Sugawa Korry: Alasan Pembatalan Bandara Buleleng Tidak Rasional
Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, melayangkan protes keras atas pembatalan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng.
DENPASAR, NusaBali
Dia menilai alasan pembatalan itu tidak rasional, mengingat anggaran pembangunan Bandara Buleleng tidak menggunakan APBN maupun APBD, namun dananya dari swasta (investor). Sugawa Korry menilai terlalu prematur pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pembatalan pembangunan Bandara Buleleng. Masalahnya, Menko Luhut merujuk pada hasil studi World Bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan itu dianggap tidak masuk akal.
"Saya mengamati kebijakan Pak Luhut terlalu cepat disampaikan ke publik. Alasan yang digunakan untuk pembatalan pembangunan Bandara Buleleng juga tidak memenuhi pertimbangan yang rasional. Padahal, kalau bandara dibangun di Bali Utara itu tidak perlu menggunakan anggaran APBN ataupun APBD. Terkecuali pemerintah ingin ikut investasi atau ikut pegang saham. Ini kan sumber dananya dari investor," sodok Sugawa Korry di Denpasar, Senin (5/3).
Menurut Sugawa Korry, investor pasti mau membiayai pembangunan Bandara Buleleng jika semua aspek kajiannya terpenuhi. "Mereka (investor) pasti mau biayai sepanjang pembangunan tersebut feasible. Dari sisi kita (pemerintah dan masyarakat), kenapa harus ditolak, sepanjang taat aturan dan menguntungkan pembangunan masyarakat?" tandas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Sugawa Korry menambahkan, di mana pun investasi dilaksanakan, pastilah sebelumnya dilakukan kajian Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) yang mengkaji berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, teknis, hukum, maupun lingkungan. "Kalau salah satu aspek saja tidak layak, ya wajar sekali ditolak. Tapi, kalau semua aspek layak, kenapa harus ditolak? Apalagi, investasi ini tidak menggunakan dana pemerintah (APBN atau APBD). Ini investor mau mendanainya," katanya.
Alasan penolakan itu, kata Sugawa Korry, juga terlalu prematur. Sugawa Korry khawatir pembatalan pembangunan Bandara Buleleng terjadi karena ada desakan daerah lain yang ingin mengembangkan investasi yang sama. "Saya khawatir penolakan yang terlalu prematur ini disebabkan adanya desakan daerah lain yang ingin mengembangkan investasi yang sama."
Sugawa Korry mengatakan, pembatalan pembangunan Bandara Buleleng kontraproduktif dengan upaya penyeimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan. Sugawa Korry pun mendukung langkah Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang akan meminta penjelasan langsung kepada Menko Luhut terkait keputusan pemerintah batalkan pembangunan Bandara Buleleng. "Kita juga mempertanyakan ke pusat, kenapa dibatalkan mendadak?" tegas Sugawa Korry.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan rencana pembangunan Bandara Buleleng malah batal di tengah impian masyarakat. “Sudah 4 tahun penantian Bandara Buleleng ini. Bali haus akan keadilan, tapi tidak ada kepastian dari pemerintah pusat,” ujar Nengah Tamba di Denpasar, Minggu (4/3).
Menurut Tamba, Bandara Buleleng merupakan solusi untuk pemerataan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan. Nah, batalnya pembangunan Bandara Buleleng ini menjadi pertanyaan dan isu seksi terkait adanya persaingan dagang. “Apakah ini pertarungan dagang kelas atas BUMN vs swasta? Karena kue selama ini dinikmati sendiri-sendiri. Kini, tiba-tiba ada yang tidak puas,” tandas politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini.
