Edukasi Penyaluran Bansos Non Tunai, Wabup Ingatkan Sosialisasi Menyeluruh
Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan membuka acara edukasi peyaluran bantuan sosial non tunai kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM), di Hotel Jimbarawana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana, Selasa (8/5).
NEGARA, NusaBali
Dalam acara yang dihadari Kepala Dinas Sosial Jembrana I Wayan Gorim, para pendamping program keluarga harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta agen bank di Kabupaten Jembrana itu, Wabup Kembang mengingatkan agar edukasi penyaluran bansos non tunai itu, juga disosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat, khususnya penerima bantuan.
Menurut Wabup Kembang, perlu sosialisasi yang baik dari setiap program yang diluncurkan pemerintah. Caranya, dengan menyentuh langsung penerima, sehingga mereka benar-benar paham, bagaimana mekanisme serta manfaat langsung bantuan yang diberikan. Karena itu, dalam melaksanakan sosialisasi, diharapkan tidak hanya sebatas mengundang perwakilan. Tetapi penting turun langsung ke desa, mengundang seluruh penerima, dan bila perlu disimulasikan mekanismenya, sehingga masyarakat benar-benar paham.
“Saya khawatir karena tidak mengerti, masyarakat penerima bantuan justu enggan menggunakan, sehingga program yang digulirkan menjadi sia-sia. Hal seperti inilah perlu kerja sama kita semua. Pihak pendamping program keluarga harapan juga saya minta untuk lebih sering turun ke lapangan.” pintanya.
Wabup Kembang menegaskan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemkab Jembrana yang juga telah menerapkan sistem non tunai. Program pengentasan kemiskinan dinilainya efektif mengurangi jumlah KK miskin di Jembrana tiap tahunnya. Dari data yang terhimpun pada tahun 2010, KK miskin di Jembrana berjumlah 5.597 KK (17.623 jiwa), dan pada tahun 2017 jumlah KK miskin di Jembrana tercatat 3.283 KK (10.326 jiwa), atau terjadi penurupan sebesar 2.314 KK (7297 jiwa). “Kemiskinan bisa kita entaskan dengan cara kerja bersama, dan dengan adanya kegiatan edukasi ini, masyarakat bisa lebih paham tentang program non tunai, sehingga diharapkan kemiskinan di Jembrana bisa segera tertuntaskan,” ujarnya.
Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Teguh Setiadi, mengatakan acara edukasi menyangkut penyaluran bansos non tunai ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan, baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT). Begitu juga memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program maupun mekanisme pengaduan. *
Dalam acara yang dihadari Kepala Dinas Sosial Jembrana I Wayan Gorim, para pendamping program keluarga harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta agen bank di Kabupaten Jembrana itu, Wabup Kembang mengingatkan agar edukasi penyaluran bansos non tunai itu, juga disosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat, khususnya penerima bantuan.
Menurut Wabup Kembang, perlu sosialisasi yang baik dari setiap program yang diluncurkan pemerintah. Caranya, dengan menyentuh langsung penerima, sehingga mereka benar-benar paham, bagaimana mekanisme serta manfaat langsung bantuan yang diberikan. Karena itu, dalam melaksanakan sosialisasi, diharapkan tidak hanya sebatas mengundang perwakilan. Tetapi penting turun langsung ke desa, mengundang seluruh penerima, dan bila perlu disimulasikan mekanismenya, sehingga masyarakat benar-benar paham.
“Saya khawatir karena tidak mengerti, masyarakat penerima bantuan justu enggan menggunakan, sehingga program yang digulirkan menjadi sia-sia. Hal seperti inilah perlu kerja sama kita semua. Pihak pendamping program keluarga harapan juga saya minta untuk lebih sering turun ke lapangan.” pintanya.
Wabup Kembang menegaskan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemkab Jembrana yang juga telah menerapkan sistem non tunai. Program pengentasan kemiskinan dinilainya efektif mengurangi jumlah KK miskin di Jembrana tiap tahunnya. Dari data yang terhimpun pada tahun 2010, KK miskin di Jembrana berjumlah 5.597 KK (17.623 jiwa), dan pada tahun 2017 jumlah KK miskin di Jembrana tercatat 3.283 KK (10.326 jiwa), atau terjadi penurupan sebesar 2.314 KK (7297 jiwa). “Kemiskinan bisa kita entaskan dengan cara kerja bersama, dan dengan adanya kegiatan edukasi ini, masyarakat bisa lebih paham tentang program non tunai, sehingga diharapkan kemiskinan di Jembrana bisa segera tertuntaskan,” ujarnya.
Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Teguh Setiadi, mengatakan acara edukasi menyangkut penyaluran bansos non tunai ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan, baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT). Begitu juga memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program maupun mekanisme pengaduan. *
Komentar