Cagub–Cawagub Bali 2018 Belum Ada yang Komitmen Masalah Keamanan
Bali sebagai destinasi wisata dunia, sangat sensitif dengan masalah keamanan.
DENPASAR, NusaBali
Karenanya, Bali perlu pemimpin yang berkomitmen untuk menjaga keamanan. Namun Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali 2018 yang head to head di Pilgub Bali pada 27 Juni 2018, tidak satu pun pernah menyatakan program menyangkut soal keamanan ketika terpilih sebagai pemimpin Bali.
Soal keamanan tersebut mengemuka dan dibahas sejumlah tokoh Bali yang hadir di Simakrama Gubernur Bali dengan tema ‘Mencari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018 – 2023’ di Gedung Wiswa Sabha Utama, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (26/5) siang.
Simakrama ke-96 kemarin dipandu Kepala Bappeda dan Litbang Pemprov Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Hadir Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan sejumlah pembicara, yakni, Ketua Yayasan Swastika Bali I Wayan Bagiartha Negara, wartawan senior I Nyoman Wiratha, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Partha Adnyana, pakar Hukum Universitas Udayana Prof Dr Drs Yohanes Usfunan SH MHum, Panglingsir Puri Denbencingah Klungkung sekaligus Ketua FKUB Bali Ida Panglingsir Ageng Putra Sukahet.
Yohanes Usfunan mengatakan kehidupan berbangsa dan bernegara juga perlu diperhatikan oleh calon pemimpin Bali. Bagaimana keamanan Bali, penegakan hukum, pemerintahan yang bersih dan harmonis.
“Penegakan hukum yang berkaitan dengan terorisme. Harus punya nyali berani mencegah aksi terorisme bekerja sama dengan kepolisian. Ini harus menjadi nomor satu. Ini mencegah saudara-saudara kita yang berotak setan melakukan kegiatan teror,” ujarnya.
Yohanes Usfunan mengatakan, seorang pelaku terorisme mengajak anak- anak bunuh diri, itu sudah tidak ada dalam ajaran agama mana pun. “Maka pemimpin Bali ke depan harus jaga Bali yang harmonis. Kita tidak mau bom Bali 1 dan Bom Bali 2 terulang. Gubernur yang terpilih nanti harus punya nyali menjaga keamanan Bali,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Unud, ini.
Masalah keamanan juga disorot oleh akademisi Universitas Udayana I Ketut Wenten Aryawan. Menurut dia, Cagub-Cawagub Bali baik pasangan calon (paslon) nomor urut I Wayan Koster – Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS – Ace) dan paslon nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra – I Ketut Sudikerta (Mantra – Kerta) belum ada menyampaikan komitmennya terkait dengan masalah keamanan Bali.
“Ini juga masalah. Belum ada dari kedua paslon menyentuh masalah penanganan keamanan. Apalagi Bali adalah daerah pariwisata yang sangat sensitif dengan masalah keamanan. Untuk itu kita berharap paslon yang terpilih nanti melakukan penegakan hukum, berlaku adil terhadap semua warga masyarakat,” tutur Wenten Aryawan.
Sedangkan Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, mengatakan pilkada adalah ajang memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Sehingga jangan salah pilih. “Kali ini di Pilgub Bali 2018 hanya ada dua pilihan yang terbaik. Saran kami kepada masyarakat pilih pemimpin yang bisa sejahterakan masyarakat, jaga budaya Bali, dengan lingkungan bernafas Hindu Bali. Setiap pemimpin di Bali juga harus menjaga Bali dengan konsep Tri Hita Karana dan konsep Hindu Bali. Jangan jadi Jawa, jangan jadi Aceh apalagi jadi Western,” ujarnya.
Dia juga ingatkan calon pemimpin Bali ke depan minimal bisa melanjutkan program Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Wujudkan program pembangunan Bali dengan One Island One Management dengan meniadakan raja-raja kecil di kabupaten/kota. Gubernur Bali ke depan juga gubernur yang membela Bali di kancah nasional, membawa Bali ke kancah internasional.
