saham tersebut dihibahkan saja kepada Pemkab Gianyar.
Ketua Pansus Raperda Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DPRD Bali, Gede Kusumaputra, di Gedung DPRD Bali, Senin (2/7) mengatakan, tindaklanjut BPK harus dilaksanakan segera mungkin.
Salah satu solusinya adalah masalah temuan BPK terhadap saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala harus dihibahkan. “Temuan BPK itu harus ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari, Pemprov Bali berencana melakukan likuidasi saham tersebut. Menurut kami di legislatif ya sebaiknya dihibahkan saja kepada Pemkab Gianyar. Ini kan kerjasama Pusat, Pemprov Bali dan Kabupaten Gianyar. Kalau tidak maksimal hasilnya ya serahkan kepada Pemkab Gianyar,” ujar politisi PDI Perjuangan asal dapil Buleleng ini.
Menurut Kusumaputra, langkah yang direncanakan yakni dilakukan hibah kepada Pemkab Gianyar adalah paling efektif dan mudah dan sederhana bagi Pemprov Bali. Apalagi Pemkab Gianyar sendiri sudah dicek kesiapannya. “Pemkab Gianyar sudah siap menerima hibah itu. Kami sepakat sepanjang semuanya diselesaikan dulu semuanya, harus clear dan deal,” tegas anggota Komisi II DPRD Bali yang sudah 3 periode duduk di DPRD Bali ini.
Saat ini Pemprov Bali memiliki investasi saham di PT Mergantaka Mandala sebesar Rp 5,48 miliar. Saham itu disertakan pada tahun 2005, dalam usaha Rumah Potong Hewan. “Saham itu cukup besar ketika zamannya. Kalau sekarang mungkin sudah menyusut nilainya,” tegas Kusumaputra.
Kedepannya, dalam menyertakan saham, Pemprov Bali diminta hati-hati dan melakukan kajian dengan matang, sehingga kejadian ini tidak terulang. “Pemprov Bali harus lebih selektif, dan terencana dengan matang dalam berinvestasi. Persoalan saham di PT Mergantaka ini kan bukti tidak beresnya perencanaan. Saya bukan menyalahkan pemerintah sih,” ujar Kusumaputra.
Kusumaputra melihat ada yang ganjil dalam pengelolaan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka. Padahal semua faktor untuk penyertaan itu semuanya masuk logika. “Duit ada, lahan ada, yang terlibat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Secara logika harusnya tidak ada masalah,” ujar Kusumaputra.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry secara terpisah mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov Bali dan DPRD Bali. Sebelum ada langkah harus dilakukan pembahasan dengan komisi terkait. “Kami akan mendukung ketika hal tersebut dibahas dengan komisi terkait di DPRD Bali. Semuanya harus sesuai dengan NSPK (Norma Prosedur, Standar, Kriteria). Nanti ketika sudah pembahasan di dewan hasilnya harus disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD Bali,” ujar politisi senior Partai Golkar Bali ini.
Atas keinginan DPRD Bali supaya saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala dilakukan penghibahan kepada Pemkab Gianyar, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan, apa yang menjadi pembahasan di DPRD Bali tentang penyertaan modal PT Mergantaka akan dibahas dengan eksekutif dulu. “Nanti kita lihat, apa yang menjadi pembahasan di dewan tentu akan dibahas bersama-sama sebelum ada keputusan. Kalau sudah ada keputusan akan disampaikan kepada media,” ujar Dewa Mahendra.
Sebelumnya BPK temukan penyertaan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala belum maksimal. Sehingga direkomendasikan kepada Pemprov Bali untuk menindaklanjuti. Hasil audit BPK itu disampaikan BPK RI disidang paripurna DPRD Bali belum lama ini. Nah atas kondisi itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika memikirkan solusinya. Gubernur Pastika mengatakan solusinya penyertaan modal di PT Mergantaka Mandala harus dievaluasi. “Ya solusinya bagi saya harus dilakukan likuidasi. Usahanya ada di Kabupaten Gianyar. Bukannya tidak jalan lagi. Tapi mangkrak,” ujar Gubernur Pastika. *nat
DENPASAR,NusaBali
Kepemilikan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pengelolaannya belum maksimal, DPRD Bali menyarankan supaya saham tersebut dihibahkan saja kepada Pemkab Gianyar.
