Dicopot Airlangga, Mahyudin Melawan
Jika DPP Golkar memaksakan pergantian, Mahyudin tak segan memprosesnya secara hukum, sebab hal itu dinilai melanggar konstitusi.
Posisi Wakil Ketua MPR Diberikan ke Titiek Soeharto
JAKARTA, NusaBali
Rapat pleno DPP Golkar memutuskan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto akan menggantikan Mahyudin di kursi pimpinan MPR (Wakil Ketua MPR). Namun, Mahyudin melawan keputusan itu dan menyebut pergantian itu melanggar pasal dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).
"Dalam UU MD3 itu, pimpinan MPR bisa diganti kalau dia mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap," kata Mahyudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3). "Saya tidak ada agenda mengundurkan diri!" sambungnya singkat.
Jika DPP Golkar memaksakan pergantian itu, ia pun tak segan memprosesnya secara hukum. Sebab, hal itu dinilai melanggar konstitusi. Namun ia percaya Ketua MPR Zulkifli Hasan akan menolak gagasan pencopotan dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR.
"Saya kira pimpinan MPR akan taat asas dan taat hukum dan UU. Saya sangat percaya di MPR tidak melanggar UU. Tidak akan ditindaklanjuti," sebutnya. Menurut Mahyudin, tak ada alasan genting terkait pergantiannya di MPR. Ia menyebut pencopotan ini hanya persoalan perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
"Mungkin karena saya ada perbedaan gaya politik dengan ketua umum. Bisa jadi ini karena masalah suka dan tidak suka," jelas Mahyudin dilansir detik.com. Seperti diberitakan DPP Golkar menyepakati Titiek Soeharto sebagai Wakil Ketua MPR. Titiek akan menggeser Mahyudin, yang sebelumnya menjabat posisi itu di MPR.
Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan semua peserta pleno sepakat Titiek menjadi Wakil Ketua MPR. Ace mengatakan penunjukan Titiek merupakan hal biasa dan tak terkait balas jasa di Munaslub Golkar saat akan memilih ketum beberapa waktu lalu.
Untuk Mahyudin yang digeser Titiek, Ace menyebut Airlangga akan memberi tugas lain. Mahyudin diminta mematuhi keputusan partai. "Ketum sudah berbicara dengan Pak Mahyudin, harusnya Pak Mahyudin bisa memahami apa yang menjadi alasan partai meminta kepada beliau untuk mendapatkan penugasan lain," jelas Ace, Minggu (18/3).
Penolakan Mahyudin terhadap upaya Golkar mencopot dirinya memang mirip dengan penolakan Fahri Hamzah dicopot dari kursi Wakil Ketua DPR. Sama seperti Fahri yang akan digantikan oleh Ledia Hanifa, Mahyudin juga akan diganti politisi perempuan, yaitu Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.
Terpisah Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto menyayangkan pergantian Mahyudin dari posisi Wakil Ketua MPR. Menurut Setnov, loyalisnya itu punya prestasi, baik di Golkar maupun di MPR.
"Ini tentu kebijakan dari ketua yang baru. Tapi Pak Mahyudin ini tentu disayangkan karena mempunyai prestasi yang sangat baik, baik itu di partai maupun kiprah di parlemen," kata Novanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Novanto juga menyayangkan pergantian Wakil Ketua MPR di akhir masa jabatan anggota parlemen 2014-2019. Menurutnya, pimpinan MPR yang baru nanti hanya punya masa kerja sebentar.
Kemarin, Ketum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan informal dengan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Pada pertemuan tersebut, Airlangga mengkonsultasikan mekanisme mengenai penggantian pimpinan di MPR terkait pencopotan Mahyudin sebagai wakil ketua MPR.
Airlangga mengatakan, Golkar telah berproses secara internal terkait pergantian posisi Mahyudin kepada Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Dari pertemuan tersebut, ia menyebut telah mendapat titik terang soal mekanisme untuk penggantian pencopotan Mahyudin.
