Bawaslu Bali Komunikasi Dini dengan Korem 163/Wira Satya
DENPASAR, NusaBali - Menghadapi tahapan Pemilu 2029, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali mulai membangun komunikasi dan sinergi lintas lembaga sejak dini. Langkah tersebut diwujudkan melalui silaturahmi dan audiensi dengan Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya yang berlangsung pada, Rabu (21/1).
Rombongan Bawaslu Bali diterima oleh Kepala Seksi Teritorial (Kasi Ter) Korem 163/Wira Satya Kolonel Inf. Didin Nasaruddin Darsono, S.Sos., M.Han. Pertemuan ini menjadi ruang dialog awal untuk memperkuat pemahaman tugas dan kerja sama strategis antara Bawaslu dan jajaran TNI, tidak hanya pada masa tahapan pemilu, tetapi juga jauh sebelum pelaksanaannya.
Anggota Bawaslu Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma menyampaikan apresiasi atas dukungan aparat keamanan selama penyelenggaraan Pilkada di Bali. Ia menilai situasi yang kondusif selama tahapan pemilu tidak terlepas dari peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas dan rasa aman.“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan silaturahmi ini. Selama Pilkada di Bali, situasi berjalan sangat aman dan tertib. Kami di Bawaslu merasa dilindungi, sehingga pengawasan dapat berjalan optimal,” ujar Wiratma.
Ia menegaskan, ke depan kerja sama antara Bawaslu dan Korem diharapkan tidak bersifat situasional, melainkan terbangun secara berkelanjutan guna memastikan pemilu berjalan tertib, aman, dan demokratis.
Menanggapi hal tersebut, Kolonel Inf. Didin Nasaruddin Darsono menyatakan Korem 163/Wira Satya terbuka untuk membangun komunikasi yang intens dengan Bawaslu. Pengalamannya berinteraksi dengan Bawaslu saat menjabat sebagai Komandan Kodim membuatnya memahami dinamika pengawasan pemilu di lapangan. “Kami sangat welcome dengan Bawaslu. Konektivitas dan komunikasi harus dibangun dari sekarang, tidak hanya saat pemilu. Dengan begitu, saat tahapan dimulai, kita tidak perlu membangun komunikasi dari nol,” jelas Kolonel Didin.
Ia menambahkan, sinergi antarlembaga hanya dapat berjalan efektif apabila masing-masing pihak memahami tugas dan kewenangannya. Dengan pemahaman tersebut, koordinasi dapat dilakukan lebih cepat dan potensi persoalan bisa dicegah sejak dini. Dalam audiensi itu, Anggota Bawaslu Bali Gede Sutrawan turut menyoroti pentingnya mitigasi persoalan data pemilih menjelang Pemilu 2029, khususnya terkait status keanggotaan TNI.
Ia menekankan perlunya identifikasi dan edukasi terhadap anggota TNI yang telah pensiun agar dapat menggunakan hak pilihnya, serta antisipasi terhadap warga sipil yang masuk menjadi anggota TNI sehingga tidak lagi memiliki hak pilih. “Kami ingin memitigasi sejak sekarang agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Baik bagi yang sudah pensiun agar hak pilihnya tersalurkan, maupun yang statusnya berubah dari sipil menjadi anggota TNI,” ujar Sutrawan.tra
Komentar