APBD Bali 2025 Rp30 Triliun, Ketergantungan Transfer Pusat Masih Tinggi

DENPASAR, NusaBali.com - Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Bali pada 2025 tercatat sekitar Rp30 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp18 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara Rp12 triliun lainnya berasal dari dana Transfer ke Daerah (TKD). Komposisi ini menunjukkan bahwa Bali masih cukup bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan bahwa meskipun transfer pemerintah pusat ke Bali relatif terbatas, pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik. “Artinya, Bali masih cukup bergantung pada APBN. Namun dengan fiskal yang terbatas, kita mampu mencatat capaian pembangunan yang tergolong terbaik secara nasional,” ujarnya belum lama ini.

Ia menjelaskan, sejumlah indikator makro pembangunan Bali menunjukkan kinerja yang positif. Tingkat kemiskinan terus menurun, angka pengangguran menjadi yang terendah secara nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tergolong tinggi, inflasi tetap terkendali, serta sektor pariwisata telah pulih dan bahkan melampaui kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Dari sisi pengelolaan anggaran, hingga akhir 2025 realisasi belanja APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mencapai kisaran 90–95 persen. Capaian tersebut menandakan serapan anggaran berjalan cukup optimal dan mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Meski demikian, tantangan fiskal ke depan dinilai semakin berat. Alokasi dana transfer ke daerah pada 2026 diperkirakan mengalami penurunan. Untuk Provinsi Bali sendiri, dana transfer diproyeksikan berkurang sekitar Rp500 miliar. Kendati begitu, pemerintah daerah memastikan program-program prioritas tetap menjadi fokus utama.

“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Anggaran pendidikan hampir 30 persen dari APBD, sedangkan kesehatan sekitar 16 persen,” tegas Wiasthana.

Dalam strategi pembangunan ke depan, Pemprov Bali juga menyoroti dua isu besar, yakni ketimpangan antar sektor dan ketimpangan antar wilayah. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Bali masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan sektor nonpariwisata seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara, Timur, dan Barat terus dipacu melalui penguatan infrastruktur serta pengembangan destinasi wisata alternatif.

“Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan tidak hanya terpusat di wilayah selatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, tahun 2026 menjadi fase awal implementasi penuh visi pembangunan gubernur yang dilantik pada Februari 2025. Fokus utama diarahkan pada pembangunan berkelanjutan serta penguatan sinergi antardaerah guna menjaga daya tahan ekonomi Bali di tengah keterbatasan fiskal. *may