OSO Dituding Pindahkan Dana Partai Hanura ke Rekening Pribadi
Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), yang dipecat oleh kubu ‘Ambhara’, dituding pindahkan dana partai sebesar Rp 200 miliar ke rekening pribadi. Uang tersebut sebagian merupakan mahar Pilkada 2018.
Kubu Ambhara Pilih Daryatmo Jadi Ketum Hanura
JAKARTA, NusaBali
Tudingan ini disampaikan Ketua DPD Hanura Sumatra Selatan, Mularis Djahri, yang telah dipecat OSO dari jabatannya, saat memberikan pandangan dalam Munaslub yang digelar kubu 'Ambhara' di Kantor DPP Hanura, Jalan Raya Hankam 69 Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (18/1). "Uang partai lebih kurang Rp 200 miliar dipindahkan ke rekening pribadi OSO Securities. Dana yang harusnya dimasukkan ke rekening partai sebesar Rp 200 miliar, dimasukkan ke rekening pribadi OSO Securities," ujar Mularis.
Mularis pun meminta pengurus DPP Hanura untuk memeriksa OSO terkait dugaan penyelewengan dana partai ini. Dia bahkan ingin agar OSO dipolisikan. "Ketua DPD Hanura Sumsel menyampaikan, setelah diberhentikan, yang pertama meminta agar DPP Hanura untuk memeriksa mantan Ketum OSO. Memeriksa, melaporkan kepada pihak berwajib uang partai sebesar Rp 200 miliar," tandas Mularis.
Menurut Mularis, OSO menerapkan gaya kepemimpinan yang mengedepankan arogansi dan emosional selama menjadi Ketua Umum DPP Hanura. Inilah yang membuat pengurus dan kader Hanura tidak nyaman dalam menjalankan tugas kepartaian.
Muralis juga menuding OSO main duit di Pilkada. OSO dituding mengedepankan mahar politik dalam menetapkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018. "Telah melanggar aturan dan tidak menerima masukan-masukan dari daerah, hanya berpedoman kepada uang mahar. Karena itu, Saudara OSO dalam memimpin partai melakukan pelanggaran," tegas Mularis.
Hanura kubu 'Ambhara' menyebut uang partai yang diinvestasikan ke OSO Securities, yang merupakan perusahaan peribadi Oesman Sapta Odang, tersebut berasal dari mahar Pilkada. "Yang jadi problem, itu uang masuk dan kemudian disimpan di rekening perusahaan. Ini kan jadi masalah," papar Wakil Sekjen DPP Hanura, Dadang Rusdiana, di tempat yang sama kemarin.
Dadang menyebutkan, duit partai itu terkait dengan Pilkada 2018. Uang yang dimasukkan ke OSO Securities itu gabungan mahar Pilkada dari masing-masing calon. Mahar Pilkada sendiri merupakan setoran duit sang calon kepala daerah demi mendapatkan rekomendasi partai.
"Nyalon-nyalon juga harus bayar, Ketua DPD Hanura nyalon pun harus bayar. Besarnya bervariasi. Minimal 1 kursi Rp 350 juta (untuk bupati) kan standar tuh, tapi ini kan lebih. Gubernur Rp 1,3 miliar, Rp 1,25 miliar,” jelas Dadang. "Kita masih memaafkan kalau misalkan ada uang saksi. Artinya, uang diterima, tapi kemudian dialokasikan misalkan untuk membayar saksi dalam Pilkada, kan balik lagi ke daerah," imbuhnya.
Sementara, Hanura kubu 'Manhattan' yang merupakan loyalis OSO, mengakui uang partai di-masukkan ke dalam rekening OSO Securities. Namun, mereka membantah uang partai digunakan untuk keperluan pribadi OSO. "Itu dikelola, kebetulan masuk ke OSO Securities, karena bisa kami kelola langsung. Kalau ke Mandiri Securities, juga sebenarnya bisa saja. Tapi, saat masuk ke OSO Securities, tidak satu sen pun untuk keperluan lain," ungkap Bendahara Umum DPP Hanura, Zulha-nar Usman, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis kemarin.
