Siapkan Pelayanan Publik Terintegrasi
Koster-Ace Gulirkan Program Wifi Gratis Seluruh Bali
DENPASAR, NusaBali
Pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Cok Ace), Cagub-Cawagub Bali nomor urut 1 yang diusung PDIP-Hanura-PKPI-PAN-PKB-PPP, paparkan visi misi di Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali, Senin (7/5) pagi. Dalam visi misinya, Koster-Ace siapkan pelayanan publik terintegrasi, yang salah satunya satunya adalah menyiapkan Wifi (layanan internet) gratis dan quick respons untuk keamanan turis di Bali.
Koster-Ace tiba di Kantor ORI Perwakilan Bali, Jalan Diponegoro Denpasar, Senin pagi pukul 09.54 Wita, dengan didampingi LO (penghubung) I Nyoman Satria dan timnya. Mereka diterima langsung Ketua ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab dan Asisten ORI Perwakilan Bali Ni Wayan Sri Widhiyanti.
Begitu tiba di Kantor ORI Perwakilan Bali, Cagub Wayan Koster tidak langsung menyampaikan visi misinya, namun terlebih dulu keliling melihat suasana dan setiap sudut kantor. Cagub yang notabene Ketua DPD PDIP Bali ini menyatakan keprihatinannya dengan keberadaan Kantor ORI Perwakilan Bali, yang dianggap tidak representatif.
Sementara, dalam pemaparan visi misinya di hadapan ORI Perwakilan Bali, Cagub Wayan Koster menyatakan telah siapkan program layanan publik terintegrasi. Tidak hanya menyangkut layanan publik yang nyaman dan memadai ketika masyarakat datang mengurus izin-izin ke perkantoran, tapi juga siapkan sejumlah efektivitas dan kecepatan dalam pelayanan untuk masyarakat.
Layanan publik ala Koster-Ace adalah layanan publik terintegrasi yang selaras dengan visi misi ‘One Island Management’. ”Bali sebagai daerah internasional, perlu layanan publik yang setara dengan negara-negara Eropa. Minimal sejajar dengan Singapura,” jelas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini.
Menurut Koster, berbagai jenis layanan publik yang siap terintegrasi dalama pengelolaan ‘One Island Managament’ adalah mulai dari layanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan sampai dengan perizinan dan masalah keamanan. Pasalnya, Bali adalah daerah pariwisata, pulau internasional di mana orang asing banyak berkunjung.
“Model layanan kesehatan, kami siapkan tenaga kesehatan di kabupaten/kota. Polanya terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran kabupaten/kota berbeda-beda kemampuannya. Nah, kita bisa siapkan dana provinsi untuk menyiapkan layanan publik ini di daerah,” tandas Koster.
“Misalnya, di RSUD Buleleng jumlah dokter spesialis kandungan masih terbatas, maka Provinsi Bali bisa arahkan para dokter spesialis kandungan yang ikatan dinas di Buleleng dengan insentif lebih baik, supaya mereka tidak numplek di Denpasar,” lanjut politisi yang selama duduk di Komisi X DPR ikut andil melahirkan regulasi yang mensejahterakan kalangan guru ini.
Koster juga siap perjuangkan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat Bali secara terintegrasi dengan sistem online. “Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sudah baik. Tapi, kalau kami dipercaya, kami siapkan polanya lebih baik lagi. Jika perlu, JKBM ini kita sampaikan ke Presiden Jokowi supaya kembali diberlakukan di Bali. Harus ada pengecualian, karena masyarakat selama ini riil mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKBM, tanpa bayar apa-apa. JKBM beda dengan pelayanan kesehatan lain yang sifatnya premi, bahkan cenderung membuat APBN tekor, karena pakai nggak dipakai tetap bayar premi,” beber Koster.
Sedangkan di bidang pendidikan, Koster menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan pendidikan yang maksimal dan sistem online. Dia mencontohkan pengalaman sebagai anggota Komisi X DPR RI (yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, budaya, pariwisata). Menurut Koster, di Kementerian Pendidikan ketika sistem belum online, awalnya para guru besar yang akan mengurus perpanja-ngan guru besarnya harus antre. Mereka duduk menunggu di lorong.
