Menang Bidding Belum Jaminan Host PON
Imam Nahrawi selaku wakil pemerintah di Bidang olahraga disebutkan memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan host PON XXI/2024.
DENPASAR, NusaBali
Meski daerah yang mencalonkan diri menjadi host dan menang dalam proses bidding tuan rumah PON XXI/2024, Selasa (24/4) di Jakarta, namun belum jaminan bisa menggelar multi event empat tahunan antar provinsi. Sebab, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) memiliki kewenangan penuh menentukan daerah mana menjadi host PON.
Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi di Denpasar, Selasa (17/4), proses bidding tujuannya hanya untuk mencari peringkatbagi daerah yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah PON 2024. Jadi, yang menang proses bidding hanya sifatnya ditaruh di peringkat pertama. Lantas belum tentu akan menjadi tuan rumah langsung, namun masih harus dipertimbangkan lagi oleh Menpora dan setelah itu diputuskan Menpora. "Kewenangan penuh ada di tangan Menpora," tegas Suwandi.
Dengan kondisi seperti itu, pemenang bidding tidak otomatis menjadi pelaksanaan PON yang digulirkan empat tahun sekali. Semua itu menurut Suwandi, tetap diputuskan Pemerintah melalui Menpora. Jadi, memiliki otoritas/kewewenangan penuh hanyalah Menpora. Kenapa demikian, karena event PON merupakan kerjaan dari Pemerintah. Sementara KONI hanya sifatnya sebagai pembantu Pemerintah di bidang olahraga. Pertimbangan lain kata dia, fasilitas seperti venue, akomodasi perhotelan, transportasi, dan kondisi daerah bersangkutan menjadi faktor pertimbangan tersendiri. Termasuk dari sisi keamanan di daerah bersangkutan.
Makanya, selain fokus sowan ke masing-masing KONI Provinsi di Indonesia yang telah berakhir beberapa waktu yang lalu dengan tur ke Papua dan Papua Barat, faktor penunjang lainnya memang menjadi urgent untuk diperhatikan. Termasuk faktor sumber daya manusia (SDM) apakah dinilai siap menggelar pertandingan sekelas PON.
"Jadi daerah yang rangking 1 di bidding dari sisi jumlah dukungan voter, bisa saja yang diberikan kesempatan selaku host PON, daerah yang rangking 2. Itu terjadi, bilamana yang menang dalam proses bidding nanti, faktor penunjang untuk melaksanakan event PON tidak memadai. Makanya, Bali melengkapi segala pasilitas penunjang bersama NTB yang mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama Bali. "Makanya Bali selalu mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk optimis menang di bidding," papar Suwandi.
Dimana, voter dalam pemilihan Host PON diakui ada 34 suara yang berasal dari KONI se-Indonesia. Lima diantaranya sudah pasti akan menjadi milik provinsi yang mengajukan sebagai tuan rumah yakni Aceh-Sumut, Bali-NTB dan Kalimantan Selatan. Untuk bisa memenangkan Bidding, diakui Suwandi minimal calon tuan rumah mendapat dukungan 18 suara. "Itu tidak mudah, perlu kerja keras," tegas Suwandi.*dek
Meski daerah yang mencalonkan diri menjadi host dan menang dalam proses bidding tuan rumah PON XXI/2024, Selasa (24/4) di Jakarta, namun belum jaminan bisa menggelar multi event empat tahunan antar provinsi. Sebab, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) memiliki kewenangan penuh menentukan daerah mana menjadi host PON.
Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi di Denpasar, Selasa (17/4), proses bidding tujuannya hanya untuk mencari peringkatbagi daerah yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah PON 2024. Jadi, yang menang proses bidding hanya sifatnya ditaruh di peringkat pertama. Lantas belum tentu akan menjadi tuan rumah langsung, namun masih harus dipertimbangkan lagi oleh Menpora dan setelah itu diputuskan Menpora. "Kewenangan penuh ada di tangan Menpora," tegas Suwandi.
Dengan kondisi seperti itu, pemenang bidding tidak otomatis menjadi pelaksanaan PON yang digulirkan empat tahun sekali. Semua itu menurut Suwandi, tetap diputuskan Pemerintah melalui Menpora. Jadi, memiliki otoritas/kewewenangan penuh hanyalah Menpora. Kenapa demikian, karena event PON merupakan kerjaan dari Pemerintah. Sementara KONI hanya sifatnya sebagai pembantu Pemerintah di bidang olahraga. Pertimbangan lain kata dia, fasilitas seperti venue, akomodasi perhotelan, transportasi, dan kondisi daerah bersangkutan menjadi faktor pertimbangan tersendiri. Termasuk dari sisi keamanan di daerah bersangkutan.
Makanya, selain fokus sowan ke masing-masing KONI Provinsi di Indonesia yang telah berakhir beberapa waktu yang lalu dengan tur ke Papua dan Papua Barat, faktor penunjang lainnya memang menjadi urgent untuk diperhatikan. Termasuk faktor sumber daya manusia (SDM) apakah dinilai siap menggelar pertandingan sekelas PON.
"Jadi daerah yang rangking 1 di bidding dari sisi jumlah dukungan voter, bisa saja yang diberikan kesempatan selaku host PON, daerah yang rangking 2. Itu terjadi, bilamana yang menang dalam proses bidding nanti, faktor penunjang untuk melaksanakan event PON tidak memadai. Makanya, Bali melengkapi segala pasilitas penunjang bersama NTB yang mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama Bali. "Makanya Bali selalu mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk optimis menang di bidding," papar Suwandi.
Dimana, voter dalam pemilihan Host PON diakui ada 34 suara yang berasal dari KONI se-Indonesia. Lima diantaranya sudah pasti akan menjadi milik provinsi yang mengajukan sebagai tuan rumah yakni Aceh-Sumut, Bali-NTB dan Kalimantan Selatan. Untuk bisa memenangkan Bidding, diakui Suwandi minimal calon tuan rumah mendapat dukungan 18 suara. "Itu tidak mudah, perlu kerja keras," tegas Suwandi.*dek
Komentar