Tragedi Infrastruktur, Pemerintah Perlu Evaluasi
Ambruknya tiang penyangga beton proyek tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur pada Selasa dinihari (20/2) membuat Pemerintah mengambil langkah menghentikan seluruh pekerjaan berat proyek jalan layang (elevated) di Indonesia.
JAKARTA, NusaBali
"Pekerjaan jembatan, tol layang, LRT, kita hentikan sementara. Sementara akan dievaluasi menyeluruh," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Gedung Kemen PUPR, Jakarta, Selasa (20/2). Basuki tak merinci jumlah proyek yang dihentikan. "Seluruh proyek di Indonesia. Mau tol di Sumatera, di Trans Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jembatan Papua dan LRT," cetus dia.
Basuki belum bisa menjelaskan batas waktu penghentian sementara itu. Meskipun, proyek LRT dipersiapkan untuk menyambut Asian Games, pada Agustus 2018. "Kami akan berhitung. Ini kan tidak mungkin setahun dihentikan. Nanti ada prioritas mana yang akan dihentikan duluan," ujar dia.
Tragedi infrastruktur yang belakangan ini kerap terjadi mendapat sorotan dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Lantaran saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur.
"Atas kejadian itu, tentu perlu evaluasi dulu untuk memperbaikinya. Saya kira menghentikan pembangunan sementara bagus demi evaluasi menyeluruh," kata Zulkifli, Selasa (20/2).
Zulkifli juga berpendapat, project infrastuktur tidak hanya diberikan kepada BUMN saja. Melainkan pihak swasta agar lebih baik.
Sedangkan Ketua DPR RI Bamsoet meminta Komisi V DPR RI memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempertanggungjawabkan berulangnya insiden kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur.
"Meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut," ucap Bamsoet.
Bamsoet meminta Komisi V DPR agar mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau penyedia jasa (PJ) konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden itu serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Tak ketinggalan meminta Komisi V DPR RI mendorong pemerintah dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur agar lebih cermat guna meminimalisir terjadinya kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur. *k22
"Pekerjaan jembatan, tol layang, LRT, kita hentikan sementara. Sementara akan dievaluasi menyeluruh," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Gedung Kemen PUPR, Jakarta, Selasa (20/2). Basuki tak merinci jumlah proyek yang dihentikan. "Seluruh proyek di Indonesia. Mau tol di Sumatera, di Trans Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jembatan Papua dan LRT," cetus dia.
Basuki belum bisa menjelaskan batas waktu penghentian sementara itu. Meskipun, proyek LRT dipersiapkan untuk menyambut Asian Games, pada Agustus 2018. "Kami akan berhitung. Ini kan tidak mungkin setahun dihentikan. Nanti ada prioritas mana yang akan dihentikan duluan," ujar dia.
Tragedi infrastruktur yang belakangan ini kerap terjadi mendapat sorotan dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Lantaran saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur.
"Atas kejadian itu, tentu perlu evaluasi dulu untuk memperbaikinya. Saya kira menghentikan pembangunan sementara bagus demi evaluasi menyeluruh," kata Zulkifli, Selasa (20/2).
Zulkifli juga berpendapat, project infrastuktur tidak hanya diberikan kepada BUMN saja. Melainkan pihak swasta agar lebih baik.
Sedangkan Ketua DPR RI Bamsoet meminta Komisi V DPR RI memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempertanggungjawabkan berulangnya insiden kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur.
"Meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut," ucap Bamsoet.
Bamsoet meminta Komisi V DPR agar mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau penyedia jasa (PJ) konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden itu serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Tak ketinggalan meminta Komisi V DPR RI mendorong pemerintah dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur agar lebih cermat guna meminimalisir terjadinya kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur. *k22
Komentar