Fiskal Bali 2025 Solid, Investasi dan Pariwisata Dongkrak Penerimaan
Sektor perdagangan, akomodasi, serta makan dan minum menjadi penyumbang utama penerimaan pajak, seiring dengan menguatnya aktivitas pariwisata di Bali.
DENPASAR, NusaBali
Kinerja fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bali sepanjang 2025 tercatat dalam kondisi positif. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat posisi primary balance APBN Bali berada pada level surplus.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, mengatakan pendapatan negara yang dihimpun dari Bali sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp20 triliun. Sementara itu, belanja APBN yang kembali disalurkan ke Bali melalui belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah mencapai total sekitar Rp22 triliun. “Artinya, seluruh penerimaan negara dari Bali kembali lagi ke Bali melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah,” ujar Arkan, Minggu (18/1).
Arkan memaparkan, penerimaan pajak di Bali pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp13,1 triliun. Kenaikan signifikan terutama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 22 persen serta PPh Orang Pribadi yang melonjak hingga 58 persen.
Sektor perdagangan, akomodasi, serta makan dan minum menjadi penyumbang utama penerimaan pajak, seiring dengan menguatnya aktivitas pariwisata di Bali. Selain pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mencatat kinerja positif dengan nilai sekitar Rp4,2 triliun, termasuk kontribusi dari sektor kepelabuhanan dan layanan bandara.
Dari sisi perdagangan luar negeri, Bali mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD42 juta. Nilai ekspor tercatat mencapai USD199 juta, sementara impor sebesar USD 157 juta. Komoditas ekspor utama meliputi produk perikanan, perhiasan, tekstil, serta produk kerajinan, sedangkan impor didominasi bahan baku dan mesin industri.
Sementara itu, realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) hingga akhir 2025 telah mencapai sekitar 93 persen. Penyaluran dana desa tercatat sekitar 90 persen, sedangkan dana alokasi khusus (DAK) fisik mencapai sekitar 83 persen. Selain itu, kredit program pemerintah yang disalurkan melalui perbankan di Bali mencapai hampir Rp10 triliun dengan jumlah debitur lebih dari 137 ribu orang, yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro. Menurut DJPb, hal ini menunjukkan peran APBN yang signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Bali.
Memasuki 2026, meskipun alokasi transfer ke daerah diperkirakan mengalami penurunan, belanja kementerian/lembaga di daerah justru meningkat. Peningkatan tersebut diarahkan pada sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. “Dengan arah belanja tersebut, kami optimistis dampak APBN terhadap pertumbuhan ekonomi Bali tetap terjaga,” pungkas Arkan. 7may
Komentar