Karena itu, Komisi III DPRD Bali pun berencana temui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 8 Maret 2018 nanti, untuk mempertanyakan informasi batalnya pembangunan Bandara Buleleng. “Kami akan minta penjelasan soal Bandara Buleleng. Harus ada solusi untuk pembangunan Bali Utara,” ujar politisi Demokrat ini. *nat
Dia menilai alasan pembatalan itu tidak rasional, mengingat anggaran pembangunan Bandara Buleleng tidak menggunakan APBN maupun APBD, namun dananya dari swasta (investor). Sugawa Korry menilai terlalu prematur pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pembatalan pembangunan Bandara Buleleng. Masalahnya, Menko Luhut merujuk pada hasil studi World Bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan itu dianggap tidak masuk akal.
"Saya mengamati kebijakan Pak Luhut terlalu cepat disampaikan ke publik. Alasan yang digunakan untuk pembatalan pembangunan Bandara Buleleng juga tidak memenuhi pertimbangan yang rasional. Padahal, kalau bandara dibangun di Bali Utara itu tidak perlu menggunakan anggaran APBN ataupun APBD. Terkecuali pemerintah ingin ikut investasi atau ikut pegang saham. Ini kan sumber dananya dari investor," sodok Sugawa Korry di Denpasar, Senin (5/3).
Menurut Sugawa Korry, investor pasti mau membiayai pembangunan Bandara Buleleng jika semua aspek kajiannya terpenuhi. "Mereka (investor) pasti mau biayai sepanjang pembangunan tersebut feasible. Dari sisi kita (pemerintah dan masyarakat), kenapa harus ditolak, sepanjang taat aturan dan menguntungkan pembangunan masyarakat?" tandas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Sugawa Korry menambahkan, di mana pun investasi dilaksanakan, pastilah sebelumnya dilakukan kajian Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) yang mengkaji berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, teknis, hukum, maupun lingkungan. "Kalau salah satu aspek saja tidak layak, ya wajar sekali ditolak. Tapi, kalau semua aspek layak, kenapa harus ditolak? Apalagi, investasi ini tidak menggunakan dana pemerintah (APBN atau APBD). Ini investor mau mendanainya," katanya.
Alasan penolakan itu, kata Sugawa Korry, juga terlalu prematur. Sugawa Korry khawatir pembatalan pembangunan Bandara Buleleng terjadi karena ada desakan daerah lain yang ingin mengembangkan investasi yang sama. "Saya khawatir penolakan yang terlalu prematur ini disebabkan adanya desakan daerah lain yang ingin mengembangkan investasi yang sama."
Sugawa Korry mengatakan, pembatalan pembangunan Bandara Buleleng kontraproduktif dengan upaya penyeimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan. Sugawa Korry pun mendukung langkah Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang akan meminta penjelasan langsung kepada Menko Luhut terkait keputusan pemerintah batalkan pembangunan Bandara Buleleng. "Kita juga mempertanyakan ke pusat, kenapa dibatalkan mendadak?" tegas Sugawa Korry.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan rencana pembangunan Bandara Buleleng malah batal di tengah impian masyarakat. “Sudah 4 tahun penantian Bandara Buleleng ini. Bali haus akan keadilan, tapi tidak ada kepastian dari pemerintah pusat,” ujar Nengah Tamba di Denpasar, Minggu (4/3).
Menurut Tamba, Bandara Buleleng merupakan solusi untuk pemerataan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan. Nah, batalnya pembangunan Bandara Buleleng ini menjadi pertanyaan dan isu seksi terkait adanya persaingan dagang. “Apakah ini pertarungan dagang kelas atas BUMN vs swasta? Karena kue selama ini dinikmati sendiri-sendiri. Kini, tiba-tiba ada yang tidak puas,” tandas politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini.
Karena itu, Komisi III DPRD Bali pun berencana temui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 8 Maret 2018 nanti, untuk mempertanyakan informasi batalnya pembangunan Bandara Buleleng. “Kami akan minta penjelasan soal Bandara Buleleng. Harus ada solusi untuk pembangunan Bali Utara,” ujar politisi Demokrat ini. *nat
Komentar