Zulhanar menilai tudingan yang disampaikan Ketua DPD Hanura Sumsel, Mularis Djahri, tida berdasar. "Tak mungkin Pak Oesman Sapta seperti itu. Beliau banyak perhatikan untuk partai. Ini memutarbalikkan fakta oknum yang mengatasnamakan tadi. Di Sumsel sudah di-Plt, pengurus inti sebelumnya memang bermasalah," papar Zulhanar.
Zulhanar menegaskan uang partai ke OSO Securities tersebut dipakai untuk investtasi. "Investasi per bulan dan setiap saat bisa digunakan jika ingin digunakan," katanya. "Kebetulan OSO Securities, Pak OSO tanyakan ke Beni Prananto (Wakil Bendahara Umum DPP Hanura, Red), 'dana partai dikelola ke mana?' Ternyata, cuma ke rekening biasa. Jadi, kami investasi ke OSO Securities, karena kami tahu dan uang nggak mungkin ke mana-mana," lanjut Zulhanar.
Menurut Zulhanar, uang partai yang dipindahkan ke OSO Securities untuk diinvestasikan dan dipakai buat keperluan partai. Namun, pengelola dana tersebut, Beni Prananto, ternyata pindah ke Hanura kubu 'Ambhara'. "Jenis investasinya harus saya cek ke Pak Beni Prananto. Sedangkan Pak Beni sudah di seberang (kubu Ambhara)," katanya.
Kenapa dana partai harus diinvestasikan ke OSO Securities? "Kenapa, ya karena ingin mendapatkan nilai tambah dan tidak disimpan begitu saja. Yang melaksanakan itu Pak Beni Prananto ke OSO Securities. Itu kesepakatan kami (Partai Hanura) bersama. Sebenarnya, bisa saja ke sekuritas lainnya," beber Zulhanar.
Sementara itu, kubu 'Ambhara' telah memilih Marsdya TNI (Purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum DPP Hanura yang baru, menggantikan OSO. Daryatmo terpilih melalui Munaslub, Kamis kemarin. Susunan kepengurusan DPP Hanura di bawah pimpinan Daryatmo segera dikirimkan ke Kemenkum HAM dalam dua hari ke depan.
"Setelah selesainya pelaksanaan Munaslub tadi (kemarin) dan sudah ada ketum terpilih, pengurus baru akan mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum HAM dalam waktu, insyaallah 1-2 hari ini," jelas Sekjen DPP Hanura, Sarifuddin Sudding, yang sebelumnya dipecat OSO.
Dalam Munaslub kubu 'Ambhara' kemarin, OSO resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum DPP Hanura. Forum Munaslub sepakat menunjuk Daryatmo sebagai ketua umum baru. Daryatmo diusulkan 27 DPD Hanura Provinsi se-Indonesia, sehingga tak ada nama lain yang muncul.
Kubu ‘Manhatta’ yang merupakan pendukung OSO sendiri sampai saat ini masih menganggap Munaslub yang digelar kubu 'Ambhara' ilegal. Mereka meminta kubu 'Ambhara' mengungkap peserta Munaslub.
"DPP Hanura yang sah dan diakui negara adalah kepemimpinan Oesman Sapta-Harry Lontung," ujar Wakil Ketua Umum DPP Hanura kubu 'Manhattan', I Gede Pasek Suardika, Kamis kemarin. "Klaim angka 27 dan 400-an Ketua DPD dan DPC hadir, sangat tidak masuk akal. Bagus juga kalau (kubu Ambhara) berani ungkap ke publik Ketua DPD 27 itu siapa saja dan 416 Ketua DPC siapa saja," lanjut mantan politisi Demokrat asal Singaraja, Buleleng yang kini anggota DPD RI Dapil Bali ini.
