Kejar Wajib Pajak Bali, Polda dan Kodam Dilibatkan

DENPASAR, NusaBali

Alhasil Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali harus lebih ekstra mewujudkan taret tersebut.

Salah satu terobosan yang dilakukan untuk memenuhi target itu adalah dengan menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Bali dan Kodam IX Udayana. 

“Dalam melaksanakan fungsi administrasi pajak, DJP harus bersinergi dengan instansi pemerintahan lainnya,” kata Kepala Kanwil DJP Bali Wahju K Tumakaka, usai rapat Koordinasi Bersama Kodam IX/Udayana dan Korem 163/Wira Satya, bertempat di Aula Kanwil DJP Bali, Jumat (5/2).

Wahju K Tumakaka menyebutkan bahwa kerjasama ini dilakukan karena kapasitas organisasi yang terbatas dan hanya bisa diperluas dengan melakukan sinergi dengan instansi yang memiliki kapasitas teritorial seperti Kepolisian dan TNI dalam hal ini Polda Bali dan Kodam IX/Udayana serta Korem 163/Wira Satya.  

“Sinergi ini akan mempermudah petugas pajak dalam menemukan WP serta pendampingan pengamanan jika pihak pajak melakukan tindakan tegas,” lanjut Wahju sembarimenyebut tahun 2016 telah dicanangkan sebagai ‘Tahun Penegakan Hukum’ di bidang perpajakan. 

Acara rapat kordinasi kemarin dihadiri oleh Kasdam XI Udayana didampingi oleh Danrem 163/Wira Satya dan seluruh Dandim di wilayah Provinsi Bali. 

“Kodam lX/Udayana akan bersinergi, harmoni sesuai dengan kompetensi, saling menguatkan dan saling memahami tugas masing-masing untuk mendukung pencapaian penerimaan pajak,” kata Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI I Made Sumantra. 

Hingga koordinasi kemarin pihak DJP Bali telah melaksanakan dua kali rapat koordinasi dengan jajaran penegak hukum. Sebelumnya Kamis (28/1) lalu dilaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Polda Bali yang dihadiri oleh Wakapolda Bali didampingi oleh Dit. Intelkam dan semua Kapolresta di jajaran Polda Bali.

Wakapolda Brigjen Pol Drs l Nyoman Suryasta, sebelumnya juga menyatakan apresiasi dan mendukung program-program pembangunan di bidang ekonomi, khususnya mendukung pencapaian penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan jalannya roda pemerintahan.7mao