PPDB Jalur Zonasi Bergejolak
Tahun lalu, tiga lingkungan di sekitar sekolah dilibatkan. Tetapi tahun ini tidak ada informasi apapun.
Puluhan Warga Dauhwaru Datangi SMAN 1 Negara
NEGARA, NusaBali
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi dengan perankingan Nilai Ujian Nasional (NUN) di SMAN 1 Negara, dikeluhkan warga Lingkungan/Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Jembrana. Warga pun bergejolak.
Puluhan warga sekitar beramai-ramai mendatangi salah satu SMA negeri favorit di Jembrana tersebut, Senin (2/7) pagi, mereka minta penghapusan NUN agar anak-anak dari lingkungan sekitar bisa diterima di sekolah tersebut. Saat datang ke sekolah tersebut, puluhan warga didampingi Kepala Lingkungan (Kaling) Dauhwaru, Gusti Ngurah Adi Adnyana, bersama sejumlah tokoh Puri Gede Jembrana dan Puri Kaleran di lingkungan setempat. Kedatangan 22 warga sekitar itu, diterima Wakil Kepala Bidang (Wakabid) Kesiswaan SMA N 1 Negara, I Ketut Wiarsa, Ketua Komite SMAN 1 Negara, I Gusti Made Parnawa, dan staf perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana.
Dalam pertemuan tersebut, Kaling Dauhwaru, Gusti Ngurah Adi Adnyana, menyatakan warga penyanding SMAN 1 Negara, khususnya di Lingkungan Dauhwaru, keberatan terhadap PPDB melalui jalur zonasi yang justru menggunakan perangkingan NUN. Dalam menerima siswa baru melalui jalur zonasi tahun ini, tidak ada melibatkan lingkungan sekitar seperti tahun sebelumnya. “Tahun lalu, tiga lingkungan di sekitar sekolah dilibatkan. Tetapi tahun ini tidak ada informasi apapun, padahal sekolah berada di wilayah lingkungan kami,” keluhnya.
Salah satu panglingsir Puri Gede Jembrana, Anak Agung Wijaya Kusuma sangat menyayangkan warga penyanding tidak bisa diterima dalam penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi di SMAN 1 Negara. Padahal SMAN 1 Negara ini dibangun menggunakan tanah hibah dari leluhur puri sekitar. “Saya ingin mengingatkan sejarah pendirian SMAN 1 Negara ini. Leluhur puri yang dulu memberikan lahan untuk membuat sekolah ini, agar warga sekitar bisa tertampung di sekolah ini. Tetapi sekarang malah seperti ini. Tolong masyarakat penyanding diprioritaskan,” ujarnya.
Wakabid Kesiswaan SMAN 1 Negara I Ketut Wiarsa mengatakan, dalam petunjuk teknis (Juknis) PPDB dari Pemprov Bali tahun ini, sebenarnya tersedia kuota penerimaaan siswa baru melalui jalur bina lingkungan. Jalur bina lingkungan itu, diperuntukan bagi siswa di wilayah sekolah yang mempergunakan asset adat, dibuktikan MoU antara sekolah dengan adat. “Tetapi di sini (SMAN 1 Negara), MoU itu belum ada. Sedangkan kalau jalur zonasi sesuai juknis PPDB tahun ini, ketika jumlah pendaftar di wilayah zona melebihi kuota jalur zonasi, diatur menggunakan perangkingan NUN. Panitia di sekolah hanya bertugas memverifikasi persyaratan, dan untuk pemerimannya, otomatis diatur sistem di Provinsi,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komite SMAN 1 Negara, I Gusti Made Parnawa. Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak menyangkut regulasi PPDB tahun ini. Namun, pihaknya sepakat pendirian SMAN 1 Negara ini memiliki nilai sejarah dengan Puri dan lingkungan sekitar. Karena itu, pihaknya mengarahap kedepannya, harus dibuatkan MoU antara lingkungan dengan sekolah, sehingga bisa mengakomodir siswa dari lingkungan sekitar. “Nah terkait kondisi saat ini, sekolah akan berusaha ke Provinsi untuk meminta solusi. Kami harap ada solusi,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, disepakati sejumlah hal. Selain kedepan diharapkan tersedia kuota untuk siswa di sekitar lingkungan sekolah, pihak sekolah juga menginventarisir siswa penyanding dari Lingkungan Dauhwaru yang tidak lolos PPDB jalur zonasi di SMAN 1 Negara tahun ini, untuk dicarikan solusi dari Disdik Bali. Di mana sesuai pendataan Kaling Dauhwaru, ada 15 siswa penyanding yang tidak lolos PPDB jalur zonasi di SMAN 1 Negara tahun ini.*ode
NEGARA, NusaBali
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi dengan perankingan Nilai Ujian Nasional (NUN) di SMAN 1 Negara, dikeluhkan warga Lingkungan/Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Jembrana. Warga pun bergejolak.
