Anomali Pariwisata Bikin Waswas

DENPASAR, NusaBali

Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali menunjukkan tren peningkatan, namun kondisi tersebut tidak demikian dengan tingkat hunian hotel (okupansi) turun 8 persen dan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata tak mencapai target.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace saat pelantikan pengurus PHRI Bali periode 2025-2030, Jumat (23/1/2026) menyampaikan bahwa target kunjungan wisatawan tahun 2025 yang semula ditarget 6,5 juta orang bahkan telah terlampaui, dengan realisasi lebih dari 7 juta kunjungan.

“Secara angka, kunjungan meningkat sekitar 10,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, tingkat okupansi hotel justru turun hingga sekitar delapan persen,” ujarnya. Hal ini berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Ia mencontohkan, realisasi PAD dari sektor pariwisata di sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Badung, tidak mencapai target. Dari target sekitar Rp9 triliun, realisasi masih berada di bawah angka tersebut. Kondisi pariwisata Bali saat ini dinilai sebagai salah satu yang paling berat dalam sejarah, meskipun angka kunjungan wisatawan terus meningkat. Pelaku industri menilai tantangan yang dihadapi kini jauh lebih kompleks dibanding krisis-krisis sebelumnya.

Bali pernah melewati berbagai krisis, mulai dari konflik global, krisis ekonomi 1998, Bom Bali, erupsi Gunung Agung, hingga pandemi Covid-19. Namun, situasi pasca-pandemi dinilai berbeda. “Dulu, seberat apa pun krisisnya, kami masih yakin pariwisata akan pulih dalam dua sampai tiga tahun. Modal utama Bali, yaitu budaya, masyarakat, dan alam, masih kuat. Tapi sekarang, dua pilar itu justru mulai tergerus,” ujarnya.

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya anomali pariwisata yang luar biasa. Banyak wisatawan datang, namun tidak menginap di hotel resmi atau tidak menggunakan layanan pariwisata formal, sehingga perputaran ekonomi tidak tercatat optimal. Salah satu faktor yang disorot adalah maraknya akomodasi non berizin dan penyewaan vila melalui platform digital yang belum seluruhnya terdata secara resmi. Kondisi ini menyebabkan persaingan tidak sehat dengan hotel dan usaha pariwisata berizin.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini tengah mendorong penertiban usaha akomodasi berbasis platform agar seluruh pelaku usaha memiliki izin dan terdaftar dalam asosiasi, sehingga kontribusi terhadap pajak daerah dapat ditingkatkan. Pelaku pariwisata berharap kebijakan pengendalian platform digital dan penertiban vila ilegal dapat memperbaiki struktur industri pariwisata Bali agar peningkatan kunjungan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Selain itu, ia menyoroti mulai munculnya penolakan masyarakat terhadap investasi pariwisata di beberapa wilayah. Hal ini dipicu oleh semakin sempitnya ruang hidup masyarakat akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan vila dan akomodasi wisata. Kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman serius. Disebutkan bahwa setiap tahun Bali kehilangan hampir 1.000 hektare lahan produktif akibat pembangunan yang tidak terkendali, termasuk vila yang tidak jelas perizinannya. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan Bali akan menghadapi krisis pariwisata yang lebih berat pada periode 2030 mendatang, bukan karena kurangnya wisatawan, tetapi karena menurunnya kualitas lingkungan dan dukungan masyarakat lokal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali saat ini tengah menyiapkan langkah pengendalian, termasuk kewajiban perizinan bagi seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital serta kewajiban bergabung dalam asosiasi usaha pariwisata. Akomodasi yang tidak memiliki izin terancam diblokir dari platform daring. Pelaku industri berharap kebijakan tersebut benar-benar ditegakkan agar pembangunan pariwisata Bali kembali mengedepankan keberlanjutan, perlindungan alam, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.

Sementara itu Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Ace resmi dilantik menjadi ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali periode 2025-2030 untuk yang kelima kalinya di Gedung Wiswa Sabha Utama Pemprov Bali, Jumat kemarin. Di masa kepengurusannya ke depan akan fokus berkontribusi benahi kualitas dan tata kelola pariwisata. Cok Ace, mengatakan pelantikan ini menjadi momentum penting untuk melanjutkan sejumlah pekerjaan rumah sektor pariwisata Bali yang belum terselesaikan, terutama pasca pandemi Covid-19. 

“Secara jumlah, kunjungan wisatawan sudah melampaui target, bahkan meningkat lebih dari 10 persen. Namun yang menjadi keprihatinan, tingkat hunian hotel justru turun sekitar delapan persen, dan pendapatan asli daerah dari pariwisata belum mencapai target,” kata Cok Ace. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara lonjakan kunjungan dengan manfaat ekonomi yang diterima daerah dan pelaku usaha pariwisata formal. Salah satu penyebabnya adalah maraknya akomodasi yang tidak berizin dan beroperasi melalui platform digital. 

Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BA Sukamdani dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata Bali, mengingat posisi Bali sebagai destinasi favorit dunia. Ia menyebutkan bahwa dalam berbagai pameran pariwisata internasional, termasuk di World Travel Market (WTM) London, Bali masih menjadi destinasi utama yang paling banyak ditanyakan wisatawan dan pelaku industri. “Kalau kualitas Bali menurun, dampaknya bukan hanya bagi Bali, tetapi juga bagi citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

BPP PHRI juga mendorong penguatan sistem verifikasi perizinan akomodasi, termasuk integrasi dengan sistem pelaporan orang asing dan kerja sama lintas lembaga, guna memastikan usaha pariwisata berjalan sesuai regulasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan bahwa kepemimpinan Cok Ace kelima kalinya sebagai Ketua PHRI Bali menandakan bahwa antara Cok Ace dan PHRI tak bisa dipisahkan karena Cok Ace sudah lekat dengan lembaga PHRI. Sekda Dewa Indra juga menegaskan soal tantangan pariwisata saat ini bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. 7 may