Unud Tangkal Paham Radikalisme Masuk

MANGUPURA, NusaBali
Belum lama ini, heboh beredar kabar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, telah memberhentikan dosen yang diduga terpapar paham radikalisme. Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana (Unud), Prof Dr I Nyoman Gde Antara MEng, menegaskan, tidak ada gerakan-gerakan di Unud. “Kami menjamin tidak ada gerakan-gerakan radikal yang menyusup ke kampus. Kami tegas, tidak ada,” tegasnya, Rabu (23/5).

Menurut Prof Antara, bila pemerintah pusat melakukan screening ulang terhadap dosen karena sel-sel radikalisme yang diduga tumbuh subur di kampus, Unud menyatakan tidak masalah bila hal itu dilakukan. Baginya, sebagai dosen, apalagi dosen di Perguruan Tinggi Negeri, sudah terikat dengan etika dan disiplin sebagai PNS yang mengabdi pada negara. “Silahkan saja kalau memang peraturannya seperti itu. Tidak ada masalah bagi kami. Kami mendukung hal seperti itu dan siap melaksanakan, apabila ada instruksi dan dasar hukumnya jelas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam proses penerimaan mahasiswa baru, Unud juga melakukan seleksi ketat, agar paham-paham radikalisme tidak menyusup ke kampus. Unud melihat track record calon mahasiswa sebelum diterima di Unud. “Kita berhati-hati dalam penerimaan mahasiswa, agar bagaimana dia mencintai almamater dan bangsanya. Tugas mereka adalah belajar, bukan membuat hal yang aneh-aneh, yang tidak jelas tujuannya,” jelas Prof Antara.

Selain paham radikal, kasus hate speech (ujaran kebencian) yang baru-baru ini dilontarkan seorang dosen di salah satu universitas di Sumatera Utara, juga menjadi kehati-hatian bagi universitas lainnya. Menurut Prof Antara, hal tersebut tidak mencerminkan kecerdasan berpikir secara intelektual. Seorang dosen memiliki intelijen yang tinggi, pasti tahu mana yang patut dan yang tidak. “Kepatutan itu penting sekali. Dengan daya nalar yang mereka miliki, seorang dosen saya kira tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Walaupun secara normatif kita tidak mengaturnya,” ujarnya.

“Saya kira faktor lingkungan ekternal sangat kuat terhadap kepribadian seseorang. Saya kira, rasa kebangsaannya yang lebih harus ditonjolkan di sini, karena orang inteletual belum tentu nasionalis,” sambungnya.

Dosen juga diingatkan jangan bermain politik praktis dalam masa-masa pilkada tahun ini dan tahun mendatang. Dosen sebagai akademisi yang terpelajar, jangan sampai ditarik kesana kemari mendukung salah satu paslon. “Kenetralan itu suatu keharusan. Jangan sampai kita ditarik ke sana kemari. Lebih baik bidang keilmuan kita perdalam dan kita wajib memberikan layanan yang seadil-adilnya. Jangan sampai orang-orang terpelajar malah yang buat masalah. Mestinya kita yang memberikan saran-saran yang konstruktif untuk berdemokrasi dan bernegara. Bukan justru kita yang dipanggil karena hate speech,” tandasnya. *ind