Puluhan warga sekitar beramai-ramai mendatangi salah satu SMA negeri favorit di Jembrana tersebut, Senin (2/7) pagi, mereka minta penghapusan NUN agar anak-anak dari lingkungan sekitar bisa diterima di sekolah tersebut. Saat datang ke sekolah tersebut, puluhan warga didampingi Kepala Lingkungan (Kaling) Dauhwaru, Gusti Ngurah Adi Adnyana, bersama sejumlah tokoh Puri Gede Jembrana dan Puri Kaleran di lingkungan setempat. Kedatangan 22 warga sekitar itu, diterima Wakil Kepala Bidang (Wakabid) Kesiswaan SMA N 1 Negara, I Ketut Wiarsa, Ketua Komite SMAN 1 Negara, I Gusti Made Parnawa, dan staf perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana.
Dalam pertemuan tersebut, Kaling Dauhwaru, Gusti Ngurah Adi Adnyana, menyatakan warga penyanding SMAN 1 Negara, khususnya di Lingkungan Dauhwaru, keberatan terhadap PPDB melalui jalur zonasi yang justru menggunakan perangkingan NUN. Dalam menerima siswa baru melalui jalur zonasi tahun ini, tidak ada melibatkan lingkungan sekitar seperti tahun sebelumnya. “Tahun lalu, tiga lingkungan di sekitar sekolah dilibatkan. Tetapi tahun ini tidak ada informasi apapun, padahal sekolah berada di wilayah lingkungan kami,” keluhnya.
Salah satu panglingsir Puri Gede Jembrana, Anak Agung Wijaya Kusuma sangat menyayangkan warga penyanding tidak bisa diterima dalam penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi di SMAN 1 Negara. Padahal SMAN 1 Negara ini dibangun menggunakan tanah hibah dari leluhur puri sekitar. “Saya ingin mengingatkan sejarah pendirian SMAN 1 Negara ini. Leluhur puri yang dulu memberikan lahan untuk membuat sekolah ini, agar warga sekitar bisa tertampung di sekolah ini. Tetapi sekarang malah seperti ini. Tolong masyarakat penyanding diprioritaskan,” ujarnya.
Wakabid Kesiswaan SMAN 1 Negara I Ketut Wiarsa mengatakan, dalam petunjuk teknis (Juknis) PPDB dari Pemprov Bali tahun ini, sebenarnya tersedia kuota penerimaaan siswa baru melalui jalur bina lingkungan. Jalur bina lingkungan itu, diperuntukan bagi siswa di wilayah sekolah yang mempergunakan asset adat, dibuktikan MoU antara sekolah dengan adat. “Tetapi di sini (SMAN 1 Negara), MoU itu belum ada. Sedangkan kalau jalur zonasi sesuai juknis PPDB tahun ini, ketika jumlah pendaftar di wilayah zona melebihi kuota jalur zonasi, diatur menggunakan perangkingan NUN. Panitia di sekolah hanya bertugas memverifikasi persyaratan, dan untuk pemerimannya, otomatis diatur sistem di Provinsi,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komite SMAN 1 Negara, I Gusti Made Parnawa. Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak menyangkut regulasi PPDB tahun ini. Namun, pihaknya sepakat pendirian SMAN 1 Negara ini memiliki nilai sejarah dengan Puri dan lingkungan sekitar. Karena itu, pihaknya mengarahap kedepannya, harus dibuatkan MoU antara lingkungan dengan sekolah, sehingga bisa mengakomodir siswa dari lingkungan sekitar. “Nah terkait kondisi saat ini, sekolah akan berusaha ke Provinsi untuk meminta solusi. Kami harap ada solusi,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, disepakati sejumlah hal. Selain kedepan diharapkan tersedia kuota untuk siswa di sekitar lingkungan sekolah, pihak sekolah juga menginventarisir siswa penyanding dari Lingkungan Dauhwaru yang tidak lolos PPDB jalur zonasi di SMAN 1 Negara tahun ini, untuk dicarikan solusi dari Disdik Bali. Di mana sesuai pendataan Kaling Dauhwaru, ada 15 siswa penyanding yang tidak lolos PPDB jalur zonasi di SMAN 1 Negara tahun ini.*ode
Komentar