Wakil Bupati Badung Gelar Forum OPD di Kabupaten Badung
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa membuka Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019, Selasa (20/2), di Ruang Rapat Kertha Gosana Puspem Badung.
MANGUPURA, NusaBali
Wabup didampingi Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Kegiatan bertema ‘Peningkatan Investasi dan Kualitas SDM Serta Pemantapan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas’, itu dihadiri seluruh OPD Pemkab Badung.
Ada sembilan prioritas pembangunan daerah yang dibahas, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan, Pembangunan Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman, Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Wabup Suiasa mengatakan proses perencanaan pembangunan daerah yang akan bermuara pada proses penganggaran daerah merupakan hulu dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sekda Adi Arnawa selaku Ketua Tim Anggaran Kabupaten Badung menyampaikan, Forum Perangkat Daerah wajib berfikir inovatif dalam rangkan menjalankan visi misi bupati Badung. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Badung 2016-2021.
Sekda Adi Arnawa menantang perangkat daerah untuk menyusun kegiatan yang lebih inovatif yang bersifat edukatif. “Serta membuat usulan–usulan dengan target jelas, terukur, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Kepala Bappeda Wira Dharmajaya, menambahkan tujuan digelarnya acara tersebut, yakni menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Badung di kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya, menyeleasaikan program dan kegiatan antar-perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan pagu indikatif perangkat daerah. *asa
Wabup didampingi Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Kegiatan bertema ‘Peningkatan Investasi dan Kualitas SDM Serta Pemantapan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas’, itu dihadiri seluruh OPD Pemkab Badung.
Ada sembilan prioritas pembangunan daerah yang dibahas, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan, Pembangunan Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman, Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Wabup Suiasa mengatakan proses perencanaan pembangunan daerah yang akan bermuara pada proses penganggaran daerah merupakan hulu dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sekda Adi Arnawa selaku Ketua Tim Anggaran Kabupaten Badung menyampaikan, Forum Perangkat Daerah wajib berfikir inovatif dalam rangkan menjalankan visi misi bupati Badung. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Badung 2016-2021.
Sekda Adi Arnawa menantang perangkat daerah untuk menyusun kegiatan yang lebih inovatif yang bersifat edukatif. “Serta membuat usulan–usulan dengan target jelas, terukur, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Kepala Bappeda Wira Dharmajaya, menambahkan tujuan digelarnya acara tersebut, yakni menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Badung di kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya, menyeleasaikan program dan kegiatan antar-perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan pagu indikatif perangkat daerah. *asa
Komentar