“Sudah datang jauh-jauh dari luar daerah, yang melayani gurtu besar ini staf-staf biasa. Mereka guru besar lho. Saat itulah saya minta kepada Dirjen Pendidikan Tinggi agar sistemnya dipangkas, birokrasinya diperpendek. Dan, diberlakukanlah sistem online. Sekarang sudah lumayan bagus pelayanannya.”
Koster menyatakan, pola ini akan diberlakukan di Bali. Bukan hanya layanan pendidikan, tapi juga untuk layanan bidang infrastruktur seperti akses jalan dan trotoar yang memadai bagi pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas. Hal ini belajar dari kasus-kasus orang asing tercemplung ke trotoar di kawasan wisata.
Selain itu, Koster-Ace juga siapkan pross perizinan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. “Yang 10 meja dijadikan 1 meja. Bahkan bila perlu tanpa meja, karena sistemnya online,” ujar mantan Ketua Tim Kampanye Provinsi Bali Capres-Cawapres Jokowi- JK di Pilpres 2014 ini.
Untuk penerapan layanan online ini, kata Koster, perlu disiapkan sistem terintegrasi menyeluruh di Bali, terutama untuk akses internet. Ketika dipercaya memimpin Bali, Koster-Ace akan menyiapkan fasilitas Wifi gratis untuk masyarakat. “Wifi gratis ini untuk masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Sehingga masyarakat tidak susah-susah mengakses informasi dan layanan secara online. Ini bisa dengan dana APBN dan APBD,” tegas Koster.
Sementara, Cawagub Cok Ace mengatakan selain siapkan Wifi gratis terpasang di seluruh kabupaten/kota, juga menyiapkan layanan publik untuk keamanan turis yang datang ke Bali. Menurut Cok Ace, hal tersebut belajar dari kasus-kasus kejahatan yang menimpa turis asing di Bali.
“Meskipun kasus turis asing dibunuh, dirampok atau dicopet relatif kecil jumlahnya di Bali, tapi kita perlu siapkan layanan publik yang memadai sebagai daerah pariwisata. Ini perlu sinergi dengan pihak kepolisian,” jelas tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud yang mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini.
“Kita siapkan nanti CCTV di sejumlah tempat di Bali. Tujuannya, antisipasi dan pantau tindak kejahatan dan memberikan rasa aman bagi krama Bali. Tentunya memaksimalkan pola pengamanan daerah. Ketika saya menjadi Bupati Gianyar, pecalang desa adat dan jajaran kepolisian sangat sinergis pola layanan keamanannya, sehingga daerah-daerah wisata itu terkawal betul,” lanjut Cok Ace yang kini menjabat Ketua BPD PHRI Bali.
Selain itu, kata Cok Ace, pihaknya juga siapkan respons cepat petugas terhadap layanan keamanan dan penyelamatan bagi turis asing atau krama Bali yang mengalami musibah di kawasan pariwisata, seperti kasus tenggelam di pantai. “Pola reaksi cepat dan tanggap darurat kita tingkatkan,” tegas Cok Ace.
Sementara itu, setelah acara penyampaian visi misi dan komitmen pelayanan publik, Koster-Ace kemarin menandatangani surat pernyataan komitmen bersama ORI Perwakilan Bali. Komitmen layanan publik yang ditandatangai kemarin berisi empat item. Pertama, berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Provinsi Bali selama menjalani sebagai Gubernur Bali dan Wakil Guber-nur Bali.
Kedua, berkomitmen bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik dalam meningkatkat kualitas pelayanan publik di Provinsi Bali. Ketiga, berkomitmen untuk dikoreksi oleh Ombudsman RI Perwakilan Bali terkait penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan publik di Provinsi Bali. Keempat, berkomitmen menjalani saran dan rekomendasi Ombudsman RI terkait dengan pelayanan publik di Provinsi Bali.
