Di Bali Timur, Belanja Pusat Rp 105,5 Miliar Belum Terealisasi
AMLAPURA, NusaBali - Rp 105,51 miliar belanja pusat belum terealisasi di wilayah Bali Timur, yakni Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Kabupaten Karangasem. Dana ini dikelola oleh satuan kerja masing-maaing. Dari total anggaran belanja Rp 3,36 triliun di tiga kabupaten ini, terealisasi hanya Rp 3,255 triliun.
“Proyek fisik sedang berjalan, pada akhirnya optimis akan terealisasi,” jelas Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Amlapura I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja di ruang kerjanya, Jalan Cempaka, Amlapura, Kamis (11/12).
Disebutkan, belanja negara terdiri dari pemerintah pusat dan transfer daerah. Belanja pusat langsung ke satker, untuk Bali Timur, di tiga kabupaten itu, yakni Bangli, Klungkung dan Karangasem.
Belanja pusat dibayarkan satker, sedangkan dana transfer daerah dibayarkan pemkab. Dari pagu anggaran Rp 3,36 triliun itu, kata Bagus Eddy, untuk Kementerian Keuangan Rp 1,3 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 40,16 miliar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 12,64 miliar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 49,18 miliar, Badan Narkotika Nasional Rp 2,63 miliar, Kementerian Agama Rp 130,36 miliar, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 217,56 miliar, dan lain-lain.
Rata-rata katanya realisasinya di atas 90 persen, hanya Kementerian Perhubungan yang pagunya Rp 40,16 miliar, terealisasi Rp 32,42 miliar atau 80,72 persen. Begitu juga Kementerian Kelautan dan Perikanan pagu Rp 12,64 miliar terealisasi Rp 10,71 miliar atau 84,76 persen, dan lain-lain. “Ada tiga proyek fisik yang masih berjalan sehingga serapan anggaran belum optimal,” tambahnya.
Bagus Eddy berharap agar Pemkab mengoptimalkan serapan anggaran sehingga tidak ada SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) terlalu banyak. Jika SILPA banyak, itu artinya perencanaannya kurang bagus. Misalnya, ada yang gagal tender. Sedapat mungkin agar sejak awal direncanakan, kemudian program itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat.
Jika SILPA tinggi, lanjut dia, itu artinya dana publik tidak terpakai untuk pelayanan masyarakat, pembangunan daerah bisa terhambat, menyebabkan opportunity cost, melewatkan kesempatan.7k16
Komentar