Meski begitu, Pasek Suardika mengatakan kubu 'Manhattan' tetap menghormati apa yang dilakukan Hanura kubu 'Ambhara'. Pasek menilai itu sebagai dinamika yang terjadi di dalam partainya. "Namun, sebagai sebuah dinamika politik tentu harus dihormati. Semoga saja ini proses pendewasaan bagi Hanura yang baru berusia remaja," tandas mantan Ketua Komisi III DPR RI 2009-2014 ini. *
JAKARTA, NusaBali
Tudingan ini disampaikan Ketua DPD Hanura Sumatra Selatan, Mularis Djahri, yang telah dipecat OSO dari jabatannya, saat memberikan pandangan dalam Munaslub yang digelar kubu 'Ambhara' di Kantor DPP Hanura, Jalan Raya Hankam 69 Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (18/1). "Uang partai lebih kurang Rp 200 miliar dipindahkan ke rekening pribadi OSO Securities. Dana yang harusnya dimasukkan ke rekening partai sebesar Rp 200 miliar, dimasukkan ke rekening pribadi OSO Securities," ujar Mularis.
Mularis pun meminta pengurus DPP Hanura untuk memeriksa OSO terkait dugaan penyelewengan dana partai ini. Dia bahkan ingin agar OSO dipolisikan. "Ketua DPD Hanura Sumsel menyampaikan, setelah diberhentikan, yang pertama meminta agar DPP Hanura untuk memeriksa mantan Ketum OSO. Memeriksa, melaporkan kepada pihak berwajib uang partai sebesar Rp 200 miliar," tandas Mularis.
Menurut Mularis, OSO menerapkan gaya kepemimpinan yang mengedepankan arogansi dan emosional selama menjadi Ketua Umum DPP Hanura. Inilah yang membuat pengurus dan kader Hanura tidak nyaman dalam menjalankan tugas kepartaian.
Muralis juga menuding OSO main duit di Pilkada. OSO dituding mengedepankan mahar politik dalam menetapkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018. "Telah melanggar aturan dan tidak menerima masukan-masukan dari daerah, hanya berpedoman kepada uang mahar. Karena itu, Saudara OSO dalam memimpin partai melakukan pelanggaran," tegas Mularis.
Hanura kubu 'Ambhara' menyebut uang partai yang diinvestasikan ke OSO Securities, yang merupakan perusahaan peribadi Oesman Sapta Odang, tersebut berasal dari mahar Pilkada. "Yang jadi problem, itu uang masuk dan kemudian disimpan di rekening perusahaan. Ini kan jadi masalah," papar Wakil Sekjen DPP Hanura, Dadang Rusdiana, di tempat yang sama kemarin.
Dadang menyebutkan, duit partai itu terkait dengan Pilkada 2018. Uang yang dimasukkan ke OSO Securities itu gabungan mahar Pilkada dari masing-masing calon. Mahar Pilkada sendiri merupakan setoran duit sang calon kepala daerah demi mendapatkan rekomendasi partai.
"Nyalon-nyalon juga harus bayar, Ketua DPD Hanura nyalon pun harus bayar. Besarnya bervariasi. Minimal 1 kursi Rp 350 juta (untuk bupati) kan standar tuh, tapi ini kan lebih. Gubernur Rp 1,3 miliar, Rp 1,25 miliar,” jelas Dadang. "Kita masih memaafkan kalau misalkan ada uang saksi. Artinya, uang diterima, tapi kemudian dialokasikan misalkan untuk membayar saksi dalam Pilkada, kan balik lagi ke daerah," imbuhnya.
Sementara, Hanura kubu 'Manhattan' yang merupakan loyalis OSO, mengakui uang partai di-masukkan ke dalam rekening OSO Securities. Namun, mereka membantah uang partai digunakan untuk keperluan pribadi OSO. "Itu dikelola, kebetulan masuk ke OSO Securities, karena bisa kami kelola langsung. Kalau ke Mandiri Securities, juga sebenarnya bisa saja. Tapi, saat masuk ke OSO Securities, tidak satu sen pun untuk keperluan lain," ungkap Bendahara Umum DPP Hanura, Zulha-nar Usman, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis kemarin.
