Juli, Elpiji 3 Kg Nonsubsidi Diluncurkan
Elpiji nonsubsidi 3 kg akan dinamai Brightgas dan peluncurannya sudah melewati masa uji coba seperti halnya tabung elpiji kemasan 5,5 kg.
JAKARTA, NusaBali
PT Pertamina (Persero) akan mengeluarkan produk baru Elpiji 3 kilogram (kg) nonsubsidi. Hal ini untuk melengkapi jenis Elpiji yang disediakan perusahaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat mampu.Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, Elpiji nonsubsidi tersebut akan diluncurkan pada Juli 2018. "Juli kami akan keluarkan Elpiji nonsubsidi 3 kg," kata Nicke, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/5).
Dikutip liputan6, Nicke mengungkapkan, Elpiji 3 kg nonsubsidi dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lantaran sebagian masyarakat mampu memilih menggunakan Elpiji 3 kg karena ukuran yang jauh lebih kecil dibanding Elpiji nonsubsidi yang telah dipasarkan sebelumnya. "Karena ada masyarakat yang mampu membutuhkan ukuran yang kecil," ucap dia.
Sebelumnya, Basuki Trikora Putra saat menjabat sebagai Senior Vice President (SPV) Non Fuel Marketing PT Pertamina (Persero) mengatakan, Pertamina telah mempersiapkan peluncuran Elpiji nonsubsidi 3 kg, yang akan diluncurkan pada 2018. "Kita masih dalam tahap persiapan, tapi 2018 kita rencanakan akan diluncurkan," kata Basuki.
Basuki mengungkapkan, Pertamina akan menamai Elpiji nonsubsidi dengan label Bright Gas 3 kg. Sebelumnya, Pertamina juga mengeluarkan Elpiji dengan merek Bright Gas untuk ukuran 5,5 kg. "Kemasan 3 kg, mereknya Bright Gas," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, sebelum dipasarkan, Pertamina melakukan uji pasar Elpiji nonsubsidi 3 kg secara bertahap terlebih dahulu. Hal ini untuk mengukur minat masyarakat terhadap produk baru tersebut.
"Kita cobalah bertahap seperti 5,5 kg, waktu itu kita lihat respons pasar seperti apa," tutur dia.
Saat ini Pertamina melakukan uji coba pasar pada kawasan perumahan di Tangerang Selatan, dengan jumlah 200 kepala keluarga (kk). "Kita masih uji coba. Uji cobanya di daerah kecil sekali, daerah Tangerang Selatan," tutur Basuki.
Sementara itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)- Komisi VII DPR bersama dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) bersepakat untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM selama Ramadhan dan Lebaran. Dirjen Migas Djoko Siswanto menjelaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuka posko nasional guna memastikan pasokan energi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H berjalan dengan baik.
Posko nasional ini mulai berlaku efektif pada H-15 s.d H+13 Lebaran, yaitu tanggal 31 Mei 2018 hingga 28 Juni 2018. Posko nasional sektor ESDM nantinya akan bertugas memantau kondisi terkini terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas (Liquefied Petroleum Gas/LPG, Jaringan Gas, Bahan Bakar Gas/BBG) hingga listrik. Di samping itu, posko nasional juga akan mengantisipasi kebencanaan geologi.
Seperti tahun sebelumnya, Badan Pengatur Hilir dan Minyak Gas Bumi (BPH Migas) ditunjuk sebagai koordinator dalam menjalankan tugas tersebut. BPH Migas akan melakukan pengumpulan serta inventarisasi data lapangan mengenai fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBM, gas dan listrik milik Badan Usaha serta potensi daerah rawan bencana.*ant
PT Pertamina (Persero) akan mengeluarkan produk baru Elpiji 3 kilogram (kg) nonsubsidi. Hal ini untuk melengkapi jenis Elpiji yang disediakan perusahaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat mampu.Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, Elpiji nonsubsidi tersebut akan diluncurkan pada Juli 2018. "Juli kami akan keluarkan Elpiji nonsubsidi 3 kg," kata Nicke, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/5).
Dikutip liputan6, Nicke mengungkapkan, Elpiji 3 kg nonsubsidi dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lantaran sebagian masyarakat mampu memilih menggunakan Elpiji 3 kg karena ukuran yang jauh lebih kecil dibanding Elpiji nonsubsidi yang telah dipasarkan sebelumnya. "Karena ada masyarakat yang mampu membutuhkan ukuran yang kecil," ucap dia.
Sebelumnya, Basuki Trikora Putra saat menjabat sebagai Senior Vice President (SPV) Non Fuel Marketing PT Pertamina (Persero) mengatakan, Pertamina telah mempersiapkan peluncuran Elpiji nonsubsidi 3 kg, yang akan diluncurkan pada 2018. "Kita masih dalam tahap persiapan, tapi 2018 kita rencanakan akan diluncurkan," kata Basuki.
Basuki mengungkapkan, Pertamina akan menamai Elpiji nonsubsidi dengan label Bright Gas 3 kg. Sebelumnya, Pertamina juga mengeluarkan Elpiji dengan merek Bright Gas untuk ukuran 5,5 kg. "Kemasan 3 kg, mereknya Bright Gas," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, sebelum dipasarkan, Pertamina melakukan uji pasar Elpiji nonsubsidi 3 kg secara bertahap terlebih dahulu. Hal ini untuk mengukur minat masyarakat terhadap produk baru tersebut.
"Kita cobalah bertahap seperti 5,5 kg, waktu itu kita lihat respons pasar seperti apa," tutur dia.
Saat ini Pertamina melakukan uji coba pasar pada kawasan perumahan di Tangerang Selatan, dengan jumlah 200 kepala keluarga (kk). "Kita masih uji coba. Uji cobanya di daerah kecil sekali, daerah Tangerang Selatan," tutur Basuki.
Sementara itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)- Komisi VII DPR bersama dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) bersepakat untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM selama Ramadhan dan Lebaran. Dirjen Migas Djoko Siswanto menjelaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuka posko nasional guna memastikan pasokan energi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H berjalan dengan baik.
Posko nasional ini mulai berlaku efektif pada H-15 s.d H+13 Lebaran, yaitu tanggal 31 Mei 2018 hingga 28 Juni 2018. Posko nasional sektor ESDM nantinya akan bertugas memantau kondisi terkini terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas (Liquefied Petroleum Gas/LPG, Jaringan Gas, Bahan Bakar Gas/BBG) hingga listrik. Di samping itu, posko nasional juga akan mengantisipasi kebencanaan geologi.
Seperti tahun sebelumnya, Badan Pengatur Hilir dan Minyak Gas Bumi (BPH Migas) ditunjuk sebagai koordinator dalam menjalankan tugas tersebut. BPH Migas akan melakukan pengumpulan serta inventarisasi data lapangan mengenai fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBM, gas dan listrik milik Badan Usaha serta potensi daerah rawan bencana.*ant
Komentar