Pemda Masih Terpaku dengan APBD
Anggota Komisi XI DPR RI Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani minta pangkas birokrasi yang menjelimet
Untuk Bangun Infrastruktur
DENPASAR,NusaBali
Pembangunan di daerah yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terpaku dengan pola pemanfaatan dana APBD. Padahal pola kerjasama dengan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan terbuka lebar. Selain itu proses birokrasi menjelimet sering membuat program pembangunan di daerah lambat.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani disela-sela Seminar :Peranan SMI Dalam Memperkuat Perekonomian Daerah di Gedung Santhi Graha Denpasar, Senin (19/2) siang kemarin. Seminar yang dilaksanakan atas kerjasama Komisi XI DPR RI membidangi keuangan, OJK, BPK, dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)---BUMN yang berada dibawah Koordinator Kementerian Keuangan untuk sosialisasi dan memberikan informasi tentang pembangunan di kabupaten dan kota yang masih minim menggunakan jasa pembiayaan non APBD.
Seminar kemarin dihadiri jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Kerjasama Pemkot Denpasar dan stakeholder lainnya. Tutik Kusuma Wardhani mengungkapkan di Bali baru di Kabupaten Karangasem dan Gianyar yang melakukan terobosan dalam mengembangkan proyek pembangunan, dengan pembiayaan bersumber dari kerjasama dengan SMI. “Sementara yang lainnya masih mengandalkan APBD. SMI ini lembaga pembiayaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan,” tegas Tutik.
Dikatakannya, kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan sangat terlambat terealisasi, karena kebutuhan akan anggaran dari APBD masih banyak. “Jadi dalam kesempatan ini kami meminta Pemda dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya terpaku dengan sumber APBD saja. Harus contoh Karangasem dan Gianyar yang lebih berani. Mereka kembangkan Rumah Sakit Daerah dengan pembiayaan dari SMI. Mungkin tidak banyak yang tahu hal ini karena mungkin kurang disosialisasikan,” ujar mantan Ketua Komisi II DPRD Bali membidangi keuangan dan pajak ini.
Srikandi Demokrat asal Buleleng ini mengungkapkan di Pemkot Denpasar ada rencana revitalisasi RSUD Wangaya dan sudah ada penjajakan kerjasama dengan lembaga pembiayaan infrastruktur SMI. Namun masih berproses di DPRD Denpasar. Dalam hal ini Tutik berharap ada sinergisitas antara eksekutif di Pemkot Denpasar dan DPRD Denpasar supaya program pembangunan dan revitalisasi RSUD Wangaya terwujud. Birokrasinya juga disederhanakan supaya cepat terealisasi pembangunannya. “RSUD Wangaya Denpasar contohnya kalau direvitalisasi bisa meningkatkan pelayanan dan bisa menghasilkan PAD bagi daerah. Cuman kami dapat informasi untuk RS Wangaya masih dalam proses,” ungkapTutik.
Dikatakan, kalau RSUD Wangaya bisa dibiayai oleh lembaga pembiayaan bisa dibuka usaha-usaha pendukung di RS ini. “Kalau RSUD Wangaya direvitatisasi bisa menyumbangkan PAD . Jadi ini hanya terkendala proses saja,” imbuh Tutik.
Sementara Sekkot Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara yang dikonfirmasi mengakui memang ada rencana revitalisasi RSUD Wangaya. Secara teknis pembiayaanya direncanakan dengan sumber- sumber pembiayaan antara lain dari APBD, BPD Bali dan SMI. “Cuman kalau proses memang sedang berjalan. Yang mana mau dipakai masih dalam kajian bersama. DPRD Denpasar sendiri sudah mengecek dan turun ke lapangan. Kami di eksekutif sih menunggu proses ini,” ujarnya. *nat
DENPASAR,NusaBali
Pembangunan di daerah yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terpaku dengan pola pemanfaatan dana APBD. Padahal pola kerjasama dengan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan terbuka lebar. Selain itu proses birokrasi menjelimet sering membuat program pembangunan di daerah lambat.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani disela-sela Seminar :Peranan SMI Dalam Memperkuat Perekonomian Daerah di Gedung Santhi Graha Denpasar, Senin (19/2) siang kemarin. Seminar yang dilaksanakan atas kerjasama Komisi XI DPR RI membidangi keuangan, OJK, BPK, dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)---BUMN yang berada dibawah Koordinator Kementerian Keuangan untuk sosialisasi dan memberikan informasi tentang pembangunan di kabupaten dan kota yang masih minim menggunakan jasa pembiayaan non APBD.
Seminar kemarin dihadiri jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Kerjasama Pemkot Denpasar dan stakeholder lainnya. Tutik Kusuma Wardhani mengungkapkan di Bali baru di Kabupaten Karangasem dan Gianyar yang melakukan terobosan dalam mengembangkan proyek pembangunan, dengan pembiayaan bersumber dari kerjasama dengan SMI. “Sementara yang lainnya masih mengandalkan APBD. SMI ini lembaga pembiayaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan,” tegas Tutik.
Dikatakannya, kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan sangat terlambat terealisasi, karena kebutuhan akan anggaran dari APBD masih banyak. “Jadi dalam kesempatan ini kami meminta Pemda dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya terpaku dengan sumber APBD saja. Harus contoh Karangasem dan Gianyar yang lebih berani. Mereka kembangkan Rumah Sakit Daerah dengan pembiayaan dari SMI. Mungkin tidak banyak yang tahu hal ini karena mungkin kurang disosialisasikan,” ujar mantan Ketua Komisi II DPRD Bali membidangi keuangan dan pajak ini.
Srikandi Demokrat asal Buleleng ini mengungkapkan di Pemkot Denpasar ada rencana revitalisasi RSUD Wangaya dan sudah ada penjajakan kerjasama dengan lembaga pembiayaan infrastruktur SMI. Namun masih berproses di DPRD Denpasar. Dalam hal ini Tutik berharap ada sinergisitas antara eksekutif di Pemkot Denpasar dan DPRD Denpasar supaya program pembangunan dan revitalisasi RSUD Wangaya terwujud. Birokrasinya juga disederhanakan supaya cepat terealisasi pembangunannya. “RSUD Wangaya Denpasar contohnya kalau direvitalisasi bisa meningkatkan pelayanan dan bisa menghasilkan PAD bagi daerah. Cuman kami dapat informasi untuk RS Wangaya masih dalam proses,” ungkapTutik.
Dikatakan, kalau RSUD Wangaya bisa dibiayai oleh lembaga pembiayaan bisa dibuka usaha-usaha pendukung di RS ini. “Kalau RSUD Wangaya direvitatisasi bisa menyumbangkan PAD . Jadi ini hanya terkendala proses saja,” imbuh Tutik.
Sementara Sekkot Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara yang dikonfirmasi mengakui memang ada rencana revitalisasi RSUD Wangaya. Secara teknis pembiayaanya direncanakan dengan sumber- sumber pembiayaan antara lain dari APBD, BPD Bali dan SMI. “Cuman kalau proses memang sedang berjalan. Yang mana mau dipakai masih dalam kajian bersama. DPRD Denpasar sendiri sudah mengecek dan turun ke lapangan. Kami di eksekutif sih menunggu proses ini,” ujarnya. *nat
Komentar