Komisi I DPRD Badung Gelar Raker dengan 9 OPD
Komisi I DPRD Badung yang dikomando Wayan Suyasa menggelar rapat kerja (raker) dengan sembilan organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (8/11), untuk mematangkan program dan kegiatan sebelum APBD induk 2018 disahkan.
MANGUPURA, NusaBali
Raker dipimpin Ketua Komisi I Wayan Suyasa didampingi Wakil Ketua Gusti Anom Gumati serta sejumlah anggota seperti Made Sudarmaja, Made Ponda Wirawan, Made Oka Suadnyana serta Nyoman Ardana. Dari pihak OPD hadir Kepala BPM PTSP Made Agus Aryawan, Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Wayan Kristiani, Kadis Infokom Weda Darmaja, Kepala Kesbangpol Linmas Nyoman Suendi, wakil dari BKD SDM, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Nyoman Soka, Kabag Tapem AA Wardika, serta Kabag Hukum Komang Budi Argawa.
Selain mematangkan program, ujar politisi Partai Golkar, ini raker bertujuan untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan setiap program. “Di sini ada kemungkinan penambahan anggaran atau sebaliknya akan ada rasionalisasi anggaran,” tegasnya.
Raker juga bertujuan untuk melihat program-program mendesak namun masuk waiting list. Jika program tersebut mendesak dan menyangkut pelayanan publik, Komisi I siap memfasilitasi sehingga program tersebut bisa dianggarkan.
Agus Aryawan mengusulkan pembangunan lounge menuju mal pelayanan publik. Tempat ini nantinya bisa menampung seluruh OPD yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan termasuk instansi vertikal yang ada. “Program ini sudah masuk dalam anggaran 2018,” ujarnya tanpa menyebut nominal anggaran yang dibutuhkan.
Sementara Infokom mengusulkan pemasangan CCTV di seputar Puspem Badung dan RS Mangusada Kapal. Juga diusulkan pemasangan wifi di 986 hotspot meliputi seluruh banjar, SD, puskesmas pembantu, desa, dan kecamatan.
Pihaknya juga memerlukan tenaga profesional yang mampu mengoperasikan IT dalam Badung Command Centre sebagai penjabaran Badung smart city. Pihaknya memerlukan sedikitnya 3 tenaga profesional di bidang IT.
Terkait e-kinerja, pihaknya merancang sidik jari online dengan anggaran Rp 10 miliar lebih. “Namun program ini masih dalam waiting list,” kata Weda Darmaja.
Satpol PP pada 2018 mengajukan penambahan personel serta pengadaan pakaian kerja. Selain itu, pihaknya juga menganggarkan hingga Rp 2 miliar untuk penganyaran di sejumlah pura.
Sementara Anom Gumanti banyak menyoroti soal kinerja Satpol PP dalam hal penertiban gepeng di Kuta. Dia melihat pengembalian ke tempat asal sangat tidak efektif karena sangat berpeluang gepeng tersebut kembali lagi. “Karena itu, Satpol PP perlu koordinasi dengan Dinas Sosial, program apa yang harus dibuat. Bisa kunker ke Surabaya mengenai penyelesaian gepeng,” katanya.
Soal CCTV, Kominfo perlu memberikan prioritas di daerah-daerah wisata. Dia juga minta CCTV ini bisa meng-cover tiap jengkal wilayah sehingga tidak ada yang tidak ter-cover.
Ponda Wirawan menyoroti kinerja BKD dan SDM Badung yang dinilai lambat menjatuhkan sanksi terhadap pelaku SK bodong. “Perlu segera dituntaskan karena menyangkut wibawa pemkab,” tegasnya. *asa
Selain mematangkan program, ujar politisi Partai Golkar, ini raker bertujuan untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan setiap program. “Di sini ada kemungkinan penambahan anggaran atau sebaliknya akan ada rasionalisasi anggaran,” tegasnya.
Raker juga bertujuan untuk melihat program-program mendesak namun masuk waiting list. Jika program tersebut mendesak dan menyangkut pelayanan publik, Komisi I siap memfasilitasi sehingga program tersebut bisa dianggarkan.
Agus Aryawan mengusulkan pembangunan lounge menuju mal pelayanan publik. Tempat ini nantinya bisa menampung seluruh OPD yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan termasuk instansi vertikal yang ada. “Program ini sudah masuk dalam anggaran 2018,” ujarnya tanpa menyebut nominal anggaran yang dibutuhkan.
Sementara Infokom mengusulkan pemasangan CCTV di seputar Puspem Badung dan RS Mangusada Kapal. Juga diusulkan pemasangan wifi di 986 hotspot meliputi seluruh banjar, SD, puskesmas pembantu, desa, dan kecamatan.
Pihaknya juga memerlukan tenaga profesional yang mampu mengoperasikan IT dalam Badung Command Centre sebagai penjabaran Badung smart city. Pihaknya memerlukan sedikitnya 3 tenaga profesional di bidang IT.
Terkait e-kinerja, pihaknya merancang sidik jari online dengan anggaran Rp 10 miliar lebih. “Namun program ini masih dalam waiting list,” kata Weda Darmaja.
Satpol PP pada 2018 mengajukan penambahan personel serta pengadaan pakaian kerja. Selain itu, pihaknya juga menganggarkan hingga Rp 2 miliar untuk penganyaran di sejumlah pura.
Sementara Anom Gumanti banyak menyoroti soal kinerja Satpol PP dalam hal penertiban gepeng di Kuta. Dia melihat pengembalian ke tempat asal sangat tidak efektif karena sangat berpeluang gepeng tersebut kembali lagi. “Karena itu, Satpol PP perlu koordinasi dengan Dinas Sosial, program apa yang harus dibuat. Bisa kunker ke Surabaya mengenai penyelesaian gepeng,” katanya.
Soal CCTV, Kominfo perlu memberikan prioritas di daerah-daerah wisata. Dia juga minta CCTV ini bisa meng-cover tiap jengkal wilayah sehingga tidak ada yang tidak ter-cover.
Ponda Wirawan menyoroti kinerja BKD dan SDM Badung yang dinilai lambat menjatuhkan sanksi terhadap pelaku SK bodong. “Perlu segera dituntaskan karena menyangkut wibawa pemkab,” tegasnya. *asa
Komentar