Di sisi lain, Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menyatakan kegiatan ini digelar agar publik mengetahui visi, misi, dan program kerja pasangan Koster-Ace dalam hal pelayanan publik di Bali, jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018-2023. "Kita memimpikan pelayanan publik di Bali setara dengan Eropa. Kenapa demikian, karena Bali ini pulau internasional, peristiwa ber-sejarah besar banyak terjadi di sini, tapi pelayanan publiknya belum setara dengan negara-negara di Eropa. Kenapa itu penting, agar warna Bali sebagai island of love, island of tolerants tercermin secara visual," harap Umar Alkhatab. *nat
Koster-Ace tiba di Kantor ORI Perwakilan Bali, Jalan Diponegoro Denpasar, Senin pagi pukul 09.54 Wita, dengan didampingi LO (penghubung) I Nyoman Satria dan timnya. Mereka diterima langsung Ketua ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab dan Asisten ORI Perwakilan Bali Ni Wayan Sri Widhiyanti.
Begitu tiba di Kantor ORI Perwakilan Bali, Cagub Wayan Koster tidak langsung menyampaikan visi misinya, namun terlebih dulu keliling melihat suasana dan setiap sudut kantor. Cagub yang notabene Ketua DPD PDIP Bali ini menyatakan keprihatinannya dengan keberadaan Kantor ORI Perwakilan Bali, yang dianggap tidak representatif.
Sementara, dalam pemaparan visi misinya di hadapan ORI Perwakilan Bali, Cagub Wayan Koster menyatakan telah siapkan program layanan publik terintegrasi. Tidak hanya menyangkut layanan publik yang nyaman dan memadai ketika masyarakat datang mengurus izin-izin ke perkantoran, tapi juga siapkan sejumlah efektivitas dan kecepatan dalam pelayanan untuk masyarakat.
Layanan publik ala Koster-Ace adalah layanan publik terintegrasi yang selaras dengan visi misi ‘One Island Management’. ”Bali sebagai daerah internasional, perlu layanan publik yang setara dengan negara-negara Eropa. Minimal sejajar dengan Singapura,” jelas politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini.
Menurut Koster, berbagai jenis layanan publik yang siap terintegrasi dalama pengelolaan ‘One Island Managament’ adalah mulai dari layanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan sampai dengan perizinan dan masalah keamanan. Pasalnya, Bali adalah daerah pariwisata, pulau internasional di mana orang asing banyak berkunjung.
“Model layanan kesehatan, kami siapkan tenaga kesehatan di kabupaten/kota. Polanya terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran kabupaten/kota berbeda-beda kemampuannya. Nah, kita bisa siapkan dana provinsi untuk menyiapkan layanan publik ini di daerah,” tandas Koster.
“Misalnya, di RSUD Buleleng jumlah dokter spesialis kandungan masih terbatas, maka Provinsi Bali bisa arahkan para dokter spesialis kandungan yang ikatan dinas di Buleleng dengan insentif lebih baik, supaya mereka tidak numplek di Denpasar,” lanjut politisi yang selama duduk di Komisi X DPR ikut andil melahirkan regulasi yang mensejahterakan kalangan guru ini.
Koster juga siap perjuangkan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat Bali secara terintegrasi dengan sistem online. “Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sudah baik. Tapi, kalau kami dipercaya, kami siapkan polanya lebih baik lagi. Jika perlu, JKBM ini kita sampaikan ke Presiden Jokowi supaya kembali diberlakukan di Bali. Harus ada pengecualian, karena masyarakat selama ini riil mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKBM, tanpa bayar apa-apa. JKBM beda dengan pelayanan kesehatan lain yang sifatnya premi, bahkan cenderung membuat APBN tekor, karena pakai nggak dipakai tetap bayar premi,” beber Koster.
Sedangkan di bidang pendidikan, Koster menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan pendidikan yang maksimal dan sistem online. Dia mencontohkan pengalaman sebagai anggota Komisi X DPR RI (yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, budaya, pariwisata). Menurut Koster, di Kementerian Pendidikan ketika sistem belum online, awalnya para guru besar yang akan mengurus perpanja-ngan guru besarnya harus antre. Mereka duduk menunggu di lorong.
“Sudah datang jauh-jauh dari luar daerah, yang melayani gurtu besar ini staf-staf biasa. Mereka guru besar lho. Saat itulah saya minta kepada Dirjen Pendidikan Tinggi agar sistemnya dipangkas, birokrasinya diperpendek. Dan, diberlakukanlah sistem online. Sekarang sudah lumayan bagus pelayanannya.”