"Tentu kita berkonsultasi mengenai pimpinan MPR. Dari segi Golkar sendiri, kami sudah berproses internal. Tentu kami menanyakan mekanisme yang ada dalam MPR. Jadi kami sudah mendapatkan mekanisme yang ada untuk kita akan berproses," kata Airlangga di Rumah Dinas Zulkifli, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin kemarin. *
JAKARTA, NusaBali
Rapat pleno DPP Golkar memutuskan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto akan menggantikan Mahyudin di kursi pimpinan MPR (Wakil Ketua MPR). Namun, Mahyudin melawan keputusan itu dan menyebut pergantian itu melanggar pasal dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).
"Dalam UU MD3 itu, pimpinan MPR bisa diganti kalau dia mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap," kata Mahyudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3). "Saya tidak ada agenda mengundurkan diri!" sambungnya singkat.
Jika DPP Golkar memaksakan pergantian itu, ia pun tak segan memprosesnya secara hukum. Sebab, hal itu dinilai melanggar konstitusi. Namun ia percaya Ketua MPR Zulkifli Hasan akan menolak gagasan pencopotan dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR.
"Saya kira pimpinan MPR akan taat asas dan taat hukum dan UU. Saya sangat percaya di MPR tidak melanggar UU. Tidak akan ditindaklanjuti," sebutnya. Menurut Mahyudin, tak ada alasan genting terkait pergantiannya di MPR. Ia menyebut pencopotan ini hanya persoalan perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
"Mungkin karena saya ada perbedaan gaya politik dengan ketua umum. Bisa jadi ini karena masalah suka dan tidak suka," jelas Mahyudin dilansir detik.com. Seperti diberitakan DPP Golkar menyepakati Titiek Soeharto sebagai Wakil Ketua MPR. Titiek akan menggeser Mahyudin, yang sebelumnya menjabat posisi itu di MPR.
Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan semua peserta pleno sepakat Titiek menjadi Wakil Ketua MPR. Ace mengatakan penunjukan Titiek merupakan hal biasa dan tak terkait balas jasa di Munaslub Golkar saat akan memilih ketum beberapa waktu lalu.
Untuk Mahyudin yang digeser Titiek, Ace menyebut Airlangga akan memberi tugas lain. Mahyudin diminta mematuhi keputusan partai. "Ketum sudah berbicara dengan Pak Mahyudin, harusnya Pak Mahyudin bisa memahami apa yang menjadi alasan partai meminta kepada beliau untuk mendapatkan penugasan lain," jelas Ace, Minggu (18/3).
Penolakan Mahyudin terhadap upaya Golkar mencopot dirinya memang mirip dengan penolakan Fahri Hamzah dicopot dari kursi Wakil Ketua DPR. Sama seperti Fahri yang akan digantikan oleh Ledia Hanifa, Mahyudin juga akan diganti politisi perempuan, yaitu Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.
Terpisah Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto menyayangkan pergantian Mahyudin dari posisi Wakil Ketua MPR. Menurut Setnov, loyalisnya itu punya prestasi, baik di Golkar maupun di MPR.
"Ini tentu kebijakan dari ketua yang baru. Tapi Pak Mahyudin ini tentu disayangkan karena mempunyai prestasi yang sangat baik, baik itu di partai maupun kiprah di parlemen," kata Novanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Novanto juga menyayangkan pergantian Wakil Ketua MPR di akhir masa jabatan anggota parlemen 2014-2019. Menurutnya, pimpinan MPR yang baru nanti hanya punya masa kerja sebentar.
Kemarin, Ketum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan informal dengan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Pada pertemuan tersebut, Airlangga mengkonsultasikan mekanisme mengenai penggantian pimpinan di MPR terkait pencopotan Mahyudin sebagai wakil ketua MPR.
Airlangga mengatakan, Golkar telah berproses secara internal terkait pergantian posisi Mahyudin kepada Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Dari pertemuan tersebut, ia menyebut telah mendapat titik terang soal mekanisme untuk penggantian pencopotan Mahyudin.
"Tentu kita berkonsultasi mengenai pimpinan MPR. Dari segi Golkar sendiri, kami sudah berproses internal. Tentu kami menanyakan mekanisme yang ada dalam MPR. Jadi kami sudah mendapatkan mekanisme yang ada untuk kita akan berproses," kata Airlangga di Rumah Dinas Zulkifli, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin kemarin. *
Komentar