MPP Belum Layak Dilaunching
Sebelum diresmikan, rencananya dipantau utusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman.
AMLAPURA, NusaBali
Sekda Karangasem I Ged Adnya Muliadi didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu I Wayan Putu Laba Erawan meninjau MPP (mal pelayanan publik) di Gedung UKM Center Jalan Gajah Mada Amlapura, Minggu (29/4). Menurut Sekda Adnya Muliadi, MPP yang dioperasikan sejak Senin (2/4) belum layak dilaunching atau diresmikan. Alasannya, belum dilengkapi ruang menyusui, belum ada ruang khusus bebas merokok, belum tersedia ruang khusus penyandang disabilitas, pendingin ruangan belum memadai, jaringan internet belum optimal, dan sebagainya.
Adnya Muliadi menegaskasn, secara umum pelayanan telah berjalan sesuai harapan. Tinggal melakukan penataan di beberapa bagian agar layak menyandang predikat mal pelayanan publik mengacu Perpres No 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Permenpan RB No 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Hasil evaluasi selama pelayanan dari tanggal 2-27 April, melahirkan banyak masukan yang segera mendapatkan solusi. “Jadinya selama ini kami lakukan, tidak ada mengubah gedung tetapi melakukan penataan agar lebih representatif penggunaannya,” kata Adnya Muliadi.
Guna mengejar target agar mal pelayanan publik bisa diresmikan bertepatan HUT Kota Amlapura, 22 Juni 2018, penataan terus dilakukan. Hanya saja, sebelum diresmikan, rencananya dipantau utusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman. Jika kedua lembaga itu telah merekomendasikan, barulah mal pelayanan publik bisa diresmikan. “Makanya kami masih melakukan perbaikan dan penataan agar memenuhi standar sesuai yang diamanatkan Perpres No 91 tahun 2017 dan Permenpan RB No 23 tahun 2017,” tambahnya.
Meski demikian, selama ini secara umum masyarakat terlayani dengan optimal. Misalnya pelayanan rekam e-KTP, pelayanan terhadap pelanggan PDAM yang membeludak mengurus sambungan baru atau membayar rekening. Terpisah, Direktur PDAM Karangasem, I Gusti Made Singarsi, mengatakan pelayanan untuk pelanggan PDAM rata-rata 2.000 pelanggan per hari datang hendak membayar rekening air atau mengurus sambungan baru, tidak pernah ada kendala. “Kami lancar-lancar saja memberikan pelayanan. Kami telah terbiasa melayani banyak orang, telah kami bangun sistem kerja yang profesional,” jelas Gusti Made Singarsi.
Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, I Wayan Sumidia, mengakui masih mengalami kendala mengoptimalkan pelayanan. “Akses internet belum optimal, sehingga belum optimal melayani perekaman langsung cetak di Gedung UKM Center. Akses jaringan internet akan kami tingkatkan,” jelas Wayan Sumidia. *k16
Sekda Karangasem I Ged Adnya Muliadi didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu I Wayan Putu Laba Erawan meninjau MPP (mal pelayanan publik) di Gedung UKM Center Jalan Gajah Mada Amlapura, Minggu (29/4). Menurut Sekda Adnya Muliadi, MPP yang dioperasikan sejak Senin (2/4) belum layak dilaunching atau diresmikan. Alasannya, belum dilengkapi ruang menyusui, belum ada ruang khusus bebas merokok, belum tersedia ruang khusus penyandang disabilitas, pendingin ruangan belum memadai, jaringan internet belum optimal, dan sebagainya.
Adnya Muliadi menegaskasn, secara umum pelayanan telah berjalan sesuai harapan. Tinggal melakukan penataan di beberapa bagian agar layak menyandang predikat mal pelayanan publik mengacu Perpres No 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Permenpan RB No 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Hasil evaluasi selama pelayanan dari tanggal 2-27 April, melahirkan banyak masukan yang segera mendapatkan solusi. “Jadinya selama ini kami lakukan, tidak ada mengubah gedung tetapi melakukan penataan agar lebih representatif penggunaannya,” kata Adnya Muliadi.
Guna mengejar target agar mal pelayanan publik bisa diresmikan bertepatan HUT Kota Amlapura, 22 Juni 2018, penataan terus dilakukan. Hanya saja, sebelum diresmikan, rencananya dipantau utusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman. Jika kedua lembaga itu telah merekomendasikan, barulah mal pelayanan publik bisa diresmikan. “Makanya kami masih melakukan perbaikan dan penataan agar memenuhi standar sesuai yang diamanatkan Perpres No 91 tahun 2017 dan Permenpan RB No 23 tahun 2017,” tambahnya.
Meski demikian, selama ini secara umum masyarakat terlayani dengan optimal. Misalnya pelayanan rekam e-KTP, pelayanan terhadap pelanggan PDAM yang membeludak mengurus sambungan baru atau membayar rekening. Terpisah, Direktur PDAM Karangasem, I Gusti Made Singarsi, mengatakan pelayanan untuk pelanggan PDAM rata-rata 2.000 pelanggan per hari datang hendak membayar rekening air atau mengurus sambungan baru, tidak pernah ada kendala. “Kami lancar-lancar saja memberikan pelayanan. Kami telah terbiasa melayani banyak orang, telah kami bangun sistem kerja yang profesional,” jelas Gusti Made Singarsi.
Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, I Wayan Sumidia, mengakui masih mengalami kendala mengoptimalkan pelayanan. “Akses internet belum optimal, sehingga belum optimal melayani perekaman langsung cetak di Gedung UKM Center. Akses jaringan internet akan kami tingkatkan,” jelas Wayan Sumidia. *k16
Komentar