Desa Wajib Anggarkan Rp 300 Juta untuk Sampah

GIANYAR, NusaBali

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gianyar menggelar rapat koordinasi dengan perbekel dan Ketua BPD se-Kabupaten Gianyar di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar, Rabu (10/12). Kadis PMD Gianyar, I Gede Daging SSTP MSi, menegaskan Pemkab Gianyar mendukung program Gubernur Bali terkait penanganan sampah berbasis sumber. Pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan sampah minimal Rp 300 juta bersumber dari Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahun 2026.

Daging menyampaikan petunjuk teknis Penyusunan APBDes Tahun 2026. “Pada Tahun Anggaran 2026, Bagi Hasil Pajak untuk desa dialokasikan sebesar Rp 171 miliar, dengan rata-rata desa menerima sekitar Rp 2,5 miliar,” ungkap Daging, Kamis (11/12). Dari anggaran itu, desa diwajibkan mengalokasikan dana untuk program penanggulangan sampah berbasis sumber minimal Rpp 300 juta. Anggaran itu untuk berbagai kegiatan, antara lain peningkatan kapasitas dan operasional TPS3R. Pembuatan teba modern di tempat umum maupun rumah penduduk sesuai hasil musyawarah desa. 

Perekrutan tenaga pengelola sampah dan edukasi pemilahan sampah meliputi honor narasumber, konsumsi, dan kebutuhan pendukung lainnya. Anggaran juga dapat digunakan untuk pengadaan sarana angkutan dan pengolah sampah. Bisa juga dialokasikan untuk pemasangan CCTV guna memantau potensi pembuangan sampah liar. Pelatihan pengolahan sampah menjadi produk bernilai tambah seperti cenderamata atau kerajinan dan kegiatan penanggulangan sampah lainnya sesuai inovasi masing-masing desa. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam penanganan sampah. Mewujudkan lingkungan lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Gianyar. 7 nvi