Ketua Pansus Raperda Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DPRD Bali, Gede Kusumaputra, di Gedung DPRD Bali, Senin (2/7) mengatakan, tindaklanjut BPK harus dilaksanakan segera mungkin.
Salah satu solusinya adalah masalah temuan BPK terhadap saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala harus dihibahkan. “Temuan BPK itu harus ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari, Pemprov Bali berencana melakukan likuidasi saham tersebut. Menurut kami di legislatif ya sebaiknya dihibahkan saja kepada Pemkab Gianyar. Ini kan kerjasama Pusat, Pemprov Bali dan Kabupaten Gianyar. Kalau tidak maksimal hasilnya ya serahkan kepada Pemkab Gianyar,” ujar politisi PDI Perjuangan asal dapil Buleleng ini.
Menurut Kusumaputra, langkah yang direncanakan yakni dilakukan hibah kepada Pemkab Gianyar adalah paling efektif dan mudah dan sederhana bagi Pemprov Bali. Apalagi Pemkab Gianyar sendiri sudah dicek kesiapannya. “Pemkab Gianyar sudah siap menerima hibah itu. Kami sepakat sepanjang semuanya diselesaikan dulu semuanya, harus clear dan deal,” tegas anggota Komisi II DPRD Bali yang sudah 3 periode duduk di DPRD Bali ini.
Saat ini Pemprov Bali memiliki investasi saham di PT Mergantaka Mandala sebesar Rp 5,48 miliar. Saham itu disertakan pada tahun 2005, dalam usaha Rumah Potong Hewan. “Saham itu cukup besar ketika zamannya. Kalau sekarang mungkin sudah menyusut nilainya,” tegas Kusumaputra.
Kedepannya, dalam menyertakan saham, Pemprov Bali diminta hati-hati dan melakukan kajian dengan matang, sehingga kejadian ini tidak terulang. “Pemprov Bali harus lebih selektif, dan terencana dengan matang dalam berinvestasi. Persoalan saham di PT Mergantaka ini kan bukti tidak beresnya perencanaan. Saya bukan menyalahkan pemerintah sih,” ujar Kusumaputra.
Kusumaputra melihat ada yang ganjil dalam pengelolaan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka. Padahal semua faktor untuk penyertaan itu semuanya masuk logika. “Duit ada, lahan ada, yang terlibat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Secara logika harusnya tidak ada masalah,” ujar Kusumaputra.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry secara terpisah mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov Bali dan DPRD Bali. Sebelum ada langkah harus dilakukan pembahasan dengan komisi terkait. “Kami akan mendukung ketika hal tersebut dibahas dengan komisi terkait di DPRD Bali. Semuanya harus sesuai dengan NSPK (Norma Prosedur, Standar, Kriteria). Nanti ketika sudah pembahasan di dewan hasilnya harus disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD Bali,” ujar politisi senior Partai Golkar Bali ini.
Atas keinginan DPRD Bali supaya saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala dilakukan penghibahan kepada Pemkab Gianyar, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan, apa yang menjadi pembahasan di DPRD Bali tentang penyertaan modal PT Mergantaka akan dibahas dengan eksekutif dulu. “Nanti kita lihat, apa yang menjadi pembahasan di dewan tentu akan dibahas bersama-sama sebelum ada keputusan. Kalau sudah ada keputusan akan disampaikan kepada media,” ujar Dewa Mahendra.
Sebelumnya BPK temukan penyertaan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala belum maksimal. Sehingga direkomendasikan kepada Pemprov Bali untuk menindaklanjuti. Hasil audit BPK itu disampaikan BPK RI disidang paripurna DPRD Bali belum lama ini. Nah atas kondisi itu Gubernur Bali Made Mangku Pastika memikirkan solusinya. Gubernur Pastika mengatakan solusinya penyertaan modal di PT Mergantaka Mandala harus dievaluasi. “Ya solusinya bagi saya harus dilakukan likuidasi. Usahanya ada di Kabupaten Gianyar. Bukannya tidak jalan lagi. Tapi mangkrak,” ujar Gubernur Pastika. *nat
Komentar