Rapimnas Golkar Rekomendasikan Agar Dibentuk Koalisi Permanen
Pembangunan Nasional Harus Disusun untuk Memitigasi Bencana
JAKARTA, NusaBali - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi, yang di antaranya mendorong agar adanya koalisi permanen sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12/2025), mengatakan bahwa tujuan dari koalisi permanen itu adalah untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Bahlil. Dia mengatakan Partai Golkar menyebut koalisi permanen itu adalah transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.
“Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden,” ucap Bahlil.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa doktrin karya-kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan Astacita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Doktrin itu, kata dia, menempatkan kerja nyata, produktivitas, dan kebermanfaatan sebagai landasan utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Dengan pendekatan yang menekankan hasil dan keberlanjutan, karya-kekaryaan mendorong sinergi antara negara, dunia usaha, dan masyarakat.
“Sehingga setiap program pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” tandas Bahlil.
Rekomendasi lainnya adalah meminta agar setiap kebijakan pembangunan nasional maupun daerah harus disusun untuk memitigasi dan respons cepat bencana.
Bahlil mengatakan bahwa tragedi bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera, kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana.
“Partai Golkar merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam,” kata Bahlil.
Menurut dia, pembangunan juga harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air.
Partai Golkar, kata dia, juga berkomitmen untuk terus hadir membangun solidaritas dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, antara lain melalui penghapusan utang kredit usaha rakyat bagi masyarakat terdampak, percepatan penyediaan bantuan perumahan yang layak, serta pemenuhan kebutuhan dan pemulihan infrastruktur.
Bahlil menyebut, Partai Golkar mengawal pembahasan RUU Pemerintahan Aceh yang salah satu poin utamanya ialah perpanjangan dan peningkatan Dana Otonomi Khusus sebagai salah satu instrumen dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Aceh.
“Partai Golkar juga mendorong adanya dukungan fiskal untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat,” katanya. 7 ant
Komentar