2.644 Bencana Landa Bali Sepanjang 2025

BPBD se-Bali mengucurkan bantuan sosial melalui BTT hingga Rp 14,05 miliar sepanjang 2025, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2024 yang tercatat sekitar Rp 7,25 miliar.

DENPASAR, NusaBali

Bali menghadapi tekanan kebencanaan yang semakin serius sepanjang 2025. Dalam kurun waktu Januari hingga akhir Desember, sebanyak 2.644 kejadian bencana dan musibah tercatat terjadi di seluruh kabupaten/kota di Bali, dengan puluhan di antaranya menimbulkan dampak signifikan terhadap keselamatan warga dan infrastruktur publik.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, mengungkapkan tingginya angka kejadian tersebut menegaskan bencana bukan lagi peristiwa insidental, melainkan risiko yang terus hadir dan harus dikelola secara sistematis oleh pemerintah daerah.

Dari total 2.644 kejadian, sebanyak 49 kejadian tercatat berdampak cukup signifikan. BPBD se-Bali pun telah mengucurkan bantuan sosial melalui belanja tidak terduga (BTT) hingga Rp 14,05 miliar sepanjang 2025, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan realisasi bantuan pada 2024 yang tercatat sekitar Rp 7,25 miliar.

“Data ini menegaskan bahwa bencana bukan peristiwa insidental, melainkan risiko yang terus hadir dan harus dikelola secara sistematis,” ujar Teja, Senin (5/1).

Teja, menegaskan tingginya risiko kebencanaan di Bali menuntut kepemimpinan langsung dari kepala daerah di kabupaten/kota di Bali. Menurutnya, bupati dan walikota harus berada di garda terdepan dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah masing-masing, sementara pemerintah provinsi (pemprov) dan pusat akan selalu siap memberikan pendampingan dan dukungan. “Bupati dan walikota harus memimpin langsung upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Provinsi dan pusat tentu akan selalu siap mendampingi,” ucapnya.

Berdasarkan rekapitulasi BPBD, jenis bencana yang paling sering terjadi sepanjang 2025 adalah pohon tumbang dengan 880 kejadian, disusul banjir sebanyak 482 kejadian, tanah longsor 365 kejadian, serta angin kencang dan hujan deras sebanyak 294 kejadian. Selain itu, tercatat pula 248 kejadian bangunan rusak, 152 kebakaran gedung dan permukiman, serta berbagai kejadian lain seperti kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi dan abrasi, hingga warga tersambar petir.

Khusus terkait banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan, Teja menilai persoalan utama terletak pada lemahnya ketahanan infrastruktur. Dia menyebut, hampir setiap turun ke lapangan, kondisi yang ditemukan relatif sama, yakni jalan yang berubah menjadi aliran sungai akibat buruknya sistem drainase. Konektivitas antar-saluran yang tidak terintegrasi, daya tampung yang terbatas, serta sedimentasi yang tidak tertangani menjadi persoalan berulang.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada kawasan permukiman, tetapi juga terjadi di sejumlah kawasan pariwisata. Bahkan, dia menemukan beberapa area hotel dan vila yang memiliki sistem drainase tidak memadai, sehingga menimbulkan genangan dan berdampak pada kenyamanan wisatawan. “Masalah itu diperparah oleh kesadaran masalah sampah dan tutupan lahan hijau,” ungkapnya.

Dia juga menyinggung kawasan pariwisata yang terdampak langsung akibat sistem drainase yang buruk, termasuk di area hotel dan vila. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan citra pariwisata Bali karena menimbulkan kekecewaan wisatawan.

Sebaran kejadian tersebut merata di seluruh wilayah Bali, dengan intensitas tinggi di kawasan perkotaan, daerah aliran sungai, wilayah perbukitan, serta kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Secara waktu, lonjakan kejadian tampak signifikan pada periode awal dan akhir tahun yang ditandai dengan intensitas hujan tinggi.

Dari sisi dampak, bencana sepanjang 2025 menyebabkan kerusakan terhadap 1.609 unit bangunan dan infrastruktur, dengan luas lahan terdampak mencapai 76,3 hektare. Selain itu, tercatat 67 korban jiwa, terdiri atas 45 orang meninggal dunia, 18 orang luka-luka, dan 4 orang dinyatakan hilang. BPBD juga menyalurkan sekitar 500 ribu liter air bersih untuk masyarakat terdampak, terutama di wilayah yang mengalami gangguan layanan air bersih.

Seiring dengan penanganan dampak bencana, BPBD Provinsi Bali mencatat realisasi bansos BTT sepanjang 2025 disalurkan kepada 1.365 unit, lokasi, dan orang penerima di seluruh Bali. Kota Denpasar menjadi wilayah dengan realisasi bantuan terbesar, mencapai Rp 3,54 miliar untuk 638 penerima. Disusul Kabupaten Karangasem sebesar Rp 2,35 miliar, Bangli Rp 2,24 miliar, Gianyar Rp 1,88 miliar, Tabanan Rp 1,42 miliar, Klungkung Rp 1,13 miliar, Buleleng Rp 888,9 juta, Jembrana Rp 586 juta, dan Badung Rp 10 juta.

Bantuan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan rumah warga, fasilitas umum, sarana perekonomian, tempat suci, hingga santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat, serta penguatan ekonomi masyarakat terdampak.

Teja menegaskan, data kebencanaan ini harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan ke depan. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi harus diperkuat sejak pra-bencana melalui pengurangan risiko dan kesiapan lintas sektor.

Teja menekankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008, tanggung jawab penanggulangan bencana dilaksanakan secara berjenjang. Karena itu, bupati dan walikota diminta berada di garda terdepan memimpin langsung upaya pengurangan risiko bencana di wilayah masing-masing, dengan dukungan provinsi dan pusat.

“Bupati dan walikota harus terdepan. Provinsi dan pusat tentu selalu siap memberi dukungan penuh bila sumber daya di kabupaten/kota terbatas,” tegasnya.

Ke depan, ancaman utama yang dihadapi Bali meliputi banjir dan genangan di kawasan perkotaan serta DAS, tanah longsor di wilayah perbukitan, cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang dan petir, serta gelombang tinggi dan abrasi di pesisir selatan Bali. Karena itu, BPBD menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan, optimalisasi sistem peringatan dini, kesiapan personel dan logistik, serta edukasi masyarakat.

“Risiko bencana bersifat fluktuatif dan berulang. Kesiapsiagaan tidak bisa ditunda. Status siaga darurat adalah bentuk kehadiran negara sebelum bencana menimbulkan korban dan kerugian yang lebih besar,” tandas Teja. 7 tra