Koordinasi dengan Provinsi dan Pusat Lebih Intensif Dilakukan
Optimalkan Potensi untuk Tingkatkan PA
SEMARAPURA, NusaBali
Pasangan incumbent I Nyoman Suwirta-I Made Kasta (Suwasta) yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat dan NasDem, bakal kembali menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung. Hal ini sudah dibuktikan ketika Suwasta memimpin Klungkung selama 4 tahun di mana PAD naik hingga 127,5 persen.
Dengan rincian pada 2013, PAD Klungkung hanya Rp 67,4 miliar lalu 2014 naik menjadi Rp 98,84 miliar, 2015 Rp 120,03 miliar, 2016 Rp 134, 48 miliar dan 2017 Rp 153,37 miliar. Apabila Suwasta mendapat kesempatan memimpin Klungkung pada periode kedua, Suwasta optimis untuk meningkatkan PAD selama 5 tahun meningkat lagi 100 persen dari Rp 153 miliar menjadi Rp 310 miliar.
“Dengan PAD yang tinggi maka kita bisa mengalokasikan dana BKK secara proposional secara bertahap kepada desa pakraman, yang nantinya kalau PAD sesuai target maka desa pakraman dapat mendapatkan dana BKK sampai 200 juta/tahun,” ujar Cabup Nyoman Suwirta. Kemudian dari sana juga bisa untuk angkutan siswa gratis di semua kecamatan dan pembangunan TK negeri di semua kecamatan.
Pembangunan yang lain menyangkut jembatan Nusa Lembongan-Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida, kemudian jalan akses Dermaga di eks galian C Desa Gunaksa, pembangunan tanggul di Klungkung daratan maupun di kepulauan, dan jalan lingkar. Maka itu akan buat perencanaan, baik yang sudah dibuat, dan juga akan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Suwirta menjelaskan untuk peningkatan PAD selama memimpin Klungkung, yakni dengan langkah optimalisasi terhadap potensi yang ada. “Jadi kita lihat sekarang 2017 selama 4 tahun perolehan PAD kita kan naik, Rp 67 miliar menjadi Rp 153 miliar, naik 127% hanya 4 tahun dari janji saya 100% selama 5 tahun,” ujarnya. Kata dia, kalau dilihat lebih dalam lagi penyumbang terbesar dari rumah sakit, intinya RSUD Klungkung sekarang kan tipe B, pelayanan RS sudah semakin bagus, pelayanan di Puskesmas juga semakin bagus. “Sehingga masyarakat Klungkung sekarang kalau ke RS jarang kita rujuk ke RS Sanglah. Kita bisa rawat di sini bahkan sumber daya manusia (SDM) yang kita punya sub spesialis, spesialis lumayan banyak,” ujarnya.
Kualitas pelayanan itulah membuat masyarakat Klungkung terutama memanfaatkan tempat pelayanan, kemudian di lingkungan Klungkung yang dekat dari kabupaten lain juga masuk ke Klungkung. Sehingga pendapatan RS sekitar 53 miliar, pendapatan besar yang lain dari pajak hotel dan restauran (PHR) mendekati Rp 21 miliar yang 4 tahun yang lalu hanya Rp 6 miliar.
“Ini tidak terlepas dari potensi pariwisata yang kita kembangkan,” katanya.
Di samping itu upaya promosi juga dilakukan, sehingga wisatawan banyak datang ke Nusa Penida. Pendapatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan pendapatan lainnya yang sah termasuk retribusi.
“Dengan PAD itulah kita bisa melakukan kegiatan dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti beasiswa, bedah rumah, angkutan siswa gratis, JKN-KIS dan lainnya,” ujarnya. Kata Suwirta, mungkin sebagian besar PAD ini akan bersumber dari BPHTB atau PBB atau retribusi jadi pendapatan Rp 310 miliar. Itu digenjot pertama dari pariwisata (PHR) dan Pelabuhan Segitiga Emas.
Di mana-mana dengan begitu banyaknya fasilitas pariwisata, akomodasi pariwisata yang bermunculan di Nusa Penida dan nantinya adanya Pelabuhan Segitiga emas termasuk dikolaborasikan dengan badan pengelola. “Maka pundi-pundi pendapatan di bidang pariwisata ini akan terintegrasi dengan baik, baik itu berupa retribusi PHR dan pendapatan lainnya. Jadi mungkin dari Rp 310 miliar, kalau kemarin PHR hanya Rp 21 miliar, saya berani targetkan selama 5 tahun ke depan Rp 200 miliar, sisanya tentu dari sektor lainnya seperti rumah sakit dan puskesmas,” katanya.