“Program One Island One Mangement mencegah bupati jadi raja kecil. Gubernur Bali nanti adalah Gubernur Rakyat Bali. Jangan menjadi Gubernur Partai Politik, gubernur untuk saudara-saudaranya, keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Dan saya paling terakhir sampaikan beda pilihan itu biasa. Ketika usai Pilgub Bali kita berangkulan, lupakan perbedaan pilihan, bersatu membangun Bali,” tandasnya.
Ketua GIPI Bali IB Partha Adnyana menyebutkan dalam estafet kepemimpinan Bali ke depan harus ada komitmen Cagub-Cawagub yang menjadikan Bali sebagai pariwisata budaya dengan memperhatikan kapasitas Pulau Bali. Apalagi pusat target wisatawan 27 juta tahun depan. “Saya minta pemimpin Bali ke depan tempatkan pemimpin di OPD (organisasi perangkat daerah) yang terbaik di dinas pariwisata. Saya di GIPI Bali akan undang paslon kedua-duanya untuk meminta komitmennya tentang pariwisata budaya ini,” ucap Partha Adnyana.
Sementara Gubernur Pastika menyatakan sudah siap dengan proses transisi nanti. Kedua paslon adalah putra terbaik Bali. Masyarakat nanti harus memilih dengan rasional. Soal program Bali Mandara yang diharapkan berlanjut, Pastika mengatakan program Bali Mandara memang tidak cukup hanya 2 Jilid.
“Bali Mandara itu harusnya 5 jilid. Baru bisa benar-benar mewujudkan Bali Mandara yang sesungguhnya. Sekarang 2 periode kepemimpinan saya ini baru meletakkan pondasi yang kuat untuk maju ke depan lebih baik,” ujar mantan Kapolda Bali, ini.
Menurut Pastika, perbaikan budaya kerja, perkuat birokrasi, sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam harus diperkuat, kelola dengan baik dan transparan. Demokrasi juga harus diciptakan supaya makin baik. Sehingga ada kepercayaan kepada pemerintah. “Dalam simakrama ini kami harapkan manfaatkan saluran-saluran untuk penyampaian aspirasi ini. Silakan berikan masukan-masukan. Di simakrama boleh, di Podium Bali Bebas Bicara Apa saja setiap Minggu pagi silakan,” ujar Pastika.*nat
Karenanya, Bali perlu pemimpin yang berkomitmen untuk menjaga keamanan. Namun Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali 2018 yang head to head di Pilgub Bali pada 27 Juni 2018, tidak satu pun pernah menyatakan program menyangkut soal keamanan ketika terpilih sebagai pemimpin Bali.
Soal keamanan tersebut mengemuka dan dibahas sejumlah tokoh Bali yang hadir di Simakrama Gubernur Bali dengan tema ‘Mencari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018 – 2023’ di Gedung Wiswa Sabha Utama, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (26/5) siang.
Simakrama ke-96 kemarin dipandu Kepala Bappeda dan Litbang Pemprov Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Hadir Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan sejumlah pembicara, yakni, Ketua Yayasan Swastika Bali I Wayan Bagiartha Negara, wartawan senior I Nyoman Wiratha, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Partha Adnyana, pakar Hukum Universitas Udayana Prof Dr Drs Yohanes Usfunan SH MHum, Panglingsir Puri Denbencingah Klungkung sekaligus Ketua FKUB Bali Ida Panglingsir Ageng Putra Sukahet.
Yohanes Usfunan mengatakan kehidupan berbangsa dan bernegara juga perlu diperhatikan oleh calon pemimpin Bali. Bagaimana keamanan Bali, penegakan hukum, pemerintahan yang bersih dan harmonis.
“Penegakan hukum yang berkaitan dengan terorisme. Harus punya nyali berani mencegah aksi terorisme bekerja sama dengan kepolisian. Ini harus menjadi nomor satu. Ini mencegah saudara-saudara kita yang berotak setan melakukan kegiatan teror,” ujarnya.
Yohanes Usfunan mengatakan, seorang pelaku terorisme mengajak anak- anak bunuh diri, itu sudah tidak ada dalam ajaran agama mana pun. “Maka pemimpin Bali ke depan harus jaga Bali yang harmonis. Kita tidak mau bom Bali 1 dan Bom Bali 2 terulang. Gubernur yang terpilih nanti harus punya nyali menjaga keamanan Bali,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Unud, ini.
