Presiden Tak Campuri Urusan Golkar
Apakah Airlangga harus mundur dari jabatan menteri, belum bisa dipastikan apalagi tidak ada aturan khusus yang mengatur persoalan itu.
Airlangga Izin Jadi Ketum Golkar dalam Kapasitas Menteri
JAKARTA, NusaBali
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Juru bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan permintaan izin diperlukan karena saat ini Airlangga menjadi menteri di Kabinet Kerja.
Johan menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah mau ikut campur dalam persoalan di lingkup internal partai. "Presiden pernah menyampaikan bahwa Presiden itu tidak ikut campur ya dalam urusan internal organisasi parpol. Bukan hanya Golkar, tapi semua partai politik," kata Johan Budi saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/12).
"Nah, konteks Pak Airlangga izin kepada Presiden itu adalah karena dia menteri. Dia jabatannya menteri. Karena itu dia perlu izin dulu untuk running ke Ketum Golkar yang katanya akan ada munaslub," imbuh dia. Johan menegaskan Jokowi tidak ikut campur dalam masalah internal Golkar. Soal pergantian Ketum Golkar, Jokowi, menurutnya, menyerahkan kepada partai itu sendiri.
"Jadi jangan disalahmaknai soal izin Pak Airlangga itu," tambah Johan. Terkait dengan apakah Airlangga harus mundur dari jabatan Menteri Perindustrian jika menjadi Ketua Umum Golkar, Johan belum bisa memastikan. Sebab, tidak ada aturan khusus yang mengatur persoalan itu.
"Konvensinya di zaman Pak Jokowi kan belum ada. Belum ada contoh. Saya tidak bisa menjawab apakah dia perlu mengundurkan diri dari menteri atau tidak. Saya kira itu tergantung Pak Presiden dan Pak Wapres," tuturnya dilansir detik.com. Johan juga mengatakan, belum ada menteri yang jadi ketua umum partai politik kemudian mundur atau tidak mundur di pemerintahan Jokowi-JK.
Terpisah Pengamat politik Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengingatkan agar Partai Golkar menjaga jarak dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terkait rencana digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum pengganti Setya Novanto.
Ray mengatakan, jangan sampai muncul persepsi bahwa Presiden Jokowi mengendalikan kebijakan Golkar, khususnya soal pergantian ketua umum. "Kalau (kedekatan) terlalu over, seolah-olah semuanya tergantung Pak Jokowi. Itu menjadi bumerang. Karena itu harus diatur betul oleh Airlangga Hartarto. Jangan sampai kemudian pertemuan itu dianggap, oh minta restu atau yang lazim ada istilah, dia (Airlangga) kan ketua umumnya Pak Jokowi," ujar Ray, Senin kemarin dilansir kompas.com. Isu semacam itu tidak hanya merugikan Presiden sebagai eksekutif, tetapi juga merugikan Airlangga sebagai kandidat ketua umum.
Seperti diketahui, Airlangga mendatangi Jokowi di Istana Bogor pekan lalu untuk meminta izin maju munaslub Golkar. Langkah Airlangga juga didukung dengan kehadiran perwakilan 31 DPD Golkar yang menginginkan Airlangga menjadi calon ketum menggantikan Novanto. Novanto saat ini ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus e-KTP. *
JAKARTA, NusaBali
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Juru bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan permintaan izin diperlukan karena saat ini Airlangga menjadi menteri di Kabinet Kerja.
Johan menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah mau ikut campur dalam persoalan di lingkup internal partai. "Presiden pernah menyampaikan bahwa Presiden itu tidak ikut campur ya dalam urusan internal organisasi parpol. Bukan hanya Golkar, tapi semua partai politik," kata Johan Budi saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/12).
"Nah, konteks Pak Airlangga izin kepada Presiden itu adalah karena dia menteri. Dia jabatannya menteri. Karena itu dia perlu izin dulu untuk running ke Ketum Golkar yang katanya akan ada munaslub," imbuh dia. Johan menegaskan Jokowi tidak ikut campur dalam masalah internal Golkar. Soal pergantian Ketum Golkar, Jokowi, menurutnya, menyerahkan kepada partai itu sendiri.
"Jadi jangan disalahmaknai soal izin Pak Airlangga itu," tambah Johan. Terkait dengan apakah Airlangga harus mundur dari jabatan Menteri Perindustrian jika menjadi Ketua Umum Golkar, Johan belum bisa memastikan. Sebab, tidak ada aturan khusus yang mengatur persoalan itu.
"Konvensinya di zaman Pak Jokowi kan belum ada. Belum ada contoh. Saya tidak bisa menjawab apakah dia perlu mengundurkan diri dari menteri atau tidak. Saya kira itu tergantung Pak Presiden dan Pak Wapres," tuturnya dilansir detik.com. Johan juga mengatakan, belum ada menteri yang jadi ketua umum partai politik kemudian mundur atau tidak mundur di pemerintahan Jokowi-JK.
Terpisah Pengamat politik Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengingatkan agar Partai Golkar menjaga jarak dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terkait rencana digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum pengganti Setya Novanto.
Ray mengatakan, jangan sampai muncul persepsi bahwa Presiden Jokowi mengendalikan kebijakan Golkar, khususnya soal pergantian ketua umum. "Kalau (kedekatan) terlalu over, seolah-olah semuanya tergantung Pak Jokowi. Itu menjadi bumerang. Karena itu harus diatur betul oleh Airlangga Hartarto. Jangan sampai kemudian pertemuan itu dianggap, oh minta restu atau yang lazim ada istilah, dia (Airlangga) kan ketua umumnya Pak Jokowi," ujar Ray, Senin kemarin dilansir kompas.com. Isu semacam itu tidak hanya merugikan Presiden sebagai eksekutif, tetapi juga merugikan Airlangga sebagai kandidat ketua umum.
Seperti diketahui, Airlangga mendatangi Jokowi di Istana Bogor pekan lalu untuk meminta izin maju munaslub Golkar. Langkah Airlangga juga didukung dengan kehadiran perwakilan 31 DPD Golkar yang menginginkan Airlangga menjadi calon ketum menggantikan Novanto. Novanto saat ini ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus e-KTP. *
Komentar