Dibanjiri Laptop China, RI Perketat Lewat SNI
Menteri Perindustriaan Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak akan mengenakan tarif bea masuk pada produk laptop, termasuk notebook, meski impornya membanjiri pasar dalam negeri.
JAKARTA, NusaBali
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laptop asal China mendominasi pangsa impor Indonesia dengan nilai per Mei 2018 sebesar 100,1 juta dollar AS (atau sekitar Rp 1,4 triliun). Secara kumulatif Januari-Mei 2018 mencapai 425,9 juta dollar AS ( atau sekitar Rp 5,9 triliun) yang juga menjadikan pangsa impor China terbesar atau mencapai 27 persen dari total impor Indonesia.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartato membeberkan alasan kenapa laptop asal China terus membanjiri Indonesia dari bulan ke bulan. Menurutnya, hal itu karena di Indonesia tidak adanya bea masuk barang-barang elektronik.
"Bagian elektronik, tentunya kan bea masuk nol, jadi seperti handphone, kalau handphone bisa tersaring karena ada innovation center," jelas Airlangga saat ditemui di Kemenko Kemaritiman, Kamis (28/6).
Meski begitu, dia mengatakan, pemerintah tidak bisa serta merta melakukan penerapan hambatan atau barrier atas produk elektronik asal China untuk meredam tingginya impor laptop itu, sebab akan mengganggu hubungan perdagangan kedua negara.
"Enggak bisa, kecuali ada injury, kita bisa countervailing duty, seperti di baja. Ada kita sebut war game antara AS dan China. Jangka pendek Indonesia diuntungkan karena kita bisa ekspor, tapi mid terms kita bisa dirugikan karena barang China bisa membanjiri kita," ujarnya seperti dilansir vivanews.
Karena itu, lanjut dia, yang hanya bisa dilakukan pemerintah adalah memperketat standar nasional industri atau SNI. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar barang-barang elektronik, atau laptop yang masuk itu tidak sembarang. "Satu-satunya yang bisa kita lakukan memperketat standar nasional industri, SNI. Kedua, kalau ada kerugian, retaliasi dalam bentuk bea masuk antidumping," tambahnya.
Di samping itu, lanjut dia, selama ini juga tidak ada industri dalam negeri yang melakukan komplain atas masuknya impor laptop dari China tersebut, sehingga pemerintah belum melakukan penanganan. Selain itu juga, kata dia, dorongan local content terkait laptop juga belum dilakukan karena potensi komplain besar.
"Kalau bicara nge-push local content kan banyak yang komplain juga. (Sedangkan pemberian hambatan) Sudah ada memprotes atau memberikan laporan atau enggak. Selama itu tidak ada yang protes, merasa dirugikan, ya enggak ada apa-apa. Selama ini belum (ada yang protes)," ungkapnya. *
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laptop asal China mendominasi pangsa impor Indonesia dengan nilai per Mei 2018 sebesar 100,1 juta dollar AS (atau sekitar Rp 1,4 triliun). Secara kumulatif Januari-Mei 2018 mencapai 425,9 juta dollar AS ( atau sekitar Rp 5,9 triliun) yang juga menjadikan pangsa impor China terbesar atau mencapai 27 persen dari total impor Indonesia.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartato membeberkan alasan kenapa laptop asal China terus membanjiri Indonesia dari bulan ke bulan. Menurutnya, hal itu karena di Indonesia tidak adanya bea masuk barang-barang elektronik.
"Bagian elektronik, tentunya kan bea masuk nol, jadi seperti handphone, kalau handphone bisa tersaring karena ada innovation center," jelas Airlangga saat ditemui di Kemenko Kemaritiman, Kamis (28/6).
Meski begitu, dia mengatakan, pemerintah tidak bisa serta merta melakukan penerapan hambatan atau barrier atas produk elektronik asal China untuk meredam tingginya impor laptop itu, sebab akan mengganggu hubungan perdagangan kedua negara.
"Enggak bisa, kecuali ada injury, kita bisa countervailing duty, seperti di baja. Ada kita sebut war game antara AS dan China. Jangka pendek Indonesia diuntungkan karena kita bisa ekspor, tapi mid terms kita bisa dirugikan karena barang China bisa membanjiri kita," ujarnya seperti dilansir vivanews.
Karena itu, lanjut dia, yang hanya bisa dilakukan pemerintah adalah memperketat standar nasional industri atau SNI. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar barang-barang elektronik, atau laptop yang masuk itu tidak sembarang. "Satu-satunya yang bisa kita lakukan memperketat standar nasional industri, SNI. Kedua, kalau ada kerugian, retaliasi dalam bentuk bea masuk antidumping," tambahnya.
Di samping itu, lanjut dia, selama ini juga tidak ada industri dalam negeri yang melakukan komplain atas masuknya impor laptop dari China tersebut, sehingga pemerintah belum melakukan penanganan. Selain itu juga, kata dia, dorongan local content terkait laptop juga belum dilakukan karena potensi komplain besar.
"Kalau bicara nge-push local content kan banyak yang komplain juga. (Sedangkan pemberian hambatan) Sudah ada memprotes atau memberikan laporan atau enggak. Selama itu tidak ada yang protes, merasa dirugikan, ya enggak ada apa-apa. Selama ini belum (ada yang protes)," ungkapnya. *
Komentar