Sidak Pansus DPRD Bali ke Pancasari, Belum Jawab Kekhawatiran Warga soal Banjir
Perbekel Pancasari berharap kedatangan Pansus seharusnya sekaligus menjadi forum klarifikasi publik untuk menjawab isu yang beredar di media dan sosial.
SINGARAJA, NusaBali
Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis (22/1).
Rombongan pansus meninjau langsung saluran air di Pancasari yang viral di media sosial. Namun sidak tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan warga, terkait banjir yang kerap melanda desa mereka setiap musim hujan.
Ratusan warga menyambut rombongan dewan yang dipimpin Ketua Pansus TRAP I Made Supartha dan didampingi anggota pansus Dewa Nyoman Rai, Somvir, Wayan Bawa, Ketut Rochineng, Ni Putu Yuli Astuti, Kadek Setiawan, dan Putu Mangku Mertayasa. Sejumlah instansi terkait juga nampak hadir dalam sidak tersebut.
Rombongan turun langsung meninjau sodetan yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng di wilayah Banjar Dinas Lalanglinggah, Desa Pancasari, Buleleng. Kawasan ini menjadi titik terendah Desa Pancasari yang sering terendam banjir saat musim penghujan.
Sodetan ini terhubung dengan pangkung atau sungai mati dari kawasan hulu yang menampung limpahan air dari sejumlah wilayah. Tidak hanya dari wilayah hulu Pancasari, tetapi termasuk daerah Kembang Merta, Kecamatan Baturiti, Tabanan, sebelum bermuara ke Danau Buyan. Selain itu, sodetan juga terhubung dengan saluran air yang dibuat secara gotong royong oleh warga pada tahun 2023.
Di lokasi, Pansus TRAP sempat meminta penjelasan petugas Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida terkait hulu aliran pangkung. Namun jawaban yang diberikan dianggap belum memuaskan. Rombongan dewan juga memanggil salah satu investor, Reydi Nobel, untuk meminta klarifikasi dan dokumen perizinan. Hanya saja pengecekan urung dilakukan karena hujan lebat mengguyur lokasi.
Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke sejumlah pangkung di kawasan Bali Handara yang diduga juga bermuara ke Danau Buyan. Hal ini membuat sebagian warga kecewa karena inspeksi dianggap terhenti di tengah jalan.
“Harus dicek dulu hulunya di mana. Karena kalau kita tahu masalah di hulu, nanti yang di hilir tidak akan selesai,” kata I Made Supartha.
Ia menegaskan, persoalan banjir harus segera ditangani karena mengganggu akses mobilitas warga, terutama di Jalan Raya Singaraja–Denpasar. “Nanti kita lihat aspek lingkungan. Air dari gunung pasti mengalir ke sungai. Ada beberapa aliran, entah itu sungai, pangkung, atau telabah, yang jelas semua mengalir ke hilir. Makanya kami ingin cek semua aliran yang dilewati dan akan perdalam serta kaji lagi,” ujar Ketau Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini.
Perbekel Pancasari Wayan Komiarsa menilai sidak tersebut belum selesai. Menurutnya, DPRD melalui Pansus belum menjawab pertanyaan masyarakat terkait saluran air yang dibuat warga, sementara oknum luar desa justru mempersoalkannya.
“Jika dianggap masalah, kami siap menutup saluran itu, tetapi kami minta pihak yang menyalahkan mencarikan solusi,” ujar Komiarsa.
Komiarsa menambahkan, saluran air yang dibuat warga pada tahun 2023 tersebut dibuat untuk meminimalisir dampak banjir yang saat itu menimbulkan kerugian luas. Saluran itu diarahkan ke saluran primer yang merupakan kewenangan kabupaten. Pemkab Buleleng melalui Dinas PUTR Kabupaten mencarikan solusi dengan membangunkan sodetan yang sudah mulai pengerjaan tahap pertama menggunakan anggaran Rp 846 juta. Kemudian di tahap kedua sudah direncanakan dianggarkan pembangunan sodetan lanjutan sebesar Rp 1,5 miliar.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi semua pihak, termasuk warga, investor, dan pemerintah daerah, untuk menemukan solusi permanen. “Kami berharap DPRD Provinsi bisa menindaklanjuti persoalan ini, bukan hanya meninjau. Harapannya, Pansus bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat, mengawal perbaikan saluran, dan memastikan pembangunan tidak menimbulkan banjir lagi,” kata Komiarsa.
Perbekel menambahkan, kedatangan Pansus seharusnya sekaligus menjadi forum klarifikasi publik untuk menjawab isu yang beredar di media dan sosial, terutama berita viral yang tidak sesuai fakta. Pansus yang hadir di tengah masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, dan semua pihak dapat bekerja sama menyelesaikan masalah lingkungan dan perizinan di Pancasari.7 lik
Komentar