Masalah keamanan juga disorot oleh akademisi Universitas Udayana I Ketut Wenten Aryawan. Menurut dia, Cagub-Cawagub Bali baik pasangan calon (paslon) nomor urut I Wayan Koster – Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS – Ace) dan paslon nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra – I Ketut Sudikerta (Mantra – Kerta) belum ada menyampaikan komitmennya terkait dengan masalah keamanan Bali.
“Ini juga masalah. Belum ada dari kedua paslon menyentuh masalah penanganan keamanan. Apalagi Bali adalah daerah pariwisata yang sangat sensitif dengan masalah keamanan. Untuk itu kita berharap paslon yang terpilih nanti melakukan penegakan hukum, berlaku adil terhadap semua warga masyarakat,” tutur Wenten Aryawan.
Sedangkan Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, mengatakan pilkada adalah ajang memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Sehingga jangan salah pilih. “Kali ini di Pilgub Bali 2018 hanya ada dua pilihan yang terbaik. Saran kami kepada masyarakat pilih pemimpin yang bisa sejahterakan masyarakat, jaga budaya Bali, dengan lingkungan bernafas Hindu Bali. Setiap pemimpin di Bali juga harus menjaga Bali dengan konsep Tri Hita Karana dan konsep Hindu Bali. Jangan jadi Jawa, jangan jadi Aceh apalagi jadi Western,” ujarnya.
Dia juga ingatkan calon pemimpin Bali ke depan minimal bisa melanjutkan program Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Wujudkan program pembangunan Bali dengan One Island One Management dengan meniadakan raja-raja kecil di kabupaten/kota. Gubernur Bali ke depan juga gubernur yang membela Bali di kancah nasional, membawa Bali ke kancah internasional.
“Program One Island One Mangement mencegah bupati jadi raja kecil. Gubernur Bali nanti adalah Gubernur Rakyat Bali. Jangan menjadi Gubernur Partai Politik, gubernur untuk saudara-saudaranya, keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Dan saya paling terakhir sampaikan beda pilihan itu biasa. Ketika usai Pilgub Bali kita berangkulan, lupakan perbedaan pilihan, bersatu membangun Bali,” tandasnya.
Ketua GIPI Bali IB Partha Adnyana menyebutkan dalam estafet kepemimpinan Bali ke depan harus ada komitmen Cagub-Cawagub yang menjadikan Bali sebagai pariwisata budaya dengan memperhatikan kapasitas Pulau Bali. Apalagi pusat target wisatawan 27 juta tahun depan. “Saya minta pemimpin Bali ke depan tempatkan pemimpin di OPD (organisasi perangkat daerah) yang terbaik di dinas pariwisata. Saya di GIPI Bali akan undang paslon kedua-duanya untuk meminta komitmennya tentang pariwisata budaya ini,” ucap Partha Adnyana.
Sementara Gubernur Pastika menyatakan sudah siap dengan proses transisi nanti. Kedua paslon adalah putra terbaik Bali. Masyarakat nanti harus memilih dengan rasional. Soal program Bali Mandara yang diharapkan berlanjut, Pastika mengatakan program Bali Mandara memang tidak cukup hanya 2 Jilid.
“Bali Mandara itu harusnya 5 jilid. Baru bisa benar-benar mewujudkan Bali Mandara yang sesungguhnya. Sekarang 2 periode kepemimpinan saya ini baru meletakkan pondasi yang kuat untuk maju ke depan lebih baik,” ujar mantan Kapolda Bali, ini.
Menurut Pastika, perbaikan budaya kerja, perkuat birokrasi, sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam harus diperkuat, kelola dengan baik dan transparan. Demokrasi juga harus diciptakan supaya makin baik. Sehingga ada kepercayaan kepada pemerintah. “Dalam simakrama ini kami harapkan manfaatkan saluran-saluran untuk penyampaian aspirasi ini. Silakan berikan masukan-masukan. Di simakrama boleh, di Podium Bali Bebas Bicara Apa saja setiap Minggu pagi silakan,” ujar Pastika.*nat
Komentar