Efisiensi, Jembrana Sentralisasi Kendaraan Dinas

Kebijakan ini dirancang untuk memangkas belanja operasional yang tidak mendesak dan memastikan setiap aset daerah bekerja secara maksimal. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan pada Senin (12/1), menjelaskan bahwa kebijakan sentralisasi kendaraan dinas ini merupakan respons konkret pemerintah daerah terhadap ruang fiskal yang semakin terbatas. 

Dengan menarik seluruh pengelolaan kendaraan ke satu titik, yakni di bawah kendali Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah Jembrana, pemerintah memproyeksikan adanya penghematan besar pada pos pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar minyak (BBM). 

Jika sebelumnya anggaran tersebut tersebar di masing-masing dinas dengan pengawasan yang beragam, kini sistem manajemen aset tersebut menjadi lebih terpusat dan terukur. "Tujuan utama yang ingin kita capai adalah efisiensi di biaya operasional. Selain itu, sistem ini akan mempermudah fungsi kontrol terhadap penggunaan aset, memantau umur aset, hingga menentukan skala prioritas penggunaan kendaraan sesuai kebutuhan di lapangan," ujar Bupati Kembang.

Bupati Kembang menekankan bahwa efisiensi adalah harga mati bagi birokrasi Jembrana saat ini guna menjaga stabilitas keuangan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus dikelola secara cerdas dan disiplin. Melalui sistem pooling atau penggabungan sumber daya ini, beban biaya rutin yang selama ini tergolong tinggi diharapkan dapat dialihkan untuk mendanai sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. 

Kebijakan ini juga dinyatakan merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memastikan akuntabilitas perjalanan dinas melalui integrasi teknologi. Guna mendukung efektivitas kebijakan tersebut, disertakan inovasi berupa transformasi digital dalam birokrasi. 

"Pergerakan setiap kendaraan operasional akan dipantau secara real-time. Ke depan, kebijakan sentralisasi ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan serta menjaga keberlanjutan keuangan daerah Jembrana di masa mendatang," ucap Bupati Kembang.7ode