Konferensi Internasional di UNR Bahas Kebijakan Publik Inklusif Menuju SDGs 2030
DENPASAR, NusaBali.com – Isu kebijakan publik, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi sorotan utama dalam Konferensi Internasional bertajuk “Public Policy, Gender Equality, Disability and Social Inclusion: Towards the Achievement of the 2030 SDGs” yang digelar di Auditorium Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, 16–17 Desember 2025.
Konferensi internasional pertama ini diselenggarakan oleh Universitas Ngurah Rai bekerja sama dengan Institut KAPAL Perempuan, Bali Sruti, dan Bali Gender Studies Forum. Forum ini mempertemukan akademisi, aktivis, peneliti, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan pemerintah dari dalam dan luar negeri untuk merumuskan arah kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.
Direktur KAPAL Perempuan Institute, Budhis Utami, M.Hum., menegaskan bahwa konferensi ini bertujuan menghimpun pengetahuan yang bersumber dari pengalaman advokasi dan perjuangan panjang kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.
“Indonesia sangat beragam, tetapi budaya patriarki masih kuat. Kebijakan untuk keadilan dan kesetaraan sebenarnya sudah ada, namun persoalannya adalah ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya,” ujar Budhis Utami.
Menurutnya, demokrasi dan kemajuan tidak akan tercapai tanpa keadilan gender serta penghargaan terhadap keberagaman identitas. Ia menyoroti masih lemahnya penegakan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta minimnya dukungan anggaran dan sumber daya bagi layanan terpadu perlindungan perempuan.
“Ini yang kami sebut sebagai ketidakpatuhan terhadap undang-undang, terutama oleh aparat negara dan pemerintah,” tegasnya.
Budhis juga memaparkan berbagai contoh nyata ketimpangan struktural di wilayah 3T, termasuk sulitnya akses layanan kesehatan bagi ibu hamil di pulau-pulau kecil seperti Morotai. Menurutnya, perubahan hanya bisa terjadi jika ada pengorganisasian di tingkat akar rumput dan keberpihakan kebijakan yang nyata.
Konferensi ini melibatkan kolaborasi sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Ngurah Rai, Universitas Udayana, Universitas Bali Internasional, Universitas Mahasaraswati, Universitas Pendidikan Ganesha, hingga perguruan tinggi dari wilayah timur Indonesia. Peserta dan pemakalah juga datang dari berbagai negara seperti Malaysia, India, Australia, dan Rusia .
Rektor Universitas Ngurah Rai, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum., menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan konferensi internasional ini. Ia menegaskan bahwa isu gender tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga tentang sensitivitas dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan.
Prof. Ni Putu Tirka Widanti, Rektor UNR.
“Kami menekankan prinsip equity, bukan semata-mata equality. Yang tertinggal perlu diperkuat, tanpa meniadakan peran yang sudah berjalan,” ujar Prof. Tirka Widanti.
Ia berharap konferensi ini tidak berhenti pada penyelenggaraan pertama, tetapi berlanjut secara berkesinambungan sebagai ruang akademik dan advokasi kebijakan publik yang inklusif.
Dalam konferensi ini dipresentasikan sebanyak 64 hingga 70 makalah ilmiah yang terbagi dalam enam subtema, yakni kebijakan publik untuk keadilan gender dan inklusi, transformasi sosial-budaya, kerja sama global menuju SDGs 2030, kepemimpinan perempuan, feminisasi data dalam pembangunan, serta reformasi hukum dan penegakan hukum untuk kesetaraan gender .
Konferensi berlangsung dalam format hybrid dan dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas, seperti juru bahasa isyarat, live caption, serta materi yang kompatibel dengan pembaca layar. Penyelenggara juga menargetkan keterlibatan minimal 60 persen perempuan dalam seluruh peran konferensi sebagai bentuk komitmen memperluas ruang kepemimpinan perempuan.
Keluaran utama konferensi ini mencakup rekomendasi kebijakan, policy brief, penguatan jejaring multipihak, kompendium digital ber-ISBN, serta repositori publik yang memuat materi dan rekaman sesi ilmiah. Seluruh rekomendasi akan dirumuskan pada sesi penutupan dan dibacakan dalam forum pleno sebagai kontribusi konkret menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 .
Komentar