Sekda Ancam Turunkan Audit Independen
Banyak pegawai macet bayar kredit karena kepengurusan koperasi yang kurang.
BANGLI, NusaBali
Sekda Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra, berencana mendatangkan tim audit independen untuk menelusuri ‘kekacauan’ di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Eka Praja. Hasil audit nantinya memperjelas titik krusial di KPN Eka Praja. Jika ditemukan tindak pidana, akan diserahkan ke polisi.
Sekda Giri Putra tidak nemampik jika KPN Eka Praja bermasalah sejak lama, namun hingga kini belum ada penyelesaiannya. Untuk menyelamatkan KPN Eka Praja, Sekda Giri Putra akan menurunkan tim auditor independen. KPN Eka Praja bergerak di beberapa bidang usaha seperti toko, simpan pinjam, dan fotokopi. Namun KPN Eka Praja justru merugi. Belum lagi Bagian Umum masih memiliki utang di KPN.
Sekda Giri Putra juga mendengar banyak peminjam yang bayarannya macet. “Kami imbau para pegawai membayar kredit yang nunggak,” ujar Ida Bagus Eka Praja, Rabu (27/6). Informasi lainnya, banyak pegawai yang macet membayar kredit karena kepengurusan koperasi yang kurang. Disinggung terkait neraca pertanggung jawaban yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2017 tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Sekda Giri Putra nantinya mendatangkan tim audit yang akan memeriksa neraca pertanggung jawaban tersebut. “Seperti yang kami sampaikan, hasil audit akan menjawab, apakah laporan yang dibuat tersebut sesuai fakta atau sebaliknya melenceng dari kondisi sebenarnya,” tegasnya. Dari hasil RAT telah dipilih pengurus baru yang diketuai Kabag Umum Setda Bangli I Made Mahendra Putra. “Memang sudah ada pemilihan pengurus baru, namun memang memulai kepengurusan,” ujarnya.
Sekda Giri Putra menambahkan, untuk saat ini pihaknya akan fokus dalam penyelesaian persoalan KPN Eka Praja. Jika nanti sudah tuntas pihaknya akan mulai melakukan pengembangan. Sudah ada beberapa rencana untuk peminjam. Anggota yang meminjam harus membawa rekomendasi kepala OPD dan bendahara. Begitu juga di bidang usaha yang dianggap merugi lebih tepat ditutup. Selain itu, kedepannya akan digerakkan bidang usaha kantin. “Rencana akan dibangun komplek seperti pertokoan, disana akan langsung kantor koperasi, ada kantinnya. Kantin bisa disewakan untuk pihak ketiga,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Eka Praja Bangli saru gremeng atau tidak jelas. Ironisnya, KPN Eka Praja memiliki tunggakan pajak hingga Rp 200 juta. Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2017 lalu sudah melakukan pergantian pengurus, namun surat keputusan (SK) pengurus terpilih hingga kini belum terbit. Sehinga pengurus baru belum bisa bekerja. Anggota KPN Abdi Praja sekitar 400 anggota tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangli.
Selain itu, banyak pula kredit yang macet. Peminjam mulai dari staf biasa hingga setingkat kepala bagian (Kabag). “Kredit macet sekitar Rp 600 juta, termasuk seorang Kabag macet bayar kredit,” beber sumber yang enggan nama dikorankan ini. Selain pegawai aktif, pensiunan juga ada yang masih tercatat memiliki tunggakan. Sumber ini menyebutkan Bagian Umum memiliki utang Rp 150 juta. *e
Sekda Giri Putra tidak nemampik jika KPN Eka Praja bermasalah sejak lama, namun hingga kini belum ada penyelesaiannya. Untuk menyelamatkan KPN Eka Praja, Sekda Giri Putra akan menurunkan tim auditor independen. KPN Eka Praja bergerak di beberapa bidang usaha seperti toko, simpan pinjam, dan fotokopi. Namun KPN Eka Praja justru merugi. Belum lagi Bagian Umum masih memiliki utang di KPN.
Sekda Giri Putra juga mendengar banyak peminjam yang bayarannya macet. “Kami imbau para pegawai membayar kredit yang nunggak,” ujar Ida Bagus Eka Praja, Rabu (27/6). Informasi lainnya, banyak pegawai yang macet membayar kredit karena kepengurusan koperasi yang kurang. Disinggung terkait neraca pertanggung jawaban yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2017 tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Sekda Giri Putra nantinya mendatangkan tim audit yang akan memeriksa neraca pertanggung jawaban tersebut. “Seperti yang kami sampaikan, hasil audit akan menjawab, apakah laporan yang dibuat tersebut sesuai fakta atau sebaliknya melenceng dari kondisi sebenarnya,” tegasnya. Dari hasil RAT telah dipilih pengurus baru yang diketuai Kabag Umum Setda Bangli I Made Mahendra Putra. “Memang sudah ada pemilihan pengurus baru, namun memang memulai kepengurusan,” ujarnya.
Sekda Giri Putra menambahkan, untuk saat ini pihaknya akan fokus dalam penyelesaian persoalan KPN Eka Praja. Jika nanti sudah tuntas pihaknya akan mulai melakukan pengembangan. Sudah ada beberapa rencana untuk peminjam. Anggota yang meminjam harus membawa rekomendasi kepala OPD dan bendahara. Begitu juga di bidang usaha yang dianggap merugi lebih tepat ditutup. Selain itu, kedepannya akan digerakkan bidang usaha kantin. “Rencana akan dibangun komplek seperti pertokoan, disana akan langsung kantor koperasi, ada kantinnya. Kantin bisa disewakan untuk pihak ketiga,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Eka Praja Bangli saru gremeng atau tidak jelas. Ironisnya, KPN Eka Praja memiliki tunggakan pajak hingga Rp 200 juta. Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2017 lalu sudah melakukan pergantian pengurus, namun surat keputusan (SK) pengurus terpilih hingga kini belum terbit. Sehinga pengurus baru belum bisa bekerja. Anggota KPN Abdi Praja sekitar 400 anggota tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangli.
Selain itu, banyak pula kredit yang macet. Peminjam mulai dari staf biasa hingga setingkat kepala bagian (Kabag). “Kredit macet sekitar Rp 600 juta, termasuk seorang Kabag macet bayar kredit,” beber sumber yang enggan nama dikorankan ini. Selain pegawai aktif, pensiunan juga ada yang masih tercatat memiliki tunggakan. Sumber ini menyebutkan Bagian Umum memiliki utang Rp 150 juta. *e
Komentar