Dua OPD Dijabat Plt, Pemprov Bali Siapkan Skema Manajemen Talenta
DENPASAR, NusaBali - Dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yakni Dinas Kebudayaan dan Inspektorat, masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Untuk mengisi jabatan definitif tersebut, Pemprov Bali menyiapkan skema manajemen talenta yang terpusat dalam Sistem Manajemen Talenta (Simata) sebagai mekanisme pengisian jabatan strategis, berdasarkan sistem merit (kinerja, kompetensi), tanpa melalui proses lelang jabatan atau seleksi terbuka.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali I Wayan Budiasa ditemui di kantornya, Jumat (9/1), menjelaskan pengisian jabatan struktural saat ini dilakukan melalui pemetaan menyeluruh terhadap aparatur sipil negara. Data kepegawaian, pendidikan, kompentensi, rekam jejak pemerintahan, hingga kinerja dimasukkan ke dalam sistem manajemen talenta dan dipetakan ke dalam kuadran tertentu.
“Kalau seleksi terbuka jauh lebih dinamis, tapi kalau manajemen talenta memang sistemnya di kuadran. Bukan berarti semua orang otomatis berpeluang. Banyak juga yang punya prestasi, tapi tidak pernah meng-upload administrasi kepegawaian. Otomatis kuadrannya rendah,” ujarnya.
Dia menegaskan, posisi seseorang dalam kuadran sangat bergantung pada kelengkapan data kepegawaian, mulai dari riwayat jabatan, pendidikan, hingga kinerja. Karena itu, dia kerap mengingatkan aparatur sipil negara agar tidak hanya larut dalam rutinitas pekerjaan. “Saya sering bilang, jangan asyik dengan rutinitas, malah kewajiban sendiri tidak dilengkapi. Karena ini tergantung data dia,” imbuh Budiasa.
Ketika seorang pegawai telah memenuhi kuadran yang dipersyaratkan, yang bersangkutan memiliki peluang untuk dipromosikan. Namun proses tersebut tidak otomatis, karena tetap harus melalui tahapan seleksi. Dari hasil pemetaan, akan diajukan tiga nama untuk mengikuti asesmen sebelum ditentukan kandidat terbaik.
Dari proses manajemen talenta tersebut, tiga nama dengan nilai tertinggi selanjutnya diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperoleh persetujuan teknis (pertek). Setelah pertek terbit, ketiga nama itu dikembalikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dipilih. Menurutnya, skema ini jauh lebih sederhana dibandingkan seleksi terbuka yang kerap memakan waktu panjang.
“Tiga tertinggi diserahkan ke BKN, nanti persetujuan teknis terbit dari BKN. Dari tiga yang diajukan dan direkomendasikan, semuanya kembali ke PPK yang dalam hal ini Gubernur Bali Wayan Koster,” tutur Budiasa.
Dengan pola tersebut juga, ke depan BKPSDM Bali menargetkan pengisian jabatan kosong dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus terlalu lama dijabat oleh Plt. Budiasa menegaskan, idealnya setiap jabatan yang kosong bisa segera diisi pejabat definitif. “Kalau target saya, setiap yang kosong langsung saya isi. Tidak perlu Plt,” tegasnya.
Namun demikian, dia mengakui tidak semua jabatan dapat diisi dengan cepat. Untuk jabatan Inspektur Provinsi Bali, misalnya, proses pengisiannya membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melalui mekanisme khusus dan koordinasi dengan inspektorat jenderal serta kementerian terkait. “Kalau inspektur ini agak panjang ceritanya, harus dengan Irjen dan kementerian. Ini agak spesifik dibanding yang lain,” ucapnya.
Sementara untuk Dinas Kebudayaan Bali, Budiasa menjelaskan penunjukan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali Ida Bagus Waisnawa Punia, sebagai pelaksana tugas (Plt) dilakukan karena masih berada dalam satu rumpun dengan pendidikan.
Secara historis, pendidikan dan kebudayaan memang pernah berada dalam satu struktur di tingkat pusat, sehingga secara kompetensi dinilai masih relevan. “Karena satu rumpun itu. Pendidikan dan kebudayaan dulu kan satu rumpun,” tandasnya.
Melalui skema ini, Pemprov Bali berharap pengisian jabatan pimpinan tinggi ke depan dapat berlangsung lebih objektif, transparan, dan minim polemik, sekaligus memastikan roda birokrasi tetap berjalan efektif meski terjadi kekosongan jabatan. 7 tra
Komentar