PDIP Kaji Wacana Pilkada Dipilih DPRD
BANDUNG, NusaBali.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tengah mengkaji usulan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD. Kajian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat serta aspek-aspek konstitusional.
“Kami terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, setiap sistem selalu memiliki plus dan minus. Yang kami cari adalah sistem yang benar-benar membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).
Hasto menyebut PDI Perjuangan belum mengambil sikap final apakah tetap mendukung pilkada langsung oleh rakyat atau berpindah ke mekanisme pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, semua opsi perlu dikaji agar sistem pemilihan benar-benar memperkuat demokrasi serta memberikan legitimasi yang kuat kepada para kepala daerah terpilih.
“Terpenting adalah kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, sikap resmi PDI Perjuangan akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya digelar pada awal tahun 2026.
“Semua akan kami bahas di Rakernas nanti. Kami juga mempertimbangkan suasana kebatinan konstitusi yang mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis melalui pemilu yang jujur dan adil. Itu yang akan kami buka dan kaji bersama,” kata Hasto.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini didorong oleh kebutuhan menghadirkan legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat bagi jabatan publik yang bersifat lima tahunan.
Meski demikian, Hasto mengatakan pihaknya memahami munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD, seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan turut mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tidak menutup mata bahwa Presiden Prihatin atas besarnya biaya politik dalam pilkada langsung, mulai dari biaya kampanye hingga komunikasi politik, yang berpotensi menjerat kepala daerah pada persoalan korupsi,” ujarnya.
Alasan tersebut, lanjut Hasto, akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kajian internal PDI Perjuangan sebelum menentukan sikap resmi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD. Hal itu disampaikannya saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Khusus Pilkada, setahun lalu kami sudah menyampaikan, kalau bisa dipilih melalui DPRD saja. Setelah dikaji, kami menilai mekanisme itu bisa mengurangi kerumitan yang ada,” kata Bahlil.
Usulan tersebut disambut Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam acara tersebut. Menurut Presiden, sistem demokrasi perlu dirancang untuk menekan tingginya ongkos politik agar proses pemilihan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal.
“Kalau sudah memilih DPRD kabupaten dan DPRD provinsi, kenapa tidak sekalian saja memilih gubernur dan bupati lewat mereka,” ujar Presiden. *ant
Komentar