DPRD-Pemkab Bahas LPJ Bupati Klungkung
Pemkab Klungkung bersama DPRD Klungkung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2017.
SEMARAPURA, NusaBali
Rapat ini digelar di Gedung Sabha Nawa Natya DPRD Kabupaten Klungkung, Senin (16/4) pagi.Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada mengungkapkan, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Tahun 2016 mencapai 6,26 persen meningkat dibandingkan tahun 2015, sebesar 6,03 persen. Realisasi pendapatan daerah Klungkung tahun 2017 sebesar Rp 1,098 triliun lebih, dari target Rp 1,116 triliun lebih atau realisasinya baru mencapai 98,46 persen. "Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 153,210 miliar lebih, atau lebih tinggi sebesar Rp 5,916 miliar lebih dari target yang dirancang sebesar Rp 147, 29 miliar lebih, atau mencapai 104,02 persen," ujarnya.
Pendapatan dari dana perimbangan Rp 653,544 miliar lebih atau lebih rendah Rp 12,781 miliar lebih dari target sebesar Rp 666,326 lebih. Disebutkan sumber pendapatan dari dana perimbangan yang tidak memenuhi target adalah pada penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang terealisasi sebesar Rp 20,319 miliar lebih dari target sebesar Rp 24,740 miliar lebih atau hanya mencapai 82,13 persen, serta penerima Dana Alokasi Khusus yang terealisasi sebesar Rp 102,853 miliar lebih dari target sebesar Rp 111,21 miliar lebih atau mencapai 92,48 persen.
Sementara itu realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 292,183 miliar lebih, atau lebih rendah dari target yang dirancang sebesar Rp 302,515 miliar lebih atau tercapai 96,58 persen. Sementara berkaitan SiLPA, pihaknya mengungkapkan ada SiLPA sebesar Rp 75 miliar lebih di tahun 2017.
Wakil Ketua DPRD Klungkung I Nengah Arianta mengatakan, Pemkab Klungkung agar lebih gencar untuk mencari potensi pendapatan baru. Pihaknya juga mengimbau agar dilakukan evaluasi terhadap petugas-petugas yang memungut retribusi, seperti parkir dan pasar guna menekan kebocoran retribusi. Pihaknya meminta agar melakukan inovasi yang baru lah, seperti peningkatan objek wisata baru. "Dengan demikian ada pemasukan untuk daerah," katanya. *wan
Rapat ini digelar di Gedung Sabha Nawa Natya DPRD Kabupaten Klungkung, Senin (16/4) pagi.Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada mengungkapkan, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Tahun 2016 mencapai 6,26 persen meningkat dibandingkan tahun 2015, sebesar 6,03 persen. Realisasi pendapatan daerah Klungkung tahun 2017 sebesar Rp 1,098 triliun lebih, dari target Rp 1,116 triliun lebih atau realisasinya baru mencapai 98,46 persen. "Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 153,210 miliar lebih, atau lebih tinggi sebesar Rp 5,916 miliar lebih dari target yang dirancang sebesar Rp 147, 29 miliar lebih, atau mencapai 104,02 persen," ujarnya.
Pendapatan dari dana perimbangan Rp 653,544 miliar lebih atau lebih rendah Rp 12,781 miliar lebih dari target sebesar Rp 666,326 lebih. Disebutkan sumber pendapatan dari dana perimbangan yang tidak memenuhi target adalah pada penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang terealisasi sebesar Rp 20,319 miliar lebih dari target sebesar Rp 24,740 miliar lebih atau hanya mencapai 82,13 persen, serta penerima Dana Alokasi Khusus yang terealisasi sebesar Rp 102,853 miliar lebih dari target sebesar Rp 111,21 miliar lebih atau mencapai 92,48 persen.
Sementara itu realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 292,183 miliar lebih, atau lebih rendah dari target yang dirancang sebesar Rp 302,515 miliar lebih atau tercapai 96,58 persen. Sementara berkaitan SiLPA, pihaknya mengungkapkan ada SiLPA sebesar Rp 75 miliar lebih di tahun 2017.
Wakil Ketua DPRD Klungkung I Nengah Arianta mengatakan, Pemkab Klungkung agar lebih gencar untuk mencari potensi pendapatan baru. Pihaknya juga mengimbau agar dilakukan evaluasi terhadap petugas-petugas yang memungut retribusi, seperti parkir dan pasar guna menekan kebocoran retribusi. Pihaknya meminta agar melakukan inovasi yang baru lah, seperti peningkatan objek wisata baru. "Dengan demikian ada pemasukan untuk daerah," katanya. *wan
Komentar