Zulhanar menilai tudingan yang disampaikan Ketua DPD Hanura Sumsel, Mularis Djahri, tida berdasar. "Tak mungkin Pak Oesman Sapta seperti itu. Beliau banyak perhatikan untuk partai. Ini memutarbalikkan fakta oknum yang mengatasnamakan tadi. Di Sumsel sudah di-Plt, pengurus inti sebelumnya memang bermasalah," papar Zulhanar.
Zulhanar menegaskan uang partai ke OSO Securities tersebut dipakai untuk investtasi. "Investasi per bulan dan setiap saat bisa digunakan jika ingin digunakan," katanya. "Kebetulan OSO Securities, Pak OSO tanyakan ke Beni Prananto (Wakil Bendahara Umum DPP Hanura, Red), 'dana partai dikelola ke mana?' Ternyata, cuma ke rekening biasa. Jadi, kami investasi ke OSO Securities, karena kami tahu dan uang nggak mungkin ke mana-mana," lanjut Zulhanar.
Menurut Zulhanar, uang partai yang dipindahkan ke OSO Securities untuk diinvestasikan dan dipakai buat keperluan partai. Namun, pengelola dana tersebut, Beni Prananto, ternyata pindah ke Hanura kubu 'Ambhara'. "Jenis investasinya harus saya cek ke Pak Beni Prananto. Sedangkan Pak Beni sudah di seberang (kubu Ambhara)," katanya.
Kenapa dana partai harus diinvestasikan ke OSO Securities? "Kenapa, ya karena ingin mendapatkan nilai tambah dan tidak disimpan begitu saja. Yang melaksanakan itu Pak Beni Prananto ke OSO Securities. Itu kesepakatan kami (Partai Hanura) bersama. Sebenarnya, bisa saja ke sekuritas lainnya," beber Zulhanar.
Sementara itu, kubu 'Ambhara' telah memilih Marsdya TNI (Purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum DPP Hanura yang baru, menggantikan OSO. Daryatmo terpilih melalui Munaslub, Kamis kemarin. Susunan kepengurusan DPP Hanura di bawah pimpinan Daryatmo segera dikirimkan ke Kemenkum HAM dalam dua hari ke depan.
"Setelah selesainya pelaksanaan Munaslub tadi (kemarin) dan sudah ada ketum terpilih, pengurus baru akan mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum HAM dalam waktu, insyaallah 1-2 hari ini," jelas Sekjen DPP Hanura, Sarifuddin Sudding, yang sebelumnya dipecat OSO.
Dalam Munaslub kubu 'Ambhara' kemarin, OSO resmi diberhentikan dari jabatan Ketua Umum DPP Hanura. Forum Munaslub sepakat menunjuk Daryatmo sebagai ketua umum baru. Daryatmo diusulkan 27 DPD Hanura Provinsi se-Indonesia, sehingga tak ada nama lain yang muncul.
Kubu ‘Manhatta’ yang merupakan pendukung OSO sendiri sampai saat ini masih menganggap Munaslub yang digelar kubu 'Ambhara' ilegal. Mereka meminta kubu 'Ambhara' mengungkap peserta Munaslub.
"DPP Hanura yang sah dan diakui negara adalah kepemimpinan Oesman Sapta-Harry Lontung," ujar Wakil Ketua Umum DPP Hanura kubu 'Manhattan', I Gede Pasek Suardika, Kamis kemarin. "Klaim angka 27 dan 400-an Ketua DPD dan DPC hadir, sangat tidak masuk akal. Bagus juga kalau (kubu Ambhara) berani ungkap ke publik Ketua DPD 27 itu siapa saja dan 416 Ketua DPC siapa saja," lanjut mantan politisi Demokrat asal Singaraja, Buleleng yang kini anggota DPD RI Dapil Bali ini.
Meski begitu, Pasek Suardika mengatakan kubu 'Manhattan' tetap menghormati apa yang dilakukan Hanura kubu 'Ambhara'. Pasek menilai itu sebagai dinamika yang terjadi di dalam partainya. "Namun, sebagai sebuah dinamika politik tentu harus dihormati. Semoga saja ini proses pendewasaan bagi Hanura yang baru berusia remaja," tandas mantan Ketua Komisi III DPR RI 2009-2014 ini. *
Komentar