Pj Bupati Rochineng Wanti-wanti Perbekel
Penjabat (PJ) Bupati Gianyar I Ketut Rochineng mewanti-wanti para perbekel agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana di desa.
GIANYAR, NusaBali
Perbekel agar selalu berpedoman pada paraturan perundang-undangan yang berlaku. ‘’Agar nantinya, para perbekel dalam mengeksekusi anggaran tidak mengakibatkan permasalahan hukum di kemudian hari,’’ ujar Rochineng saat bertatap muka dengan seluruh camat dan perbekel di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Kamis, (29/3). Pertemuan dihadiri Tim Ahli Bupati Gianyar, pendamping desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Gianyar.
Kata Rochineng, para perbekel agar mengoptimalkan SDM di desa, terkait pengelolaan APBDes. Peningkatan SDM itu bimbingan teknis maupun diklat-diklat. Begitu juga dengan permasalahan mengenai pengadaan barang dan jasa di desa, diharapkan Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa untuk terus mengawasi proses pengadaan barang dan jasa, serta senantiasa berkoordinasi dengan Inspektoran Kabupaten Gianyar. “Setelah ini, nanti saya akan langsung turun ke desa-desa untuk membahas permasalahan yang dihadapi termasuk mencari solusi bersama OPD terkait,” terang Rochineng.
Penjabat asal Desa Petemon, Kecamatan Seririt, Buleleng ini mengharapkan, aparat desa lebih responsif terhadap semua kegiatan-kegiatan atau gejala-gejala yang menimbulan kerawanan permasalah di desa. Terlebih tahun ini merupakan tahun politik karena ada Pilgub Bali, Pilkada Gianyar, juga akan Pilkades serentak, 2 September 2018.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gianyar I Ketut Suweta mengatakan, tahun 2018 ada Rp 296 miliar lebih dari 10 sumber untuk 64 desa di Gianyar. Dengan dana sebesar itu, beberapa permasalahan dihadapi pihak desa, antara lain dalam pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Program prioritas desa, antara lain pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa serta program inovasi Kabupaten Gianyar berupa Program Siaga Desa Swatantra (PSDS). “Ada 10 desa di Gianyar yang siap melaksanakan program Padat Karya Tunai,” terang Suweta.*lsa
Kata Rochineng, para perbekel agar mengoptimalkan SDM di desa, terkait pengelolaan APBDes. Peningkatan SDM itu bimbingan teknis maupun diklat-diklat. Begitu juga dengan permasalahan mengenai pengadaan barang dan jasa di desa, diharapkan Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa untuk terus mengawasi proses pengadaan barang dan jasa, serta senantiasa berkoordinasi dengan Inspektoran Kabupaten Gianyar. “Setelah ini, nanti saya akan langsung turun ke desa-desa untuk membahas permasalahan yang dihadapi termasuk mencari solusi bersama OPD terkait,” terang Rochineng.
Penjabat asal Desa Petemon, Kecamatan Seririt, Buleleng ini mengharapkan, aparat desa lebih responsif terhadap semua kegiatan-kegiatan atau gejala-gejala yang menimbulan kerawanan permasalah di desa. Terlebih tahun ini merupakan tahun politik karena ada Pilgub Bali, Pilkada Gianyar, juga akan Pilkades serentak, 2 September 2018.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gianyar I Ketut Suweta mengatakan, tahun 2018 ada Rp 296 miliar lebih dari 10 sumber untuk 64 desa di Gianyar. Dengan dana sebesar itu, beberapa permasalahan dihadapi pihak desa, antara lain dalam pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Program prioritas desa, antara lain pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa serta program inovasi Kabupaten Gianyar berupa Program Siaga Desa Swatantra (PSDS). “Ada 10 desa di Gianyar yang siap melaksanakan program Padat Karya Tunai,” terang Suweta.*lsa
1
Komentar