DPD RI Rakor di Bali, Soroti Masalah Banjir

Untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana, Komite II DPD RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali serta pemerintah kabupaten dan kota se-Bali menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Niti Mandala, Denpasar, Sabtu (17/1). Rapat tersebut membahas sejumlah isu kebencanaan yang terjadi di Bali, terutama banjir, sekaligus merumuskan langkah-langkah mitigasi ke depan.

Dipimpin langsung Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu, rapat koordinasi tersebut juga berkaitan dengan banjir besar yang terjadi pada 10 September 2025 lalu. Dalam keterangannya Badikenita mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk merumuskan tindak lanjut penanganan bencana di Bali. 

Sebagai komite yang membidangi infrastruktur, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komite II DPD RI akan membawa hasil pembahasan tersebut ke tingkat kementerian. Badikenita menjelaskan, persoalan banjir di Bali perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan daerah, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

“Bali kita melihat apa yang terjadi, penanggulangannya nanti menjadi rekomendasi yang kita sampaikan ke kementerian terkait dan kita akan melaksanakan rapat bersama. Bagaimana di tahun 2026 penganggaran dari masing-masing provinsi terhadap mitigasi bencana dan lingkungan hidup,” jelasnya. Dalam rapat tersebut, Komite II DPD RI juga menyoroti kondisi lingkungan Bali, terutama berkurangnya kawasan hutan akibat alih fungsi lahan. Menurutnya, perubahan fungsi hutan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber air bersih dan meningkatkan kerawanan banjir.

“Tadi kita mendengar hutan yang ada di Bali juga semakin berkurang. Banyak terjadi alih fungsi hutan, ada yang ditanam durian, ada yang terjadi penanaman pisang cavendish. Ini kan sumber air bersih juga mengalami pengurangan,” ujarnya. Selain faktor lingkungan, tata kelola sampah turut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut. Badikenita menilai, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah perlu diimbangi dengan sistem pengangkutan dan pengelolaan yang konsisten agar sampah yang telah dipilah tidak kembali tercampur. Badikenita juga menyinggung kondisi antrean truk di depan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan apabila tidak ditangani dengan baik. 

“Kami juga dengar adanya antrean truk di depan TPA. Ini harus menjadi perhatian bersama, karena Bali dikenal sebagai daerah yang indah dan nyaman. Kalau persoalan sampah dan banjir tidak ditangani, tentu berdampak pada berbagai sektor,” tuturnya. Komite II DPD RI mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Bali untuk memperkuat literasi kebencanaan dan langkah mitigasi, termasuk melalui penanaman kembali pohon di kawasan hutan guna menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber air.

Badikenita menegaskan, DPD RI akan mencermati kembali rencana detail tata ruang guna memastikan kejelasan peruntukan kawasan, baik hutan lindung, hutan sosial, maupun lahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. “Ini harus ada peta terbaru yang akan kita tindak lanjuti. Kita akan mengundang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta BPN ATR untuk mengecek kondisi eksisting lahan yang ada di Bali,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI asal Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, mengusulkan langkah awal pencegahan banjir melalui pengadaan bibit pohon. Ia mengajukan permohonan pengadaan sekitar 10.000 bibit pohon sebagai bagian dari upaya penghijauan di Bali. “Atas seizin pimpinan ketua, nanti saya minta tanda tangan Ibu untuk mengajukan permintaan sekitar 10.000 bibit pohon dulu. Kita mulai dari 10.000 pohon dulu,” kata Ni Luh Djelantik. 7 tra