nusabali

Datang Telat, Kertha-Maha Disentil Korupsi Waktu

  • www.nusabali.com-datang-telat-kertha-maha-disentil-korupsi-waktu

Pasangan Tjokorda Raka Kerthyasa-Pande Istri Maharani Primadewi (Kertha-Maha), Cabup-Cawabup Gianyar nomor urut 1, tandatangani komitmen pelayanan publik di Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali, Jalan Diponegoro Denpasar, Senin (4/6) siang.

Beber Visi Misi Layanan Publik Berbasis Digital di Hadapan ORI

DENPASAR, NusaBali
Paket calon yang diusung Golkar-Demokrat-Gerindra-PKPI-NasDem ini sempat disemprit korupsi waktu, karena terlambat datang ke Kantor ORI Bali sekitar 35 menit. Kertha-Maha tiba di Kantor ORI Bali, Senin siang pukul 11. 35 Wita, dengan didampingi Ketua Tim Pemenangan IB Nyoman Rai. Mereka terlambat sekitar 35 menit, karena undangan dari ORI Bali sebetulnya tepat pukul 11.00 Wita. Kertha-Maha diterima Kepala ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab, dan Asisten ORI Bali Ni Wayan Sri Widiyanti. “Sebenarnya, kita sudah lama menunggu. Karena bapak-ibu terlambat waktu, kita menjadi molor. Waktu adalah uang. Kalau terlambat begini, berarti ini sudah korupsi, korupsi waktu,” ujar Umar Alkhatab saat membuka pertemuan.

Cabup Tjokorda Raka Kerthyasa alias Cok Ibah pun menyampaikan permintaan maafnya. “Kami mohon maaf. Sebenarnya kami sudah siap hadir sejak awal. Namun, masyarakat mengundang kami di Gianyar, ya kami temui mereka sebagai bentuk sikap melayani,” kilah politisi senior Golkar asal Puri Agung Ubud, Gianyar ini.

Namun, bocoran yang diperoleh NusaBali, rombongan Kertha-Maha telat datang karena sempat muter-muter mencari lokasi Kantor ORI Bali. “Rombongan (Kertha-Maha) tadi lewat depan kantor, jadi muter lagi keliling (karena jalur satu arah, Red),” ungkap salah satu pentolan Tim Pemenangan Kertha-Maha.

Sementara, saat membeber visi misi di Kantor ORI Bali kemarin, Cabup Cok Ibah menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Gianyar. “Semuanya terbuka, transparan untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan visi misi kami ‘Menuju Gianyar yang Sejahtera, Mandiri, Cerdas, Nyaman, Asri, dan Ramah’. Pelayanan publik yang kami siapkan semuanya berbasis teknologi digital dengan akses Smart Village Gianyar, berbasis di banjar-banjar,” tandas Cok Ibah.

Cok Ibah menyebutkan, pelayanan publik yang akan diterapkan dengan sistem online adalah proses pengurusan perizinan. “Tidak seperti sekarang, proses perizinan campur baur. Perizinan lolos tanpa proteksi. Bagaimana pasar modern membobol desa-desa di Gianyar hingga mematikan pasar tradisional. Ke depan, perizinan kita atur secara online dan transparan, sehingga cegah praktik korupsi,” ujar mantan anggota Komisi IV DPRD Bali dua kali periode ini.

Layanan publik lainnya adalah menyelesaikan persoalan masyarakat yang saat ini kesulitan dalam melakukan akses ke ruang publik, karena Ubud diserbu investor akibat kebijakan pemerintah daerah yang tidak protektif. “Kami contohkan di Gianyar, ada kawasan yang disucikan, namun karena tanahnya dibeli investor, masyarakat yang hendak melaksanakan ritual keagamaan tidak bisa masuk. Ini masalah juga. Penataan tata ruang, sempadan sungai harus diatur dengan regulasi yang tegas, untuk kepentingan masyarakat. Desa adat dan stakeholder pariwisata harus dilibatkan,” katanya.

Sedangkan Cawabup Pande Istri Maharani mengatakan, sebagai satu-satunya kandidat perempuan di perhelatan Pilkada 2018 dan menjadi perempuan pertama yang maju ke Pilkada Gianyar, dirinya siap membela hak kaumnya, terutama untuk memperoleh pelayanan publik. Salah satu program yang disiapkan nanti adalah pelayanan kesehatan, yakni kanker serviks.

Usai menyampaikan visi misinya, Kertha-Maha diberi kesempatan berdialog dengan awak media yang mewakili masyarakat. Menyangkut masalah keberadaan seniman yang masih termarginalkan, Cok Ibah berjanji akan memfasilitasi seniman di Gianyar, terutama yang selama ini pentas ke luar daerah. “Kami harus akui para seniman masih banyak yang tidak diperhatikan. Banyak seniman yang masih menggunakan angkutan truk ketika pentas, sehingga keamanan dan keselamatan mere-ka di jalan terancam. Nanti kami sudah siapkan program asuransi bagi para seniman. Sebab, seni ini juga bagian dari pariwisata,” tegas Cok Ibah.

Soal penanganan para lansia (lanjut usia) yang sempat terlepas dari penyampaian visi misi Kertha-Maha, Pande Istri Maharani mengatakan, selain penanganan ibu-ibu dengan kanker serviks, pihaknya siapkan fokus penanganan lansia. “Kami akui masih banyak lansia yang tidak tertangani. Namun, kami perlu perjuangan supaya pola pikir masyarakat tidak malu menyerahkan orangtuanya yang lansia diurus pe-merintah. Caranya, menerapkan penanganan lansia berbasis banjar dan desa. Ini untuk menciptakan kondisi mental dan sosial lansia secara berkualitas,” jelas Srikandi Demokrat asal Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar ini.

Pande Maharani juga menegaskan komitmennya dalam memimpin Gianyar nanti adalah ‘tidak mau berjanji muluk-muluk, karena janji pastilah akan ditagih’. “Kami bekerja realistis dan terukur nanti. Kami tidak memberikan janji,” katanya.

Usai dialog kemarin, para kandidat menandatangani komitmen melaksanakan pelayanan publik. Ada 4 poin komitmen yang ditandatangani Kertha-Maha. Pertama, berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Gianyar ketika menjadi Bupati-Wakil Bupati. Kedua, berkomitmen bekerja sama dengan ORI Bali sebagai lembaga negara pengawasan pelayanan layanan publik dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Gianyar.

Ketiga, berkomitmen untuk dikoreksi oleh ORI Bali jika terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar. Keempat, berkomitmen menjalankan saran atau rekomendasi ORI Bali terkait dengan perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar.

Sementara itu, Umar Alkhatab mengatakan komitmen Kertha-Maha akan dipegang betul ketika nanti memimpin Gianyar. “Seperti pernyataan kandidat tadi, bekerja dengan realistis dan terukur. Tidak mau memberikan janji yang tidak bisa ditagih. Kami catat dan ini harus menjadi komitmen kandidat nantinya. Perlu dicatat, usai penandatanganan komitmen, kandidat siap untuk dikoreksi ketika nanti tidak melaksanakan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik,” tegas Umar Alkhatab. *nat

Komentar