Tentu ke depan pendapatan yang mungkin akan turun, yakni BPHTB, karena terkait dengan pajak turun waris akan dinolkan ke depan. Sehingga orang mau menurunkan waris kepada anak cucunya tidak takut lagi kena pajak, kemudian untuk PBB tanah yang jalur hijau, akan tidak dikenakan PBB sehingga pendapatan daerah ini benar-benar digali dari potensi yang memang berkaitan dengan jasa. *wan
Pasangan incumbent I Nyoman Suwirta-I Made Kasta (Suwasta) yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat dan NasDem, bakal kembali menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung. Hal ini sudah dibuktikan ketika Suwasta memimpin Klungkung selama 4 tahun di mana PAD naik hingga 127,5 persen.
Dengan rincian pada 2013, PAD Klungkung hanya Rp 67,4 miliar lalu 2014 naik menjadi Rp 98,84 miliar, 2015 Rp 120,03 miliar, 2016 Rp 134, 48 miliar dan 2017 Rp 153,37 miliar. Apabila Suwasta mendapat kesempatan memimpin Klungkung pada periode kedua, Suwasta optimis untuk meningkatkan PAD selama 5 tahun meningkat lagi 100 persen dari Rp 153 miliar menjadi Rp 310 miliar.
“Dengan PAD yang tinggi maka kita bisa mengalokasikan dana BKK secara proposional secara bertahap kepada desa pakraman, yang nantinya kalau PAD sesuai target maka desa pakraman dapat mendapatkan dana BKK sampai 200 juta/tahun,” ujar Cabup Nyoman Suwirta. Kemudian dari sana juga bisa untuk angkutan siswa gratis di semua kecamatan dan pembangunan TK negeri di semua kecamatan.
Pembangunan yang lain menyangkut jembatan Nusa Lembongan-Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida, kemudian jalan akses Dermaga di eks galian C Desa Gunaksa, pembangunan tanggul di Klungkung daratan maupun di kepulauan, dan jalan lingkar. Maka itu akan buat perencanaan, baik yang sudah dibuat, dan juga akan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Suwirta menjelaskan untuk peningkatan PAD selama memimpin Klungkung, yakni dengan langkah optimalisasi terhadap potensi yang ada. “Jadi kita lihat sekarang 2017 selama 4 tahun perolehan PAD kita kan naik, Rp 67 miliar menjadi Rp 153 miliar, naik 127% hanya 4 tahun dari janji saya 100% selama 5 tahun,” ujarnya. Kata dia, kalau dilihat lebih dalam lagi penyumbang terbesar dari rumah sakit, intinya RSUD Klungkung sekarang kan tipe B, pelayanan RS sudah semakin bagus, pelayanan di Puskesmas juga semakin bagus. “Sehingga masyarakat Klungkung sekarang kalau ke RS jarang kita rujuk ke RS Sanglah. Kita bisa rawat di sini bahkan sumber daya manusia (SDM) yang kita punya sub spesialis, spesialis lumayan banyak,” ujarnya.
Kualitas pelayanan itulah membuat masyarakat Klungkung terutama memanfaatkan tempat pelayanan, kemudian di lingkungan Klungkung yang dekat dari kabupaten lain juga masuk ke Klungkung. Sehingga pendapatan RS sekitar 53 miliar, pendapatan besar yang lain dari pajak hotel dan restauran (PHR) mendekati Rp 21 miliar yang 4 tahun yang lalu hanya Rp 6 miliar.
“Ini tidak terlepas dari potensi pariwisata yang kita kembangkan,” katanya.
Di samping itu upaya promosi juga dilakukan, sehingga wisatawan banyak datang ke Nusa Penida. Pendapatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan pendapatan lainnya yang sah termasuk retribusi.
“Dengan PAD itulah kita bisa melakukan kegiatan dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti beasiswa, bedah rumah, angkutan siswa gratis, JKN-KIS dan lainnya,” ujarnya. Kata Suwirta, mungkin sebagian besar PAD ini akan bersumber dari BPHTB atau PBB atau retribusi jadi pendapatan Rp 310 miliar. Itu digenjot pertama dari pariwisata (PHR) dan Pelabuhan Segitiga Emas.
Di mana-mana dengan begitu banyaknya fasilitas pariwisata, akomodasi pariwisata yang bermunculan di Nusa Penida dan nantinya adanya Pelabuhan Segitiga emas termasuk dikolaborasikan dengan badan pengelola. “Maka pundi-pundi pendapatan di bidang pariwisata ini akan terintegrasi dengan baik, baik itu berupa retribusi PHR dan pendapatan lainnya. Jadi mungkin dari Rp 310 miliar, kalau kemarin PHR hanya Rp 21 miliar, saya berani targetkan selama 5 tahun ke depan Rp 200 miliar, sisanya tentu dari sektor lainnya seperti rumah sakit dan puskesmas,” katanya.
Tentu ke depan pendapatan yang mungkin akan turun, yakni BPHTB, karena terkait dengan pajak turun waris akan dinolkan ke depan. Sehingga orang mau menurunkan waris kepada anak cucunya tidak takut lagi kena pajak, kemudian untuk PBB tanah yang jalur hijau, akan tidak dikenakan PBB sehingga pendapatan daerah ini benar-benar digali dari potensi yang memang berkaitan dengan jasa. *wan
Komentar