Usul Digelar Debat Konstitusi Perempuan

DENPASAR, NusaBali
Ketua Umum (Ketum) Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali, Dr AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda SH MH mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Merdeka Barat 6, Jakarta, untuk beraudiensi dengan Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat SH MS, Selasa (6/2) siang. Kedatangan Tini Gorda didampingi enam pengurus lainnya ini terkait pendidikan politik khususnya bagi perempuan. Yakni mengusulkan agar diadakan kompetisi debat konstitusi perempuan jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

“Kami memberanikan diri bertemu dengan Ketua MK RI dalam rangka program pendidikan hak politik bagi perempuan dalam persiapan mendukung suksesnya kuota 30 persen pada Pileg 2019. Audiensi ini juga rangkaian dari HUT ke-55 BKOW Provinsi Bali yang puncaknya pada 21 April 2018,” ujar Tini Gorda kepada NusaBali, Selasa malam kemarin. Turut mendampingi beraudiensi dengan Ketua MK yakni Dewi Rully (Sekum BKOW dari Organiasi Wanita Islam), Sriatidhana (Ketua Panitia HUT ke-55 BKOW Bali dari Organisasi Tiara Kusuma), Desak Widiasih dan Nilawati dari Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia, Enny Prasetyowati dari Organiasi Wanita Islam, Nimmi Gulam (Muslimat), dan Prapti (Tiara Kusuma).

Menurut Tini Gorda, apa yang dilakukannya ini sekaligus untuk membuktikan bahwa BKOW Bali tidak diam untuk perempuan yang siap menuju kursi legislatif. “Kami siapkan wahana yang tepat untuk meningkatkan kualitas diri perempuan baik sebagai pemilih maupun dipilih,” ujar wanita yang juga Ketua Perdiknas Denpasar ini.

Bagi Tini Gorda, kesadaran hak konstitusi bagi perempuan harus terjadi. Kesempatan dan peluang pun sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi RI. “Ide GTS (Good, Trust, and Smart) dari kami untuk diadakan kompetisi debat  konstitusi perempuan sebagai tempat belajar berdebat yang benar sangat diapresiasi dan direspon positif oleh Ketua MK,” katanya.

Ketua MK Arief Hidayat seperti dikatakan Tini Gorda siap mendukung kompetisi debat konstitusi perempuan dengan catatan bahwa BKOW itu adalah wadah yang bisa mencerminkan mewakili perempuan Indonesia. “Ketua MK tadi menyatakan siap menggodok mekanismenya. Apalagi ini ide original dari kami. Semangat ini kesempatan untuk membuat paradigma baru perpolitikan Indonesia jika para perempuan siap bermain dalam politik praktis,” ujarnya.

Sementara itu, dalam rangkaian HUT ke-55 BKOW Provinsi Bali, 21 April 2018 mendatang banyak program yang sudah dijalankan dalam tugas dan fungsinya sebagai wadah organisasi dari 26 organisasi wanita yang ada di Bali. Seperti dengan Kementrian ESDM bagaimana hemat 10% dari sektor rumah tangga. Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan program Three Ends-nya dan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagaima perempuan GTS harus mampu memotong mata rantai korupsi dari pola asuh. “Demikian juga dengan Mahkamah Konstitusi ini yakni pendidikan politik bagi perempuan jelang Pileg 2019,” pungkasnya. *isu