Ruang Fiskal Menyempit Pemkab Buleleng Putar Otak Jaga Stabilitas Pembangunan

Kondisi tersebut diungkapkan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat Diskusi Akhir Tahun Komunitas Jurnalis Buleleng 2025 di kawasan Pantai Penimbangan, Buleleng, Selasa (16/12). Sutjidra menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan berhentinya pembangunan, meski pemerintah harus mengambil langkah-langkah sulit.

“PAD kita masih rendah, sementara dana transfer pusat dan bagi hasil pajak dipangkas. Beban belanja pegawai juga sempat melampaui mandatory spending. Dengan kondisi ini, kita harus punya kiat agar pembangunan tetap bisa dilaksanakan,” tegas Sutjidra. Salah satu langkah yang ditempuh Pemkab Buleleng adalah menekan belanja pegawai melalui pemangkasan TPP gaji ke-13 dan ke-14, serta penyesuaian TPP bulanan. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan porsi belanja pegawai meski masih di atas batas ideal mandatory spending.

“Ini bukan kebijakan yang menyenangkan, tapi harus dilakukan agar ada ruang fiskal untuk pembangunan,” ujar Sutjidra. Dengan ruang fiskal terbatas, Pemkab Buleleng memprioritaskan pembangunan yang berdampak jangka panjang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama. 

Bupati Sutjidra menyebut pihaknya turun langsung ke sekolah-sekolah, termasuk di wilayah perbatasan dengan Bangli, Jembrana, dan Tabanan, untuk memastikan layanan pendidikan berjalan optimal. Selain itu, Pemkab juga mendorong pengembangan sekolah rujukan berbasis digital di seluruh kecamatan, disertai peningkatan kompetensi guru, termasuk penguasaan bahasa asing.

“Pendidikan dan kesehatan itu investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin baru kita nikmati lima sampai 10 tahun ke depan,” kata bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini. Di sektor infrastruktur, aspirasi masyarakat desa tetap menjadi perhatian. Sutjidra menyebut sekitar 70–80 persen usulan masyarakat berkaitan dengan perbaikan jalan desa. Pemkab Buleleng mengalokasikan hampir Rp 100 miliar pada tahun anggaran mendatang untuk perbaikan jalan, di samping penguatan jaringan irigasi guna mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Pemkab Buleleng juga mengandalkan inovasi sektor unggulan sebagai sumber nilai tambah ekonomi. Di bidang pertanian, Pemkab mendorong penguatan branding produk lokal seperti bibit padi Semeton Buleleng, jagung Goak Poleng, dan padi Gondrong. Selain itu, upaya peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui pengurusan indikasi geografis (IG).

Dengan menggandeng Universitas Sebelas Maret, Pemkab berhasil memperoleh IG untuk kopi robusta Lemukih. Tahun depan, pengurusan IG akan dilanjutkan untuk gula aren Pedawa, kopi robusta Pucaksari, padi Munduk, hingga ikan bandeng Gerokgak. Produk-produk tersebut rencananya dipasarkan melalui perusda agar petani memperoleh nilai jual yang lebih kompetitif.

“Kita punya keunggulan, tapi selama ini petani belum menikmati nilai tambahnya. Dengan indikasi geografis, branding Buleleng akan lebih kuat,” jelas Sutjidra. Untuk memperkuat kualitas fiskal, Pemkab Buleleng juga menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta kolaborasi dengan BUMN yang beroperasi di Buleleng. Langkah ini diharapkan mampu membuka sumber pembiayaan di luar APBD.

Di tengah ruang fiskal yang menyempit, Pemkab Buleleng menegaskan pembangunan tetap dijalankan secara selektif, inovatif, dan kolaboratif. “Kuncinya bukan sekadar mencari uang, tapi memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Sutjidra. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya menilai tantangan fiskal yang dihadapi saat ini merupakan akumulasi persoalan lama. Ia menyebut masih ada sekitar 300 kilometer jalan di Buleleng yang belum tersentuh hotmix, dengan kebutuhan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.

“PAD naik Rp 22 miliar, tapi dana transfer justru turun Rp 25 miliar. Ini realita yang harus dihadapi. Tidak semua permintaan masyarakat bisa langsung dipenuhi,” ujarnya. DPRD, kata dia, mendorong pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk infrastruktur skala kecil di desa-desa. Sementara itu, pengusaha Buleleng I Gusti Ngurah Anom alias Cok Krisna menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan sebagai kunci menggerakkan ekonomi Bali Utara. Ia mengaku tetap bertahan berinvestasi di Buleleng meski menghadapi tekanan bisnis dan penurunan omzet.

“Kalau hanya menunggu bandara dan tol, kita tidak tahu kapan terwujud. Yang realistis adalah memperbaiki dan memperlebar jalur poros tengah di pedesaan agar arus ekonomi bisa bergerak,” ujar pengusaha tersohor Bali ini. Menurut Cok Krisna, infrastruktur jalan yang memadai akan membuka akses wisata, UMKM, dan investasi baru di Bali Utara. Ia pun menyatakan siap terus mendukung pembangunan daerah melalui investasi jangka panjang. @ k23