Koster menyatakan, pola ini akan diberlakukan di Bali. Bukan hanya layanan pendidikan, tapi juga untuk layanan bidang infrastruktur seperti akses jalan dan trotoar yang memadai bagi pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas. Hal ini belajar dari kasus-kasus orang asing tercemplung ke trotoar di kawasan wisata.
Selain itu, Koster-Ace juga siapkan pross perizinan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. “Yang 10 meja dijadikan 1 meja. Bahkan bila perlu tanpa meja, karena sistemnya online,” ujar mantan Ketua Tim Kampanye Provinsi Bali Capres-Cawapres Jokowi- JK di Pilpres 2014 ini.
Untuk penerapan layanan online ini, kata Koster, perlu disiapkan sistem terintegrasi menyeluruh di Bali, terutama untuk akses internet. Ketika dipercaya memimpin Bali, Koster-Ace akan menyiapkan fasilitas Wifi gratis untuk masyarakat. “Wifi gratis ini untuk masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Sehingga masyarakat tidak susah-susah mengakses informasi dan layanan secara online. Ini bisa dengan dana APBN dan APBD,” tegas Koster.
Sementara, Cawagub Cok Ace mengatakan selain siapkan Wifi gratis terpasang di seluruh kabupaten/kota, juga menyiapkan layanan publik untuk keamanan turis yang datang ke Bali. Menurut Cok Ace, hal tersebut belajar dari kasus-kasus kejahatan yang menimpa turis asing di Bali.
“Meskipun kasus turis asing dibunuh, dirampok atau dicopet relatif kecil jumlahnya di Bali, tapi kita perlu siapkan layanan publik yang memadai sebagai daerah pariwisata. Ini perlu sinergi dengan pihak kepolisian,” jelas tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud yang mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini.
“Kita siapkan nanti CCTV di sejumlah tempat di Bali. Tujuannya, antisipasi dan pantau tindak kejahatan dan memberikan rasa aman bagi krama Bali. Tentunya memaksimalkan pola pengamanan daerah. Ketika saya menjadi Bupati Gianyar, pecalang desa adat dan jajaran kepolisian sangat sinergis pola layanan keamanannya, sehingga daerah-daerah wisata itu terkawal betul,” lanjut Cok Ace yang kini menjabat Ketua BPD PHRI Bali.
Selain itu, kata Cok Ace, pihaknya juga siapkan respons cepat petugas terhadap layanan keamanan dan penyelamatan bagi turis asing atau krama Bali yang mengalami musibah di kawasan pariwisata, seperti kasus tenggelam di pantai. “Pola reaksi cepat dan tanggap darurat kita tingkatkan,” tegas Cok Ace.
Sementara itu, setelah acara penyampaian visi misi dan komitmen pelayanan publik, Koster-Ace kemarin menandatangani surat pernyataan komitmen bersama ORI Perwakilan Bali. Komitmen layanan publik yang ditandatangai kemarin berisi empat item. Pertama, berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Provinsi Bali selama menjalani sebagai Gubernur Bali dan Wakil Guber-nur Bali.
Kedua, berkomitmen bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik dalam meningkatkat kualitas pelayanan publik di Provinsi Bali. Ketiga, berkomitmen untuk dikoreksi oleh Ombudsman RI Perwakilan Bali terkait penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan publik di Provinsi Bali. Keempat, berkomitmen menjalani saran dan rekomendasi Ombudsman RI terkait dengan pelayanan publik di Provinsi Bali.
Di sisi lain, Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menyatakan kegiatan ini digelar agar publik mengetahui visi, misi, dan program kerja pasangan Koster-Ace dalam hal pelayanan publik di Bali, jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018-2023. "Kita memimpikan pelayanan publik di Bali setara dengan Eropa. Kenapa demikian, karena Bali ini pulau internasional, peristiwa ber-sejarah besar banyak terjadi di sini, tapi pelayanan publiknya belum setara dengan negara-negara di Eropa. Kenapa itu penting, agar warna Bali sebagai island of love, island of tolerants tercermin secara visual," harap Umar Alkhatab. *nat
Komentar