BPR Gandeng Bank Umum Salurkan KUR
Kalangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyatakan tak khawatir dengan gencetan KUR yang dikucurkan bank umum untuk UMKM/IKM.
DENPASAR, NusaBali
Alasannya, BPR melihat masih ada peluang dan celah untuk ikut dalam skema penyaluran KUR. Salah satunya lewat MoU atau kerjasama BPR dengan bank-bank umum, yang memang sudah disepakati. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) I Ketut Wiratjana mengatakan Minggu (26/2). “Malah MoU (antara bank-bank umum dengan BPR), kan memang sudah jalan. Sebelum ada KUR kerjasama itu sudah ada,” ujar Wiratjana.
Karena itulah, lanjut Wiratjana industri BPR tidak khawatir dengan pengucuran KUR oleh bank-bank umum untuk UMKM/IKM.Selain itu, BPR masih melihat peluang terbuka untuk pangsa pasar kredit pada nasabah-nasabah yang ada di pelosok yang jauh dari jangkauan layanan bank umum.
BPR, kata Wiratjana, terus berupaya membenahi diri sebagai industri jasa perbankan. Sesuai kebutuhan dan perkembangan IT, BPR juga sangat menginginkan sistem layanan dengan sistem IT. Di antaranya pembuatan kartu ATM. “Karena itulah kami berharap regulator, Bank Indonesia (BI) mengizinkannya,” kata Wiratjana. Jika BPR tidak antisipatif terhadap perkembangan IT, tentu BPR akan tergilas dengan sendirinya.
Perbarindo, kata Wiratjana optimis kondisi industri perbankan khususnya BPR yang tergabung Perbarindo Bali, semakin membaik. Termasuk menekan NPL dari yang rata-rata 6 persen pada 2017 lalu, sehingga turun dari 6 persen. “NPL memang masih di atas nasional (5 persen),” ujar Wiratjana.
Untuk itu, kata Wiratjana, tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan kinerja seperti kecukupan permodalan (CAR), SDM dan aspek perbankan lainnya. “Kami memang harus kerja keras untuk itu,” tegas Wiratjana.
Wiratjana menyatakan tahun 2018, Perbarindo menargetkan pertumbuhan antara 10-12 persen, baik asset, pengumpulan dana pihak ketiga dan kredit. Sedangkan asset Perbarindo tahun 2017 sebanyak 14 triliun, kredit yang tersalurkan Rp 9,3 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) Rp 9,6 triliun.
Sementara itu Kepala OJK Kantor Regional 8 Bali – Nusra, Hizbullah mebenarkan penyaluran KUR dari bank umum kerjasama dengan BPR. Menurut Hizbullah skema kerjasama tersebut, berdasarkan kesepakatan antara BPR dengan bank umum yang diajak kerjasama atau MoU. “Ya memang bisa kerjasama tersebut,” ujar Hizbullah. *k17
Alasannya, BPR melihat masih ada peluang dan celah untuk ikut dalam skema penyaluran KUR. Salah satunya lewat MoU atau kerjasama BPR dengan bank-bank umum, yang memang sudah disepakati. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) I Ketut Wiratjana mengatakan Minggu (26/2). “Malah MoU (antara bank-bank umum dengan BPR), kan memang sudah jalan. Sebelum ada KUR kerjasama itu sudah ada,” ujar Wiratjana.
Karena itulah, lanjut Wiratjana industri BPR tidak khawatir dengan pengucuran KUR oleh bank-bank umum untuk UMKM/IKM.Selain itu, BPR masih melihat peluang terbuka untuk pangsa pasar kredit pada nasabah-nasabah yang ada di pelosok yang jauh dari jangkauan layanan bank umum.
BPR, kata Wiratjana, terus berupaya membenahi diri sebagai industri jasa perbankan. Sesuai kebutuhan dan perkembangan IT, BPR juga sangat menginginkan sistem layanan dengan sistem IT. Di antaranya pembuatan kartu ATM. “Karena itulah kami berharap regulator, Bank Indonesia (BI) mengizinkannya,” kata Wiratjana. Jika BPR tidak antisipatif terhadap perkembangan IT, tentu BPR akan tergilas dengan sendirinya.
Perbarindo, kata Wiratjana optimis kondisi industri perbankan khususnya BPR yang tergabung Perbarindo Bali, semakin membaik. Termasuk menekan NPL dari yang rata-rata 6 persen pada 2017 lalu, sehingga turun dari 6 persen. “NPL memang masih di atas nasional (5 persen),” ujar Wiratjana.
Untuk itu, kata Wiratjana, tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan kinerja seperti kecukupan permodalan (CAR), SDM dan aspek perbankan lainnya. “Kami memang harus kerja keras untuk itu,” tegas Wiratjana.
Wiratjana menyatakan tahun 2018, Perbarindo menargetkan pertumbuhan antara 10-12 persen, baik asset, pengumpulan dana pihak ketiga dan kredit. Sedangkan asset Perbarindo tahun 2017 sebanyak 14 triliun, kredit yang tersalurkan Rp 9,3 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) Rp 9,6 triliun.
Sementara itu Kepala OJK Kantor Regional 8 Bali – Nusra, Hizbullah mebenarkan penyaluran KUR dari bank umum kerjasama dengan BPR. Menurut Hizbullah skema kerjasama tersebut, berdasarkan kesepakatan antara BPR dengan bank umum yang diajak kerjasama atau MoU. “Ya memang bisa kerjasama tersebut,” ujar Hizbullah. *k17
Komentar